DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2020

Nomor: 74
Tahun: 2020
Ditetapkan: 11 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 12, angka 14 dan angka 15 dihapus, serta disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung; Mengingat :: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Prp. 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/NEMLHK/SETJEN/ KUM.1/9/2017 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 267);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG KERJA SAMA PEMANFAATAN HUTAN PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 58) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5 dan angka 7 Pasal 1 diubah, di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a dan angka 3b, di antara angka 7 dan angka 8 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 7a dan angka 7b, dan angka 12, angka 14 dan angka 15 dihapus, serta disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 22a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. 3a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 3b. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Selatan.
4.Dinas Kehutanan selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. KPH Terdiri atas KPH Lindung dan KPH Produksi.
7.Kerja sama adalah kesepakatan pada KPH dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, KKoperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Desa, BUMD Badan Usaha Milik Desa, dan Perorangan mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi dan atau hutan lindung yang dibuat secara tertulis. 7a. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 7b. Perjanjian Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
8.Mitra Kerja Sama adalah pihak-pihak yang melakukan kesepakatan kerja sama pemanfaatan hutan dengan Dinas dan atau KPH seperti: koperasi, UMKM, dan badan usaha.
9.Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan atau peternakan.
10.Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif atau usaha ekonomi produktif yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.
12.Dihapus.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang berbadan hukum milik daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14.Dihapus.
15.Dihapus.
16.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
17.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
18.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
19.Pemanfaatan Hutan Produksi adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta memungut hasil hutan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
20.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
21.Pemanfaatan Hutan Lindung adalah kegiatan berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
22.Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya. 22a.Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya
23.Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
24.Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.
25.Sistem Silvikultur adalah sistem pemanenan sesuai tapak/tempat tumbuh berdasarkan formasi terbentuknya hutan yaitu proses klimatis dan edaphis dan tipe-tipe hutan yang terbentuk dalam rangka pengelolaan hutan lestari atau sistem teknik bercocok tanaman hutan mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen. Sistem silvikultur termasuk agroforestry, silvopastural, agrosilvopastural, silvofishery.
26.Agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu–kayuan dengan penanaman komoditas (tanaman jangka pendek).
27.Silvopastural adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan.
28.Agrosilvopastural adalah sistem penggunaan lahan dengan menggabungkan antara pohon-pohon hutan, tanaman pertanian dan padang rumput atau pohon penghasil makanan ternak secara bersamaan sekaligus memelihara hewan ternak.
29.Silvofishery adalah sistem pengelolaan hutan dengan cara tumpang sari antara tanaman hutan (mangrove) dengan budidaya perikanan atau tambak.
30.Perbalisasi adalah proses paraf dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait substansi materi yang menjadi objek Kerja Sama.
2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah serta setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada KPH meliputi:
1. a.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. b.Pihak ketiga.
(2)Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.BUM Desa;
2. b.Koperasi setempat;
3. c.UMKM
4. d.BUMD; dan
5. e.Perorangan.
(3)Dalam hal kerja sama dengan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus melibatkan masyarakat setempat dalam bentuk salah satunya penyertaan saham, tenaga kerja, kontrak segmen kegiatan.
(4)Mitra kerja sama perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perhutanan sosial.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah dan setelah ayat (6) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(1)Objek kerja sama pemanfaatan hutan produksi meliputi:
1. a.pemanfaatan kawasan hutan;
