DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 22 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 16)

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka tertib administrasi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, serta mendukung percepatan pencapaian program strategis daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus;
b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang bersumber dari Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan khusus yang bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6} Undang·Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Undang·Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang . 2 . membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kcuangan Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485};
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Pepublik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam rangka menghadapi ancarnan yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-U ndang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nornor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801):
6.Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
7.Undan g-Undan g Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6757):
8.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Sclatan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 1 3 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Norn or 6321);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hid up {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluast Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Ncmor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); • 4 •
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Sarang Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalarn Penanganan Keadaan Darurat (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766); 2 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana {Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 8);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulav eei Selatan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 319); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTVAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal l Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 16) diubah sebagai berikut: l . Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) diubah serta diantara ayat

(4)dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni Pasal (4a) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Bantuan Keuangan Khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemcrintah Daerah pemberi bantuan untuk tujuan tertentu dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(2)Dalam ha! Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus.
(3)Pemerintah daerah pemberi Bantuan Keuangan Khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau APBD Desa penerima bantuan.
(4)Bantuan keuangan menjadi stimulan dan tidak berulang dalam satu tahun anggaran kecuali:
1. a.memiliki kriteria khusus; atau
2. b.ditentukan lain dengan peraturan perundang undangan.
(4a)Bantuan keuangan yang memiliki kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a apabila memenuhi persyaratan keadaan darurat termasuk keperluan mendesak atau dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (SJ Bantuan keuangan yang ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat {4) huruf b adalah adanya kebijakan nasional dalam bentuk surat keputusan/mstruksi/surat edaran dari Pemerintah.

2.Ketentuan ayat ( 1 ) Pasal 10 diubah dan diantara ayat (1) dan a_yat (2) disisipkan I [satu) ayat yakni ayat (la), sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal IO

(1)Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Gubemur/Bupati/Walikota mengajukan usu Ian pennohonan kepada Gubemur. (la) Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan setelah Pemerintah Dcsa melalui Bupati/Walikota mengajukan usulan permohonan kepada Gubernur.
(2)TAPD melakukan rapat verifikasi terhadap bantuan keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Desa
(3)TAPD dapat meminta bantuan kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi secara teknis.
(4)Hasil rapat venfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.
(5)Serita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar pertimbangan TAPD untuk meminta persetujuan kepada Gubernur terkait besaran Bantuan Keuangan Khusus. {6) Persetujuan Gubemur sebagaimana dimaksud pada ay at (5) digunakan sebagai dasar penerbitan Keputusan Gubemur tentang Pemberian Bantuan Keuangan Khusus.
(7)Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (SJ tercantum dalam Larnpiran ) ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan l (satu) pasal, yakni Pasal l6A, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l6A

(1)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib disampaikan oleh penerima bantuan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
(2)Dalam ha! penerima bantuan tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.apabila penerima tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 15 (lima belas) hari kerja, maka tidak akan dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan keuangan pada tahun-tahun berikutnya sebelum menyetorkan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan lahun sebelumnya.
