DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur: 1) kriteria pemberian tambahan penghasilan; 2) besaran dan perubahan grade; 3) pengecualian dan pengurangan; 4) penilaian, kewajiban dan jam kerja; 5) pembinaan dan pengawasan; serta 6) pembiayaan dan mekanisme pembayaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan disiplin dan peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil dapat didorong melalui pemberian tambahan penghasilan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang berdampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat dan pelayanan aparatur oleh Pegawai Negeri Sipil Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaku pembangunan di Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 39 ayat (1) sampai dengan ayat

(8)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan, dan kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memenuhi kriteria dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
3.Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Diperbantukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi penerima perbantuan.
4.Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan yang selanjutnya disebut Pegawai Yang Dipekerjakan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di luar Instansi induknya yang gajinya dibebankan pada Instansi induknya.
5.Instansi Yang Mempekerjakan adalah Instansi asal Pegawai Yang Dipekerjakan baik dari Pemerintah Provinsi di Luar Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah maupun dari Instansi Vertikal.
6.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
7.Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
9.Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS
11.Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
13.Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau dengan alat transportasi darat dan/atau laut.
14.Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
15.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
16.Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 4
18.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
20.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Provinsi.
22.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Provinsi.
23.Biro adalah Biro lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman dalam memberikan Tambahan Penghasilan bagi PNS.
(2)Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi pada tahun berkenaan.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.PNS yang memangku jabatan Struktural;
b.PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
c.PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

Selain PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tambahan Penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Yang Dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi apabila:

a.telah diangkat dalam Jabatan Struktural sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan; atau
b.tidak menduduki Jabatan Struktural dengan syarat:
1. 1.telah mengabdi pada Pemerintah Provinsi paling rendah 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014; dan
2. 2.sepanjang tidak memperoleh Tunjangan Penghasilan, Tunjangan Kinerja atau tunjangan yang dipersamakan dari Instansi Yang Mempekerjakan.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja;
b.kondisi kerja;
b.kelangkaan profesi;
c.prestasi kerja; dan
d.tempat bertugas. 5

Pasal 6

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
(2)Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
(3)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
(2)Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paramedis, operator komputer, operator mesin, analisis laboratorium, dan PNS yang bertugas pada lingkungan beresiko tinggi lainnya.

Pasal 8

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya memiliki keterampilan khusus dan langka.
(2)Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dokter, geolog, analis kimia, pustakawan, arkeolog dan profesi lainnya yang dianggap langka.

Pasal 9

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovatif.
(2)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berdasarkan pertimbangan obyektif dari atasan langsung secara berjenjang berdasarkan kriteria.

Pasal 10

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
(2)Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga penyuluh, paramedis, tenaga pendamping di perdesaan dan tenaga lainnya yang bertugas di daerah terpencil. 6

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…