DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PEMBERIAN TUNJANOAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS 3. PEMBAYARAN 4. PENDANAAN 5. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubemur tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 9 1 1 ) ;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJJ KETJGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2024.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANOAN HARi RAYA DAN OAJI KETIOA BELAS

Pasal 2

( I) Pemberian tunjangan Hari Raya dan Oaji Ketiga Belas diberikan kepada: . 4 -

a.PNS dan CPNS;
b.Gubemur dan Wakil Gubernur;
c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
d.Pimpinan Sadan Layanan Umum Daerah, dan
e.PPPK.

(2)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi ternpat penugasan. Bagi an Ked ua Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 3

( I ) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat ( I) yang diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan um urn; dan
e.tambahan penghasilan sebanyak 10%(sepuluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Sadan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, petingkatjabatan a tau kelas jabatannya setara. . 5 -
(4)Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangku tan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya
(5)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) yang diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebanyak 10%(sepuluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur rneliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 4

(I) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) yang diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi:

a.gaji pokok;
b.tunjangan keluarga;
c.tunjangan pangan;
d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e.tambahan penghasilan sebanyak I 0% (sepuluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

(2)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah.
(3)Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
(4)Dalam hal penghasilan J (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.
(5)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) yang diberikan bagi CPNS meliputi:
1. f.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. g.tunjangan keluarga;
3. h.tunjangan pangan;
  1. 1.tunjangan umum; dan
4. j.tambahan penghasilan sebanyak 10%(sepuluh persen) dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(6)Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Gubernur dan Wakil Gubemur meliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan um urn. B A B I I I PEMBAYARAN

Pasal 5

(!) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari raya.

(2)Dalam ha! Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Maret Tahun 2024.
(4)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf e didasarkan komponen perhitungan tambahan penghasilan Bulan Maret Tahun 2024, tidak termasuk kriteria pertimbangan objektif lainnya.
(5)Dalam ha! penghasilan l (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hai; Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(6)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024.
(7)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2024.
(8)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1 ) huruf e didasarkan komponen perhitungan tambahan penghasilan Bulan Mei Tahun 2024, tidak tennasuk kriteria pertimbangan objektif lainnya.
(9)Dalam ha! Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2024.

Pasal 6

( 1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.

(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dikenakan pajak penghas ilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah daerah.

Pasal 7

( ! ) Dalam ha! PNS, CPNS, Gubernur, Wakil Gubemur Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat { 1 ) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari I (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.

(2)Dalam ha! PNS, CPNS, Gubernur, Wakil Gubernur Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( l ) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya l (satu) gaji ketiga belas yang nilainya paling besar. BABlV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber dari:

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. . 9 - BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 1 4 Tahun 2023 tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengu ndangan Pera tu ran Gubemur tnl dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. BAHTIAR Ditetapkan di Makassar pada tanggal Diundangkan di Makassar pada tanggal Pj. SEKRETAR!S DAERAH PROVINS! WES! SELATAN, AMMAD ARSJAD BERIT DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…