DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Januari 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP yang bersumber dari APBD. (2) Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu : a. meningkatkan disiplin PNS dan CPNS; b. meningkatkan motivasi PNS dan CPNS; c. meningkatkan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kinerja PNS dan CPNS; e. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan f. tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 4 Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309;
16.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 100 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 100);
17.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 129 Tahun 2017 tentang Pedoman Manajemen Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 130); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6.Unit Kerja adalah Unit Kerja lingkup Sekretariat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Perangat Daerah Lainnya Dilingkungan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
10.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
11.Kepala Perangkat Daerah adalah pejabat struktural yang memimpin Perangkat Daerah.
12.Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS berdasarkan Penilaian Prestasi Kerja.
13.Prestasi Kerja adalah akumulasi antara hasil penilaian sasaran kinerja pegawai dan penilaian perilaku kerja pegawai.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
15.Sistem Informasi e-Kinerja adalah sistem penilaian kinerja PNS dan CPNS dalam rangka pembayaran TPP yang berbasis web (online system).
16.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk membayar sejumlah dana yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.
17.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah perintah pencairan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Pemegang Kas dalam hal ini Bank Sulselbar untuk mencairkan dana ke rekening yang ditunjuk.
18.Tim Manajemen Kinerja adalah tim yang terdiri dari beberapa unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pejabat Struktural, PNS dan CPNS yang berkompeten dibidangnya, yang bertugas untuk menjamin 6 pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS sehingga dapat terlaksana dengan lancar, objektif, serta efektif dan efisien.
19.Operator Sistem adalah PNS dan CPNS yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertugas untuk melakukan input dokumen sistem penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS kedalam sistem e- Kinerja
20.Petugas Verifikasi adalah PNS yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan yang bertugas melakukan verifikasi kesesuaian data PNS hasil penilaian kinerja dalam sistem e-Kinerja, pendampingan kepada Perangkat Daerah, melakukan koordinasi dan melayani pengaduan PNS dan CPNS terkait penilaian kinerja pada Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian TPP yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini yaitu :
1. a.meningkatkan disiplin PNS dan CPNS;
2. b.meningkatkan motivasi PNS dan CPNS;
3. c.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
4. d.meningkatkan kinerja PNS dan CPNS;
5. e.meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan
6. f.tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
(3)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi :
1. a.indikator penilaian;
2. b.pemberian dan kriteria penerima TPP;
3. c.mekanisme pembayaran;
4. d.besaran tambahan penghasilan pegawai;
5. e.tim manajemen kinerja;
6. f.sistem informasi e-kinerja;
7. g.pengawasan dan pengendalian;
8. h.monitoring dan evaluasi;
9. i.sanksi; dan
10. j.alokasi anggaran. 7

BAB III

INDIKATOR PENILAIAN

Pasal 3

(1)TPP yang diberikan kepada PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian prestasi kerja dengan indikator:
1. a.penilaian sasaran kerja Pegawai dengan bobot sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
2. b.penilaian perilaku Kerja dengan bobot sebesar 40% (empat puluh) persen.
(2)Akumulasi gabungan dari penilaian sasaran kinerja pegawai dan perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penilaian prestasi kerja.
(3)Ketentuan dan tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBERIAN DAN KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1)TPP diberikan kepada:
1. a.PNS; dan
2. b.CPNS.
(2)PNS dan CPNS yang diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan tambahan penghasilan lain yang bersumber dari jenis belanja pegawai khususnya belanja honorarium pada belanja langsung yang dianggarkan dalam APBD.
(3)PNS dan CPNS dapat diberikan tambahan penghasilan lain berupa jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang dianggarkan pada belanja barang dan jasa masing-masing perangkat daerah.

Pasal 5

(1)Dasar pemberian TPP yaitu hasil penilaian prestasi kerja PNS dan CPNS.
(2)Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumusan sebagai berikut: 8

Pasal 6

(1)PNS dan CPNS tidak diberikan TPP jika:
1. a.tidak melaksananakan penyusunan, dan pengisian sasaran kerja Pegawai;
2. b.berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
3. c.berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
4. d.berstatus terdakwa atau terpidana;
5. e.cuti di luar tanggungan Negara;
6. f.mengambil cuti besar;
7. g.diberhentikan sementara;
8. h.dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
9. i.mengikuti tugas belajar;
10. j.tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan PNS bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud sudah wajib dikembalikan;
11. k.tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sejak batas waktu laporan tersebut wajib disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. l.tidak mematuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah masing-masing.

Pasal 7

(1)Bagi PNS dan CPNS yang berada pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memiliki tambahan penghasilan berupa insentif pajak, insentif retribusi dan jasa medik, harus memilih menerima TPP atau insentif atau jasa medik setiap tahun anggaran. TPP yang diterima = NPK x NMT Keterangan:
1. a.NPK : Persentase Nilai Prestasi Kerja
2. b.NMT : Nilai maksimal TPP yang diterima 9
(2)PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 8

(1)PNS dan CPNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS, diatur sebagai berikut:
1. a.hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
2. b.hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; dan
3. c.hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
(2)Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak penetapan keputusan hukuman disiplin berlaku.
(3)Setiap atasan langsung yang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS dan CPNS yang menjadi bawahan langsung, wajib menyampaikan penetapan keputusan penjatuhan hukuman kepada atasan langsungnya.
(4)Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memerintahkan kepada operator yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah untuk menginput penilaian TPP pada Sistem Informasi e-Kinerja.

Pasal 9

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap PNS dan CPNS apabila:

a.cuti tahunan;
b.cuti karena alasan penting;
c.cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga; dan
d.mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 10

Pemberian TPP bagi PNS dan CPNS yang Cuti Sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.cuti sakit sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
b.cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen); dan
c.cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen). 10

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…