DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Mei 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang PNS Provinsi Sulawesi Tengah wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas yang berfungsi sebagai: a. identitas Pegawai; b. perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan c. sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai. Pakaian dinas terdiri dari pakaian dinas harian, pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas lapangan, pakaian dinas perlindungan masyarakat, pakaian seragam Korpri, dan/atau pakaian dinas non PNS. Sedangkan atribut Pakaian Dinas terdiri atas: a. tutup kepala; b. lencana KORPRI; c. papan nama; d. nama Pemerintah Provinsi; e. lambang daerah Provinsi; f. nama satuan Perangkat Daerah; dan g. tanda pengenal pegawai.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan yang lengkap mengenai fungsi penggunaan pakaian dinas, jenis pakaian dinas dan atribut pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maka perlu mengganti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas.
2.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. 3
8.Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11.Tanda pengenal Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat fhoto, lambang Provinsi, pemerintah Provinsi, Unit kerja, Nama/Nip/jabatan, Golongan darah, Alamat kantor, Nama, pangkat, Nip dan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan serta stempel.
12.Lambang Provinsi adalah lambang Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Lencana KORPRI adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
15.Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah.
20.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
22.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

(1)Fungsi Pakaian Dinas sebagai berikut :
1. a.untuk menunjukan identitas Pegawai;
2. b.perwujudan ketertiban, kedisiplinan, kewibawaan dan citra diri serta kesetiakawanan Pegawai; dan
3. c.sarana pengawasan dan pembinaan Pegawai.
(2)Setiap Pegawai wajib menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.
(3)Setiap pegawai yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
(4)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran disiplin. 4

Pasal 3

(1)Setiap Perangkat Daerah tertentu yang karena spesifikasi tugas dan fungsinya di lapangan atau teknis dapat menggunakan Pakaian Dinas selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Dinas pada Perangkat Daerah tertentu selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

(1)Pakaian Dinas terdiri atas:
1. a.PDH meliputi :
  1. 1.PDH warna Khaki;
  2. 2.PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap;
  3. 3.PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah;
2. b.PSH;
3. c.PSR;
4. d.PSL; dan
5. e.PDL.
(2)Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), juga berlaku :
1. a.Pakaian Linmas; dan
2. b.Pakaian KORPRI.

Pasal 5

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Tinggi Madya dan pejabat Tinggi Pratama;
2. b.PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat Administrator dan pejabat pengawas serta pejabat fungsional; dan
3. c.PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah untuk semua Pegawai dapat menggunakan lengan panjang atau lengan pendek.
(2)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari sesuai ketentuan. 5

Pasal 6

PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas :

a.PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki dimasukkan;
2. 2.celana panjang sesuai warna baju;
3. 3.krah baju berdiri;
4. 4.saku baju;
5. 5.lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
6. 6.papan nama bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
7. 7.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
8. 8.nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
9. 9.lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
10. 10.nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
11. 11.ikat pinggang berbahan nilon warna hitam dengan kepala ikat pinggang lambang KORPRI; dan
12. 12.sepatu tutup warna hitam;
b.PDH warna Khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja lengan pendek berlidah bahu warna Khaki;
2. 2.rok 15 cm di bawah lutut sesuai warna baju;
3. 3.krah baju rebah;
4. 4.tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. 5.lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
6. 6.papan nama bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
7. 7.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
8. 8.Nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
9. 9.lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
10. 10.nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
11. 11.ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
12. 12.sepatu tutup warna hitam;
c.PDH warna Khaki Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja lengan panjang berlidah bahu di luar;
2. 2.rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
3. 3.krah baju rebah;
4. 4.tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. 5.lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
6. 6.papan nama bahan dasar kain warna Khaki dengan tulisan bordir warna hitam dipasang di atas saku kanan;
7. 7.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; 6
8. 8.nama Pemerintah Provinsi dipasang di lengan kiri di atas lambang Provinsi;
9. 9.lambang Provinsi dipasang di lengan kiri;
10. 10.nama Satuan Perangkat Daerah di pasang di lengan kanan;
11. 11.jilbab warna khaki polos dimasukkan ke dalam baju; dan
12. 12.sepatu tutup berhak warna hitam; dan
d.PDH warna Khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH Kemeja Putih, Celana Kain/Rok Kain warna hitam atau gelap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

