DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 20 Tahun 2017

Nomor: 20
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, pengangkatan dalam jabatan pada UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah menyelenggarakan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sub Bagian tata Usaha;
c.Seksi Kurikulum Silabi;
d.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan pelaksanaan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah kepada masyarakat;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU BPJS, TASPEN, KARSI/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelolah keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 6

(1)Seksi Kurikulum Silabi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan melakukan evaluasi serta menyelenggarakan pengelolaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi. 5
(2)Uraian tugas Seksi Kurikulum Silabi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Kurikulum Silabi;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
3. c.melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT;
4. d.melaksanakan koordinasi dengan seksi lain dan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
6. f.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Seksi Kurikulum Silabi;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kurikulum Silabi.

Pasal 7

(1)Seksi Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.
(2)Uraian tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan sosialisasi pelaksanaan urusan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
4. d.melaksanakan kegiatan teknis berupa pengkajian dan pengembangan penyelenggara pelatihan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan kegiatan teknis Seksi Penyelenggaraan Pelatihan;
7. g.melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi, bimbingan edukatif, registrasi mengenai penyelenggaraan pelatihan;
8. h.melakukan evaluasi terhadap kegiatan, penggalian dan pemeliharaan penyelenggara pelatihan; 6
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 8

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
(2)Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan. 7

Pasal 11

(1)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(3)Setiap laporan diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala.
(5)Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
(2)Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…