DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebesar Rp 5.171.500.000,- bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan masyarakat di Provinsi yang semakin sejahtera.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 77); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2.Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi Sulawesi Tengah kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
5.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
11.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
12.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tengah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 4

BAB II

BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

(1)Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2017 sebesar Rp 5.171.500.000,- (lima milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017.
(3)Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis bantuan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KABUPATEN/KOTA

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas hubungan kinerja pembangunan daerah dalam upaya mempercepat perwujudan masyarakat di Provinsi yang semakin sejahtera.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Provinsi.

Pasal 5

Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 6

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukkan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 5

Pasal 8

(1)Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah.
(2)Harga satuan mendasarkan pada standardisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di tiap Kabupaten/Kota.
(3)Apabila harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat dalam standardisasi maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 10

(1)Bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota merupakan bantuan stimulan.
(2)Apabila program/kegiatan yang dialokasikan dalam jangka waktu tertentu telah selesai, Kabupaten/Kota dapat melanjutkan sesuai dengan kompetensinya.

Pasal 11

(1)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan pertimbangan celah fiskal dalam rangka membantu capaian program pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
(2)Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan :
1. a.Musabaqah Tilawatil Qur’an;
2. b.Pariwisata; dan
3. c.Kawasan Ekonomi Khusus. 6

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…