DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BAB III SISTEM RUJUKAN BAB IV KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB BAB V PENGENDALIAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab

Menetapkan

menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
3. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. 6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
6. 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 831); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
5.Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi.
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
9.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
10.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan yang sesuai untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan medis pasien.
11.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
12.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
13.Rumah Sakit Provinsi adalah rumah sakit yang didirikan/ dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
14.Rumah Sakit Kabupaten/Kota adalah rumah sakit yang didirikan/ dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
15.Rumah Sakit Pemerintah Pusat adalah rumah sakit yang didirikan/ dibentuk oleh pemerintah selain Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.
16.Direktur Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin Rumah Sakit Provinsi.
17.Dokter Penanggung Jawab Pelayanan yang selanjutnya disingkat DPJP adalah seorang Dokter yang bertanggungjawab terhadap pemberian pelayanan kesehatan dan pengelolaan medis seorang Pasien.
18.Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan.
19.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
20.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

BAB II

PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 2

(1)Sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2)Selain berdasarkan kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan juga mempertimbangkan aksesibilitas berupa jarak dan waktu tempuh, pelayanan yang berkualitas, dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan biaya.
(3)Kebutuhan medis Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria rujukan dan kriteria rujuk balik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Jarak dan waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jarak dan/atau waktu tempuh paling singkat dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan, dengan mempertimbangkan keselamatan Pasien, efektifitas, efisiensi, dan kondisi geografis.
(5)Kemampuan pelayanan pada setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang didasarkan pada:
1. a.jenis pelayanan kesehatan;
2. b.jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.sediaan farmasi dan alat kesehatan; dan
5. e.daya tampung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

(1)Kesesuaian kebutuhan medis Pasien dan kemampuan pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi Pasien dalam keadaan:
1. a.gawat darurat;
2. b.kejadian luar biasa, wabah, dan darurat bencana; dan/atau
3. c.keadaan tertentu lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan pada Pasien dengan keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan:
1. a.aksesibilitas jarak; dan
2. b.waktu tempuh.

Pasal 4

(1)Jenis rujukan pelayanan kesehatan perseorangan terdiri atas:
1. a.rujukan vertikal;
2. b.rujukan horizontal; dan
3. c.rujuk balik.
(2)Penentuan rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga medis sebagai DPJP.
(3)Dalam hal tidak tersedia tenaga medis DPJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penentuan rujukan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)DPJP dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 5

(1)Rujukan vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memiliki tingkat kemampuan pelayanan yang lebih tinggi sesuai dengan kebutuhan medis Pasien.
(2)Rujukan horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf b merupakan rujukan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang sama jenis fasilitas pelayanan kesehatannya tetapi memiliki jenis kompetensi tertentu yang tidak dimiliki oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
(3)Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rujukan horizontal dilakukan pada kondisi:
1. a.tenaga medis dan tenaga kesehatan berhalangan sementara dalam memberikan pelayanan;
2. b.sarana, prasarana, dan alat kesehatan sedang tidak dapat difungsikan;
3. c.tidak tersedia farmasi sesuai jenis dan jumlah sesuai ketentuan; dan/atau
4. d.keterbatasan daya tampung.
(4)Dalam hal pada pelaksanaan rujukan horizontal tidak terdapat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasien dapat dirujuk ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki kemampuan pelayanan kesehatan lebih tinggi.
(5)Rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan rujukan terhadap pasien yang telah selesai ditangani pada fasilitas pelayanan kesehatan penerima rujukan dan masih dibutuhkan perawatan pelayanan kesehatan lanjutan pada:
1. a.FKRTL yang lebih rendah kompetensinya; atau
2. b.FKRTL ke FKTP.
(6)FKTP wajib menerima dan menindaklanjuti Pasien dalam hal dilakukan rujuk balik dari FKRTL ke FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.
(7)Rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup kegiatan pemantauan kondisi kesehatan, pemberian terapi lanjutan, edukasi pasien, dan pelaporan dalam sistem rujukan terintegrasi secara online.

Pasal 6

Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan jika terdapat paling sedikit 1 (satu) kriteria rujukan dalam sistem rujukan terintegrasi secara online.

Pasal 7

(1)Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan dilakukan berdasarkan persetujuan Pasien dan/atau yang mewakili setelah mendapatkan penjelasan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk.
(2)Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
1. a.diagnosis;
2. b.indikasi;
3. c.tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya;
4. d.risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
5. e.alternatif tindakan lain dan risikonya;
6. f.risiko apabila tindakan tidak dilakukan;
7. g.prognosis setelah memperoleh tindakan;
8. h.Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penerima Rujukan; dan
9. i.transportasi rujukan.
(3)Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan tidak dilakukan jika:
1. a.tidak dapat ditransportasikan atas alasan medis, keterbatasan sumber daya, kondisi geografis; dan/atau
2. b.terdapat penolakan dari pasien atau keluarga pasien.
(4)Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dikecualikan untuk penolakan terhadap alur rujukan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal tidak dapat dilakukan rujukan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Perujuk dapat melakukan perawatan sesuai dengan kompetensi Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 8

(1)Rujukan pelayanan kesehatan perseorangan berupa rujukan untuk pelayanan:
1. a.rawat jalan;
2. b.gawat darurat; dan/atau
3. c.rawat inap.
(2)Rujukan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberi pelayanan kesehatan, DPJP, dan/atau tenaga kesehatan dalam pelaksanaan rujukan untuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menentukan tujuan rujukan atau menerima rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dan/atau tujuan tertentu lain dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB III

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN ALUR RUJUKAN PROVINSI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas membuat sistem informasi pengawasan alur rujukan.
(2)Sistem informasi pengawasan alur rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data dan informasi mutakhir mengenai pelaksanaan alur rujukan, kemampuan pelayanan setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan alur rujukan Daerah.
(3)Dinas melakukan pengintegrasian aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Alur Rujukan Provinsi (SIGAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistem rujukan terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(4)Dalam hal dibutuhkan, Dinas dapat melakukan pengintegrasian sistem informasi pengawasan alur rujukan dengan aplikasi P-Care atau aplikasi lainnya yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan.
(5)Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dilaksanakan berdasarkan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Cakupan alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yaitu Rumah Sakit Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Provinsi, dan Rumah Sakit Pemerintah Pusat, serta rumah sakit swasta.
(2)Wilayah alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rujukan dalam kabupaten/kota di Daerah;
2. b.rujukan lintas kabupaten/kota dalam Daerah; dan
3. c.rujukan dari kabupaten/kota ke tingkat Provinsi.
(3)Pelaksanaan alur rujukan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama dalam upaya peningkatan aksesibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN ALUR RUJUKAN PROVINSI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANAAN SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERSEORANGAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SISTEM INFORMASI PENGAWASAN ALUR RUJUKAN PROVINSI

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024