DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Gubernur mendelegasikan kewenangan Izin Usaha yang menjadi urusan Provinsi kepada Kepala Administrator KEK Palu, yaitu Pelayanan Perizinan : a. Izin Prinsip; b. Izin Usaha; c. Izin Usaha Perluasan; d. Izin Usaha Perubahan; e. Izin Penggabungan Perusahaan; dan f. Pencabutan Izin.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Urusan Provinsi Kepada Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA URUSAN PROVINSI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak dan kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, fasilitas, dan kemudahan, termasuk penandatanganan perizinan urusan Provinsi dalam Kawasan Ekonomi Khusus Palu atas nama pemberi wewenang yakni Gubernur kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang ditetapkan dengan uraian yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang dan jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
3.Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat. 3
4.Kawasan Ekonomi Khusus Palu yang selanjutnya disebut KEK Palu adalah kawasan seluas 1.500 ha (seribu lima ratus hektar) yang terletak di wilayah Kecamatan Tawaeli, Kota Palu di Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan Izin Usaha yang menjadi urusan Provinsi kepada Kepala Administrator KEK Palu.

Pasal 3

Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Pelayanan Perizinan :

a.Izin Prinsip;
b.Izin Usaha;
c.Izin Usaha Perluasan;
d.Izin Usaha Perubahan;
e.Izin Penggabungan Perusahaan; dan
f.Pencabutan Izin.

Pasal 4

(1)Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.Bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. b.Bidang Perdagangan; dan
3. c.Bidang Industri.
(2)Jenis Perizinan dan Non Perizinan menurut bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri atas :
1. a.penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi; dan
2. b.penanaman modal yang di dalamnya terdapat modal Dalam Negeri.
(2)Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Izin Usaha Industri yang skala Besar. 4
(3)Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni izin usaha industri tidak mencakup izin prinsip atau izin usaha industri sebagai berikut :
1. a.industri yang mengelola dan menghasilkan bahan kimia yang dapat merusak lingkungan;
2. b.industri minuman beralkohol;
3. c.industri senjata dan amunisi;
4. d.industri yang merupakan proritas tinggi pada skala Nasional sesuai Peraturan Menteri Perindustrian mengenai Industri Prioritas Tinggi; dan
5. e.industri teknologi tinggi yang strategis.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kepala Administrator wajib:

a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
b.menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
c.menyampaikan tembusan Perizinan kepada Perangkat Daerah teknis terkait; dan
d.menyampaikan laporan Pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Februari 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 26 Februari 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHU 2016 NOMOR : 454 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004 5 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA URUSAN PROVINSI KEPADA KEPALA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS PALU JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MENURUT BIDANG A. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

1.Izin Pengeboran Air Tanah, Penggalian Air Tanah, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Wilayah KEK; dan
2.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar; B. BIDANG PERDAGANGAN
1.Penerbitan Angka Pengenal Importir;
2.Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Terdaftar;
3.Rekomendasi Surat Izin Usaha Minuman Berakohol Untuk Distributor; dan
4.Penerbitan Surat Keterangan Asal. C. BIDANG INDUSTRI Izin Usaha Industri yang Skala Besar. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, LONGKI DJANGGOLA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…