  1. 4.Ketentuan Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perunclang-undangan Jang mengatur mengenai pengelolaan keuangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Selatan. PARAF HIRAR10uE Jabatan Para (/
  2. 1.S11o13
  3. 1.-·· ,·- t
  4. 2.As.slN 2.._ -
3. l.llaN H11kum J. . . ---·-· --- PARA.._, KOORl'.i1H '' !!.-. SIIU>O. l.ltul ....... j -- - Diundangkan di Makassar pada tanggal Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Serita Daerah Provinsi Sulawesi Oitetapkan di Makassar pada tanggal Pj. GUBERNU SULAWESI SELATAN, ARUDDIN BER A DAERAH PROVINS! SULAWESI SELATAN TAHUN 2024 NOMOR LAMPI RAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR ... TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ft._. • 1 . CONTOH SERITA ACARA HASIL VERIF'IKASI TAPD PEMERINTAH PROVrNSI SULAWESI SELATAN lJERIT A ACARA NOMOR TENTANG HASIL VERIF'IKASI BANTUAN KEUANGAN DALAM RANGKA PENGANGGARAN BANTUANKEUANGAN KEPADA PEMERINTAII PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN . Pada hari ini tanggal bulan tnhun , kami yang bcrtanda tangan di bawah ini : TL\1 VERIFIKASI TAPD PROVINS! SULAWESI SELATAN I. <nama Jcngkap> <jabatan dalam tim>
  1. 2.<nama lcngkap> ejabatan dalam tim>
  2. 3.<nama lcngkap> <jabatan dalam tim>
  3. 4.<nama lengkap> <jabatan dalam tim>
  4. 5.dst. ejabatan struktural> I.-------- <jabatan struktural> 2. ------- <jabatan struktural> 3. ------- <jabatan struktural> 4. ------- MENYATAKAN BAHWA: Pada Bab Ill Bagian Kcdua Pasnl 10 Vcrifikasi dan Alokasi Anggaran Peraturan Oubemur Sulawesi Sclalan Nomor ... Tahun 2024 tcntang Pcrubahan Atas Pcraturan Gubcrnur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang T;Ha Cara Pcmbcrian dan Pcrtanggungjawaban Bantuan Kcuangan Khusus Yang Bersumber Dari Anggarau Pendapatan dan Belanja Oacrah, tun verifikasi TAPD Provinsi Sulawesi Selatan tclah melakukan verifikasi terhadap kcabsahan dan kclcngkapan persyaratan pennohonan Barnuan Keuangan Kabupatcn/Kota, sesuai dcngan surat pennohonan nomor dan tanggaJserta pcrihal. Dcmikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangkap 2 (dua) untuk dapal dipcrgunakan scbagaimana mestinya. Mengctnhui, <jabatan dalam tim>
  5. 2.CONTOH SURAT KUASA OUBl�RNUR/HUPATI/WALIKOTA SURAT KUASA Yang b-rtanda Langan di bawah ini: Nama Lengkap Alamat Jabatan GUBERNUR/BUPATJ/WALIKOTA Dalam hal ini bcrtindak untuk dan atas 111-1nrn : Kabupaten/Kota Alamat Memberikan kUAAA kcpada Kcpala Badan Keuangnn dn.n Aset Daerah Provinsi Sulmvcsi Sclatan chm/atau Pejabat Lain yang ditunjuk olch Gubernur Sulawesi Setatan scoagai Ordonateur untuk memindahbukukan dana dari SPMU atas nama kami ke dalam rekening sebagai berikut : Nama Dank BANK SULSELDAR CASANO . Nomor Rckening Nama Nasabah Scjumlah Demikian Surat Kuasa ini dibua t dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. <nama kota, lAnggal, bulan, tabuns vang Membcri Kuasa, GUBERNUR/ BUPATI/ W ALIKOTA <nama Jcngkap> Rp . ( )
  6. 3.CONTOH SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAfl MUTLAK SURAT PERl'NATAAN TA.i�GGUNG JAWAO MUTLAK PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak untuk dan alas nama AJamat Dalam rangka trnnsparansi dan akuntabihtas Dana Bantuan Keuangan Khusus dari Pemcrintah Provinsi Sulawesi Selatan maka dengan ini menyatakan bahwa: I . Be rta n gg u n gjawab penuh baik formal maupun materiil atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
  7. 2.Mcnggunakan bantuan kcuangan sesuai dengan rencana usulan yang telah disetujui.
  8. 3.Bersedia diaudit sccara independen sesuai pcraturan perundang- undangan.
  9. 4.Apabila t:idak menyetorkan laporan pertanggungjawuban bantuan sesuai dengan waktu yang ditetapkan olch pcmbeli bantuan maka pencrima bantuan bersedia diberikan sanksi bcrupa tcguran tertulis dan tidnk dimasukkan dalam daftar calon penerima bantuan keuangan khusus untuk tahun-tahun berikutnya. Demikian pcmyataan ini dihwn dcngan pen uh kesadaran dan rasa ui.nggung jawab scrta tldak ada unsur paksnan dnri pihak manapun. <nama daerah, tanggal, bulan, tahun> Pcncrimn Bantuan Keuangan (GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA) <namu lcngkap> . 4 .