a.PDH Kemeja Putih untuk pegawai pria menggunakan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek diluar celana;
2. 2.celana panjang kain warna hitam atau gelap;
3. 3.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
4. 4.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
6. 6.sepatu tutup warna hitam;
b.PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja putih lengan panjang dan/atau lengan pendek di luar rok;
2. 2.rok kain 15 cm di bawah lutut warna hitam atau gelap;
3. 3.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
4. 4.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
6. 6.sepatu tutup warna hitam;
c.PDH Kemeja Putih Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja putih lengan panjang di luar rok;
2. 2.rok/celana kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap;
3. 3.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
4. 4.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
6. 6.jilbab harus senada dan polos;
7. 7.sepatu tutup warna hitam; dan
d.PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan. 7

Pasal 8

PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas :

a.PDH Batik Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.kemeja batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah diutamakan bahan tenun ikat;
2. 2.krah berdiri;
3. 3.celana kain panjang warna gelap;
4. 4.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
6. 6.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
7. 7.sepatu tutup warna hitam;
b.PDH Batik/Tenun/Pakaian khas Daerah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. 1.baju batik lengan panjang/pendek dengan motif khas Daerah diutamakan bahan tenun ikat;
2. 2.krah baju rebah;
3. 3.rok kain 15 cm di bawah lutut warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. 4.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
6. 6.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan; dan
7. 7.sepatu tutup warna hitam;
c.PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. 1.baju batik lengan panjang dengan motif khas Daerah diutamakan tenun ikat;
2. 2.krah baju rebah;
3. 3.rok kain panjang sampai dengan mata kaki warna gelap/celana panjang bahan dasar warna gelap;
4. 4.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
5. 5.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
6. 6.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. 7.jilbab harus senada dan polos;
8. 8.sepatu tutup warna hitam; dan
d.PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 9

(1)PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. 8
(2)PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. a.jas lengan pendek warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama dengan jas;
3. c.krah berdiri dan terbuka;
4. d.tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
7. g.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
8. h.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan; dan
9. i.sepatu tutup warna hitam.
(3)PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan pendek warna gelap;
2. b.rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
3. c.krah berdiri dan terbuka;
4. d.tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. g.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
8. h.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
9. i.sepatu tutup berhak warna hitam.
(4)PSH Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
3. c.krah baju rebah;
4. d.tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
7. g.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
8. h.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
9. i.jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
10. j.sepatu tutup berhak warna hitam.
(4)PSH bagi wanita hamil menyesuaikan. 9

Pasal 10

(1)PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipakai untuk menghadiri upacara selain upacara kenegaraan, menerima tamu luar negeri dan dipakai di malam hari.
(2)PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.celana panjang warna sama dengan jas;
3. c.krah berdiri dan terbuka;
4. d.tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. g.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
8. h.sepatu tutup warna hitam.
(3)PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok 15 cm di bawah lutut warna sama dengan jas;
3. c.krah berdiri dan terbuka;
4. d.tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
7. g.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI; dan
8. h.sepatu tutup berhak warna hitam.
(4)PSR Wanita berjilbab dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut :
1. a.jas lengan panjang warna gelap;
2. b.rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas;
3. c.krah berdiri dan terbuka;
4. d.tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
5. e.kancing lima buah;
6. f.papan nama bahan ebonit/plastik dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
7. g.Tanda pengenal Pegawai dipasang di saku kiri di bawah lencana KORPRI;
8. h.jilbab harus senada dan polos dimasukkan ke dalam baju; dan
9. i.sepatu tutup berhak warna hitam.
(5)PSR bagi wanita hamil menyesuaikan. 10

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

FUNGSI PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2009