DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 17 Tahun 2017

Nomor: 17
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPT Proteksi Tanaman Perkebunan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan pada yang menyelenggarakan proteksi tanaman perkebunan.
8.Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan, yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih perkebunan.
9.Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak, yang selanjutnya disebut UPT Pembibitan Ternak adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan pembibitan ternak. 3
10.Unit Pelaksana Teknis Veteriner, yang selanjutnya disebut UPT Veteriner adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan Veteriner.
11.Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan, yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Perkebunan dan Peternakan yang menyelenggarakan Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Proteksi Tanaman Perkebunan yakni menyelenggarakan proteksi tanaman perkebunan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan yakni menyelenggarakan pengawasan mutu dan sertifikasi benih perkebunan.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pembibitan Ternak yakni menyelenggarakan pembibitan ternak.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Veteriner yakni menyelenggarakan Veteriner.
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan yakni menyelenggarakan penyuluhan perkebunan dan peternakan.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Proteksi Tanaman Perkebunan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Pembibitan Ternak terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(4)Susunan Organisasi UPT Veteriner terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan Organisasi UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan ;
4. d.Seksi Metode dan Informasi ; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Proteksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang proteksi tanaman perkebunan;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang proteksi tanaman perkebunan;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta pelayanan teknis kegiatan Proteksi Tanaman Perkebunan. 5
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, KARTU ASKES/BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 6

(1)UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan. 6
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan pengawasan mutu dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan;
2. b.pengendalian dan pengawasan serta koordinasi terhadap penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi UPT;
3. c.Pembinaan berupa petunjuk dan bimbingan terhadap pengelolaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan serta kelompok jabatan fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan meliputi Perencanaan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum serta pelayanan teknis kegiatan pengawasan mutu dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, KARTU ASKES/BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan; 7
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor ;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 8

(1)UPT Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pembibitan ternak.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pembibitan Ternak mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pembibitan ternak;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pembibitan ternak;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha UPT Pembibitan Ternak, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas. 8
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, KARTU ASKES/BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 10

(1)UPT Veteriner mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang veteriner.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Veteriner mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang veteriner;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang veteriner; 9
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, KARTU ASKES/BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT, KP4 serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT. 10

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…