  10. 5.CONTOH PAKTA INTEGRITAS PAKTA - INTEGRITAS Komitmen Pcmcrinuth Provinsi/Knb/Kota selaku Penerima Bantuan Kcuengan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Sclatan dalam rangka . Pada hari ini tanggal bertanda ta.ngan di bawah ini: Nam a bulan tahun , saya yang Jabatan Gu bcmur / Bu pati/W alikota . Alamat Bcrsama ini menyatakan janji, clalam hubungnn dengan pencrima bontuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan melakuknn hal-hn l scbagat hctikut:
  11. 1.Saya mcnjamin, bahwa segata proses yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tertera dalam proposal akan dilaksanakan scsuai dengan bunyi dokumcn terkait dcngan pclaksanaan tcrscbut.
  12. 2.Saya memegong teguh komitmcn, bahwa u·ansparnnsi akan diternpkan di scluruh kcgiaton yang diperbolchkan pcmturun perundang-undangan yang berlaku.
  13. 3.Saya akan menycdiakan rincian informasi secepat mungkin ketika diminta oleh pcrorangan, \embaga atau organisasi yang berkepcntingun berkaitan dengan hal-hal dan kegiatan yang bcrada di dalam kewenangan sa) a.
  14. 4.Saya bersedia memberikan Japornn pcuggunaan dana bantuan sccara tcrtulis kepada Gubcrnur Sulawesi Sctatan.
  15. 5.Saya bcrsedia membcrikan kctcran.gan, baik lbnn maupun tertulis kcpada Tim Pemcriksa.
  16. 6.Saya bersedia diberikan sanksi tx-rupa teguran tenutts dan tidak dimasukkan dalam daftar calon pencrima bantuan keuangan khusus untuk tahun-tahun bcrikutnya apabila tidak menyetorkan lnpornn pcrteuggungjawaban bantuan scsuai dengan waktu yang Lelah ditctapkan. Demikian pemyataan janji i.ni sava buat dengan sesungguhnya. Atas pclanggaran janjt yang saya nyataJmn dalam Pakta lntegritas ini,saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi ndministrasi sertn tumuurn ganu rugi dan pidana scsuai dengan pcraturan pcrundang-uudangan yang tx-rlaku. Saya Yang Bcrjanji, Gubem ur / Bu pa ti/W alikota <Namn Lcngkap>
  17. 5.CONTOH PERTANGGUNGJAWAB/\N BANTUAN KEUANGAN
  18. 1.LAPORAN PENGGUNMN BANTUAN KEUANGAN DAFTAR ISl LAPORAN HALAMAN JUDUL xx KATA PENGANTAR xx SURAT PERNYATAAN TANGGUNG,JAWAI3 xx DAF'TAR ISL................................................... . xx BAB I PENDAHULUAN xx A. Latar Bclakang Masalah . xx
  19. 8.Maksud dan Tujuan . . xx C. Jcnis Kcgiatan yang dilaksanakan . xx
  20. 0.Waktu dan Tempat Pelaksanaan xx E. Pclaksanaan dan Penanggung jawab Kcgiatan xx F. HasiJ dan Manfaat Bantuan Keuangan xx BAB II HASIL-HASIL KEGIATAN DARI BANTUAN KEUANGAN xx A. Hasil Kcgia tan . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . xx B. Kcndala clan permasalahan xx C. Rincian Anggaran Biaya Kegiatan yang telah digunakan xx
  21. 0.Foto Copy foto Lokasi/Tempat/Uarang Basil Kcgiatan {100°/� xx E. Foto Copy Gambar Rencana/Konstruksi Bangunan sesuai usulan bantuan........ . xx BAB nI PENUTUP .. .. .. . . xx A. Simpulan xx
  22. 8.Saran . xx LAMPIRAN xx I. Foto Copy Bukti Transfer berupa Rekening Koran/Buku Tabungan dari Bank/bukti lainnya yang sah.