2. b.pemanfaatan jasa lingkungan;
3. c.pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
4. d.pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
5. e.Pemanfaatan hasil hutan kayu
(2)Kegiatan Pemanfaatan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan sistem Silvikultur sesuai dengan kondisi areal hutan yang dikerjasamakan.
(3)Pemanfaatan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui kegiatan usaha:
1. a.budidaya tanaman obat;
2. b.budidaya tanaman hias;
3. c.budidaya jamur;
4. d.budidaya lebah;
5. e.budidaya ulat sutera;
6. f.budidaya sarang burung walet;
7. g.budidaya hijauan makanan ternak;
8. h.budidaya tanaman di bawah tegakan tanpa merusak fungsi utama kawasan;
9. i.usaha penangkaran satwa; dan
10. j.peternakan hewan ternak besar (sapi, kerbau, kambing) tanpa merusak fungsi utama kawasan.
(4)Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui kegiatan usaha:
1. a.pemanfaatan aliran air;
2. b.pemanfaatan air;
3. c.wisata alam;
4. d.perlindungan keanekaragaman hayati;
5. e.penyerapan/penyimpanan karbon;
6. f.pemanfaatan panas bumi (geothermal);
7. g.penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
8. h.pendidikan dan penelitian bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
(5)Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan, dan pemasaran hasil rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, akar, umbi-umbian, buah, biji atau jenis komoditi Hasil Hutan Bukan Kayu lain sesuai potensi.
(6)Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui kegiatan pemungutan rotan, bambu, hasil getah, kulit kayu, daun, buah, akar, umbi-umbian, atau biji dengan tetap memperhatikan komoditi lainnya sesuai potensi yang ada.
(7)Pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari hasil tanaman/budidaya, meliputi serangkaian kegiatan yang dimulai pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pihak ketiga sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b, mengajukan Proposal Permohonan Kerja Sama secara tertulis kepada:
1. a.Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala KPH dan Kepala UPT KLHK dan Kepala UPT KLHK bagi pemohon BUM Desa dan Koperasi setempat dengan dilengkapi proposal Kerja Sama dan persyaratan administrasi; dan
2. b.Gubernur dengan tembusan Kepala Dinas,, Kepala KPH dan Kepala UPT KLHK dan Kepala UPT KLHK bagi pemohon UMKM atau BUMD.
(2)Proposal Permohonan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.surat permohonan;
2. b.identitas calon mitra;
3. c.maksud dan tujuan;
4. d.rencana kegiatan;
5. e.pola bagi hasil;
6. f.jangka waktu Kerja Sama;
7. g.surat pernyataan komitmen;
8. h.hak dan kewajiban para pihak; dan
9. i.sumber pendanaan.
(3)gPenyusunan proposal kerja sama untuk BUM Desa dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Kepala KPH setempat.
(4)bProposal permohonan Kerja Sama wajib melampirkan persyaratan administrasi.
(5)Persyaratan administrasi bagi permohonan Kerja Sama yang diajukan oleh BUM Desa/Koperasi setempat/UMKM/BUMD meliputi:
1. a.akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;
2. b.nomor pokok wajib pajak;
3. c.surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank;
4. d.profil badan usaha atau koperasi;
5. e.persetujuan dari desa dan kecamatan setempat;
6. f.gambaran umum wilayah; dan
7. g.peta lokasi yang dimohonkan dengan skala minimal 1:50.000.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Gubernur setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b, melakukan penilaian proposal kerja sama melalui Tim penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
(1a)Kepala Dinas setelah menerima permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, melakukan penilaian proposal kerjasama melalui Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
(2)Dalam hal penilaian proposal kerja sama dinilai layak maka Kepala Dinas menindaklanjuti ke tahap penyiapan naskah Perjanjian Kerja Sama.
(3)Dalam hal hasil penilaian proposal kerja sama dinilai tidak layak maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pihak pemohon bahwa permohonan kerjasamanya ditolak.
(4)Tata cara penilaian dan kriteria penilaian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.

6.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9a, sehingga Pasal 9a berbunyi sebagai berikut: Pasal 9a

(1)Dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Gubernur dan Bupati/Walikota membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama.
(2)Gubernur memberikan kuasa kepada Kepala Dinas untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.
(3)Kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 74 Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 November 2020 GUBERNUR SULAWESI SELATAN, ttd M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Makassar pada tanggal 11 November 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, ttd ABDUL HAYAT

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019