DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 18 Tahun 2017

Nomor: 18
Tahun: 2017
Ditetapkan: 30 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, pengangkatan dalam jabatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Produktivitas Daerah yang selanjutnya disebut UPT Pengembangan Produktivitas Daerah adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Pengembangan Produktivitas Daerah.
8.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi yang selanjutnya disebut UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
9.Unit Pelaksana Teknis Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia. 3
10.Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UPT Pengawasan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang menyelenggarakan Pengawasan Ketenagakerjaan.
11.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengembangan Produktivitas Daerah yakni menyelenggarakan pengembangan produktivitas daerah.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi yakni menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan transmigrasi.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yakni menyelenggarakan perluasan dan penempatan tenaga kerja Indonesia.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengawasan Ketenagakerjaan yakni menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Pengembangan Produktivitas Daerah (P2D) terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
4. d.Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Sarana Pelatihan;
4. d.Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan Organisasi UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (P2TKI) terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Program dan Sarana;
4. d.Seksi Penyiapan Pemberangkatan, Kelembagaan dan Perlindungan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 4
(4)Susunan Organisasi UPT Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu bidang pengembangan produktivitas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Pengembangan Produktivitas Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pengembangan produktivitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai dengan bidang pengembangan produktivitas;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait; 5
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, kartu BPJS, TASPEN, KARIS, KARSU, menyusun DUK, Diklat, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT:
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT.

Pasal 6

(1)Seksi Program dan Sarana Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan.
(2)Uraian tugas Seksi Program dan Sarana Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang Program dan Saran Pelatihan;
4. d.merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan Program dan Sarana Pelatihan;
5. e.melaksanakan penyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Program dan Sarana Pelatihan;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan analisis data program dan sarana pelatihan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
8. h.melaksanakan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program dan sarana pelatihan;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan 6
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan Sarana Pelatihan.

Pasal 7

(1)Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang pengukuran dan pengembangan produktivitas.
(2)Uraian tugas Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang pengukuran dan pengembangan produktivitas;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
4. d.merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan teknis pengembangan Produktivitas;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan analisis dataPengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan bidang Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
8. h.melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan danbimbingan serta pelayanan informasi bidang Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatanPengukuran dan Pengembangan Produktivitas;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Seksi Pengukuran dan Pengembangan Produktivitas.

Pasal 8

(1)UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu bidang pelatihan dan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa. 7
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pelatihan dan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas sesuai dengan bidang pelatihan dan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Sub.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan penyiapan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, kartu BPJS, TASPEN, KARIS, KARSU, menyusun DUK, Diklat, serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.menyelenggarakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT:
9. i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT. 8 Paragraf Ketiga Seksi Program dan Sarana Pelatihan

Pasal 10

(1)Seksi Program dan Sarana Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan.
(2)Uraian tugas Seksi Program dan Sarana Pelatihan UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan bidang Program dan Saran Pelatihan;
4. d.merencanakan, mempersiapkan dan melakukan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan Program dan Sarana Pelatihan;
5. e.melaksanakan penyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Program dan Sarana Pelatihan;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan analisis data program dan sarana pelatihan;
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan rencana teknis pelaksanaan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
8. h.menyelenggarakan kegiatan bidang program dan sarana pelatihan;
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program dan sarana pelatihan;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Program dan Sarana Pelatihan. Paragraf Keempat Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi

Pasal 11

(1)Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan bidang penyiapan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa.
(2)Uraian tugas Seksi Penyiapan dan Pemberdayaan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data serta penyiapan bahan penyusunan program kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis kegiatanpenyiapan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa:
3. c.melaksanakan penyiapan bahan sosialisasi bidang penyiapan pemberdayaan transmigrasidan masyarakat desa:
4. d.melaksanakan, mempersiapkan dan merencanakan kegiatan teknis pengembangan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa: 9
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan bidang penyiapan pemberdayaan transmigrasidan masyarakat desa:
6. f.melaksanakan pengumpulan dan analisis datapenyiapan pemberdayaan transmigrasidan masyarakat desa:
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data penyusunan pertimbangan teknis pelaksanaan kegiatan bidang penyiapan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa:
8. h.menyelenggarakan kegiatan bidang penyiapan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa:
9. i.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatanpenyiapan pemberdayaan transmigrasi dan masyarakat desa;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas seksi penyiapan dan pemberdayaan transmigrasi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…