Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut : a. untuk menunjukan identitas Pegawai; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
BAB I
Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :
BAB II
BAB III
PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas :
PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
PDH Batik/Tenun khas Daerah Sulawesi Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Peraturan Gubernur (Pergub)