  23. 6.CONTOII LAPORAN PENYERAPAN PENCrGUNAAN ANGGARAN BJ\NTUAN KEUANGAN KHUSUS TAJ IUN ANGGARAN ... LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS TAJIUN ANGGARAN . Yang bertanda tangan dibawah ini Gubernur/Bupati/Walikota Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan kealisasi Pcnyerapan Dana Khusus Tahun Anggaran sebagai betikut: Penerima dari Kas Umum Daerah : Tahap I : . Tahap II Rcahsasl Pembayaran kcpihak Kettga melalui SP2D Duerah : Tahap I : . Tahap II Sisa Bantuan Kcuangan di Kas Umum Daerah : Persentase Sisa Bantuan Keuangan :. REALISASI PEMUA\ARAN DARI REKENINC KASUMU�l DAER,\H (MELALUI SP'..!D NO KEGIATAN PAGU DAE RAH) SISA PAGU Tahnp TahRp Im Kumulatif SelJ,eJumnva s/d tahap Im I 2 3 ' 5 6 7 I. 2. dst i Bukti-bukti realisasi pcmbayaran kepada prhak kenga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku untuk kelengkapan administrasi dan kcperluan pemeriksaan aparat pengawes fungsional. Dcmila.an Surat Pcmyataan ini dibuat dcngan sebenarnya. GUOEKNUR / BUPATI/W ALIKOTA < nama lengkap >
  24. 7.CONTOH SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD - SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD Nomor Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Bertindak alas nama Pemerintah Pro vi nsi / Kabupaten/Kota/Desa . Menyatakan akan memasukkan Dan1:1. Transfer bcrupa Uang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Sclatan untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/ Desa....... tentang APBD/Perubahan APBD dan Pcraturan Gubernur/Bupati/Walikota/Kepa]a Desa tentang Penjabaran APBD/Pcrubahan APBD Tahun . . . . . Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dcngan scbcnarnya. . . . . . . . . . . . . . . . . ' GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA < nama lengkap >
  25. 8.CONTOH SURAT PERMOHONAN VERlFIKi\Sl BANTUAN KOPSKPD . . . . . . . . • . . . . . . . . . . Norn or Lamp Pcrihal : Verifikasi Pennohonan Bantuan Ylh. Koordinator TAPD Di- Tempat Sehubungan dengan surat Koordinator TAPD Nomor Tanggal . Perihal verifikasi Pennohonan Bantuan Kcuangan Pr o v i n si y Kab/Kota ............ , maka dengan inisampaikan bahwa proposal bantuan yang diajukan dengan program kegiatan sbb.
  26. 1.Pembangunan jalan lingkungan .
  27. 2.Pembangunan jembatan
  28. 3.Ost Setelah karni menccrmati dan mengkaji proposal bantuan dimaksud baik dilihat darikewenangan, alokasi anggaran maupun program/kegiatan yang diusulkan sebagaia dasar pengalokasian anggaran pada dasarnye Layak dibantu sesuai kemampuan keuangan daerah. Demikian verifikasi ini disampaikan sebagat bahan kclcngkapan dokumen proposal untuk proses selanjutnya. . sebesar Rp . scbesar Rp Tim verifikasi: I . Nama
  29. 2.Nama
  30. 3.Nama jabatan jabatan jabatan tanda tangan tanda tangan tanda tangan KEPALA BADAN/DINAS <name lcngkap> PARAF HIRARJ<fiH.: J�b:;t.:tn 1-ft
  31. 1.�elnJa • 2 '""" ; h [-:..
  32. 3.lbr,;, H�k.uin I ) .. . .. . .. . PJUi.Af" )\\),�,{' · ,i �j- iY. 5itl'O U..A KHja ' .. _ ........ - l'j. G BERNUR S AWES! SELATAN, �F-fr!AR BA RUDDIN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…