DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 19 Tahun 2016

Nomor: 19
Tahun: 2016
Ditetapkan: 18 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017, yang mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2017 mencakup perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta pertanggungjawaban keuangan daerah.
(2)RKPD Tahun 2017 tercantum dalam Buku I, Buku II dan Buku III.

Pasal 3

(1)Buku I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN; 3
3. c.BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH;
5. e.BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH; dan
6. f.BAB VI : PENUTUP.
(2)Buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Buku II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memuat Rincian Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2017 terdiri atas :
1. a.Rencana Kerja Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2017 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
2. b.Rencana Program Pembangunan Daerah Program dan Kegiatan Tahun 2017 Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Memuat Rencana Pembangunan Wilayah Terpadu Jangka Pendek Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017.
(2)Buku III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Perencanaan Pembangunan Wilayah Terpadu dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Aspek dan Analisis Isu Strategis Pembangunan Wilayah Terpadu (Kawasan) Provinsi Sulawesi Tengah; dan
2. b.Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Wilayah Terpadu (Kawasan) disertai indikasi program Pembangunan Wilayah Terpadu.
(3)Buku III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

Pasal 6

RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Mei 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 18 Mei 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 462 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…