DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai: 1) kriteria pemberian tambahan penghasilan; 2) penetapan grade tambahan penghasilan; 3) pengecualian dan pengurangan pemberian tambahan penghasilan; 4) penilaian, kewajiban dan jam kerja; 5) pembinaan dan pengawasan; serta 6) pembiayaan dan mekanisme pembayaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah memenuhi kriteria pemberian tambahan penghasilan berupa beban kerja dan kondisi kerja dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan administrasi dan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset daerah yang lebih baik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untuk memberikan kepastian hukum mengenai kriteria pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengelola Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam jangka waktu penilaian pemberian tunjangan, dalam upaya peningkatan kinerja dan pemberian penghargaan dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan aparatur. 3
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab, wewenang dan hak PNS dalam rangka memimpin secara struktural.
4.Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi ynag pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angak kredit.
5.Disiplin adalah perilaku PNS untuk bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Peraturan disiplin adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar PNS.
7.Hukuman adalah hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin pegawai negeri.
8.Masa kinerja adalah kurun waktu satu bulan mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan.
9.Cuti Besar adalah hak PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
10.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah PNS untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Cuti Sakit adalah hak PNS yang menderita sakit untuk tidak masuk kerja yang diizinkan oleh Pejabat berwenang dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
15.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 4
16.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SPKD.
17.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah Pejabat pada unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18.Bendahara Penerimaan adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
19.Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD .
20.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
21.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22.Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS pada lingkup BPKAD.

Pasal 3

Klasifikasi PNS yang dapat memperoleh Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.PNS yang memangku jabatan Struktural; dan
b.PNS yang memangku jabatan Fungsional Tertentu; dan
c.PNS yang memangku jabatan Fungsional Umum.

Pasal 4

Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS yang gajinya dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal 5

Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban kerja; dan
b.kondisi kerja.

Pasal 6

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. 5
(2)Tugas melampaui beban kerja normal sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelaksanaan tugas pokok yang melampaui volume kerja dan waktu kerja efektif.
(3)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 7

(1)Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
(2)Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi PNS yang memiliki tugas sebagai BUD dan Kuasa BUD.

BAB III

PENETAPAN GRADE TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

(1)Besaran Tambahan Penghasilan setiap PNS pada BPKAD selaku SKPKD berdasarkan nilai Grade.
(2)Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai tertinggi yang dapat diterima oleh setiap PNS.
(3)Nilai Grade sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)PNS melaksanakan tugas atau jabatan:
1. a.membutuhkan tanggung jawab besar;
2. b.menuntut integritas yang tinggi;
3. c.memerlukan kecermatan dan ketelitian, dapat diberikan Tambahan Penghasilan tidak melampaui Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris Badan/Kepala Bidang;
3. c.Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang;
4. d.Staf Gol. III ; dan
5. e.Staf Gol. II.

Pasal 10

(1)Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja dan Kondisi Kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(2)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari Kepala BPKAD.
(3)Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh paraf koordinasi dari :
1. a.Kepala BPKAD:
2. b.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
3. c.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi; dan
4. d.Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi. 6

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…