DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BAB IV KEPALA UNIT LAYANAN BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BAB VI TATA KERJA BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan serta efektifitas efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu dibentuk unit layanan;
c.bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Layanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. 5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 327);
5. 6.Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT LAYANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Selatan.
8.Badan adalah Badan Provinsi Sulawesi Selatan.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan.
10.Kepala Badan adalah Kepala Badan Provinsi Sulawesi Selatan.
11.Unit Layanan adalah Unit Layanan pada Dinas atau Badan Provinsi Sulawesi Selatan.
12.Koordinator adalah Koordinator Unit Layanan pada Dinas atau Badan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk Unit Layanan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
(2)Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi nonstruktural.
(3)Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Badan.
(4)Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Daerah pada Dinas atau Badan yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Pembentukan Unit Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan organisasi Unit Layanan terdiri atas:
1. a.Koordinator; dan
2. b.kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

Koordinator mempunyai tugas membantu kepala Dinas atau Badan dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan tertentu yang merupakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 6

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam melaksanakan tugas melaksanakan fungsi:

a.perencanaan pelayanan;
b.pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan;
c.pelaksanaan administrasi Unit Layanan; dan
d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Badan terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Uraian tugas Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

a.mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Unit Layanan;
b.mengoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Layanan;
c.mengoordinasikan pelaksanaan administrasi Unit Layanan;
d.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
e.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan tertentu yang merupakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
f.mengoordinasikan dan melaksanakan urusan ketatausahaan Unit Layanan;
g.mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan urusan umum;
h.mengoordinasikan pelaksanaan kebersihan dan keamanan di lingkungan Unit Layanan;
i.mengoordinasikan dan melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana Unit Layanan;
j.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara periodik;
k.melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan;
l.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Koordinator dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 8

(1)Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan fungsional dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada sistem kerja.
(2)Pada Unit Layanan dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional dan pelaksana sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pengangkatan jabatan fungsional dan pelaksana pada Unit Layanan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Koordinator dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Koordinator, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana, dan seluruh personil pada Unit Layanan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

BAB VII

PENETAPAN KOORDINATOR

Pasal 10

Koordinator pada Unit Layanan ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…