DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 24 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai: 1) gaji, tunjangan, honorarium dan insentif; 2) kewajiban, larangan dan sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia pengelola pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah perlu diberikan remunerasi berdasarkan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diberikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5.Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 97); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat diberikan berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, jasa layanan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme yang dihasilkan. 3
2.Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
3.Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
4.Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang diberikan berdasarkan pertimbangan lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelangkaan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.
5.Insentif Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
6.Insentif Jasa Pelayanan terdiri dari Insentif Jasa Langsung dan Insentif Jasa Tidak langsung, Insentif Jasa Langsung adalah jasa yang dibagikan melalui proses perhitungan kinerja yang diperuntukan khusus Tenaga Medis, Perawat/Setara dan administrasi sedangkan insentif Jasa Tidak Langsung adalah jasa yang dibagikan melalui perhitungan kinerja sebagai bentuk remunerasi untuk seluruh karyawan Rumah Sakit.
7.Kinerja adalah pencapaian hasil pengelolaan baik dan dari aspek keuangan maupun non keuangan.
8.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
9.Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah Madani Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
11.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pemimpin BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang berlaku pada BLUD RSD.
12.Pejabat Keuangan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan RSD. 4
13.Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang perorangan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
14.Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas dan bukan anggota Dewan Pengawas.
15.Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil BLUD.

BAB II

GAJI, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN INSENTIF

Pasal 2

(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD diberikan remunerasi.
(2)Remunerasi berupa gaji, tunjangan dan insentif jasa pelayanan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD.
(3)Remunerasi berupa honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 3

(1)Gaji pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor :
1. a.ukuran dan jumlah asset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
2. b.pertimbangan persamaanya dengan industri pelayanan sejenis;
3. c.kemampuan pendapatan BLUD; dan
4. d.kinerja operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
(2)Kinerja operasional BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Gubernur atas masukan Dewan Pengawas pada penilaian kinerja tahunan sebelumnya.
(3)Besaran gaji pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan gaji pemimpin BLUD.
(4)Pedoman perhitungan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta dapat diberikan insentif jasa pelayanan. 5
(2)Selisih antara gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil untuk Pejabat Pengelola yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Remunerasi berasal dari anggaran BLUD.
(3)Pembiayaan Remunerasi berasal dari anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 5

(1)Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Ketua Dewan Pengawas paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
2. b.Anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD;
3. c.Sekretaris Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD; atau
4. d.disesuaikan dengan kemampuan pendapatan.
(2)Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)BLUD dapat memberikan insentif jasa pelayanan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja pegawai BLUD.
(2)Pemberian insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan BLUD.
(3)Insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dapat bersumber dari jasa pelayanan lainnya RSD.

Pasal 7

(1)Jasa Sarana RSD paling tinggi 60% dari pendapatan BLUD.
(2)Insentif jasa pelayanan yang diberikan kepada pegawai BLUD paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa pelayanan.
(3)Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan 100% (seratus persen) meliputi insentif jasa langsung dan insentif jasa tidak langsung yang dibagikan.
(4)Sistem pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud disusun didasarkan atas indikator penilaian :
1. a.hasil/capaian kinerja;
2. b.pengalaman dan masa kerja;
3. c.keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
4. d.resiko kerja; 6
5. e.tingkat kegawatdaruratan; dan
6. f.jabatan yang disandang.
(5)Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

(1)Pejabat Pengelola BLUD dapat diberikan Insentif berdasarkan kemampuan pendapatan RSD.
(2)Besaran pemberian insentif Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai BLUD dan Sekretaris Dewan Pengawas wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD.
(2)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Pegawai BLUD, Sekretaris Dewan Pengawas dilarang membebankan biaya kepada BLUD untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak berkaitan dengan tugasnya.
(3)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…