DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 3 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional.
8.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo yang selanjutnya disebut UPT KPH Dampelas adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube yang selanjutnya disebut UPT KPH Toili Baturube adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung yang selanjutnya disebut UPT KPH Dolago Tanggunung adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah. 3
11.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul yang selanjutnya disebut UPT KPH Pogogul adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
12.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso yang selanjutnya disebut UPT KPH Sintuwu Maroso adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
13.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju yang selanjutnya disebut UPT KPH Sivia Patuju adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
14.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak yang selanjutnya disebut UPT KPH Balantak adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
15.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso yang selanjutnya disebut UPT KPH Topeasa Maroso adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling yang selanjutnya disebut UPT KPH Pulau Peling adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa yang selanjutnya disebut UPT KPH Topeasa Roa adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
18.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu yang selanjutnya disebut UPT KPH Banawa Lalundu adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi yang selanjutnya disebut UPT KPH Kulawi adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
20.Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako yang selanjutnya disebut UPT KPH Gunung Dako adalah Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
21.Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan Raya Sulawesi Tangah yang selanjutnya disebut UPT TAHURA Sulteng adalah Unit Pelaksana Teknis Taman Hutan 4 Raya Sulawesi Tengah pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Dampelas adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit IV dan III di Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Toili Baturube adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIX di Kabupaten Banggai, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Morowali Utara.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Dolago Tanggunung adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VI, IX dan V di Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, dan Kota Palu.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Pogogul adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit I di Kabupaten Buol, dan Kabupaten Tolitoli.
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Sintuwu Maroso adalah adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XII, X, XI di Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.
(6)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Sivia Patuju adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XVII dan XVI di Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Banggai.
(7)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Balantak adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XX dan XVIII di Kabupaten Banggai.
(8)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Topeasa Maroso adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIV di Kabupaten Morowali. 5
(9)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Pulau Peling adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik daerah aliran sungai Unit XXI di Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut.
(10)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Topeasa Roa adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit XIII dan XV di Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Morowali, Tojo Unauna, dan Kabupaten Poso.
(11)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Banawa Lalundu adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VII di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.
(12)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Kulawi adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit VIII di Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Poso.
(13)Urusan yang menjadi kewenangan UPT KPH Gunung Dako adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan berdasarkan karakteristik Daerah Aliran Sungai Unit II di Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Moutong.
(14)Urusan yang menjadi kewenangan UPT TAHURA Sulteng adalah menyelenggarakan Tata Kelola Hutan Taman Hutan Raya Lintas di Kota Palu, dan Kabupaten Sigi.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi UPT KPH Dampelas sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. f.Resort.
(2)Ketentuan mengenai susunan organisasi UPT KPH Dampelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Balantak, UPT KPH Topeasa Maroso, UPT KPH Pulau Peling, UPT KPH Topeasa Roa, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Gunung Dako, dan UPT TAHURA Sulteng. 6

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT KPH Dampelas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penunjang operasional pengelolaan hutan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan dan tugas administrasi kehutanan guna percepatan efesiensi pelayanan publik bidang kehutanan yang berada di luar kawasan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), UPT KPH Dampelas mempunyai fungsi:

a.pelaksanaan tata hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
b.pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
c.pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
d.pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
e.pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
f.pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
g.pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;
h.pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
i.pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
j.pelaksanaan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik;
k.pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT;
l.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 7

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengumpulan bahan dan data, serta menyusun program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusunan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
9. i.memberikan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 7

(1)Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. 8
(2)Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi kegiatan tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan meliputi:
  1. 1.inventarisasi hutan;
  2. 2.pembagian blok dan petak;
  3. 3.tata batas wilayah; dan
  4. 4.pemetaan wilayah kerja;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang dan penetapan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan, pengawasan, pengendalian pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian, penilaian, pelaksanaan penggunaan kawasan hutan dan/atau tukar menukar kawasan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengawasan, pengendalian, penatausaahan hasil hutan, iuran kehutanan dan peredaran hasil hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pengembangan, pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;
7. g.melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, kemitraan dalam pengelolaan hutan, pengolahan , dan pemasaran hasil hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
8. h.melaksanakan pelayanan, pemantauan, penilaian dan pengawasan administrasi dalam urusan bidang kehutanan pada wilayah kerjanya guna mendukung percepatan dan efisiensi pelayanan publik;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Pasal 8

(1)Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan dan 9 data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan di bidang Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
(2)Uraian tugas Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan perlindungan hutan, pengamanan hutan, penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, pembentukan forum, dan pengembangan sistem informasi perlindungan/pengamanan hutan, di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
2. b.melaksanakan penyiapan bahan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pelatihan, pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, pembentukan forum kolaboratif, dan pengembangan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan DAS, reklamasi hutan dan rehabilitasi lahan, dan perbenihan tanaman hutan di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
5. e.melaksanakan penyiapan bahan dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan), masyarakat hukum adat, dan penanganan konflik sosial/tenurial di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 9

Uraian Tugas Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional, yaitu: 10

a.polisi Kehutanan, melaksanakan tugas advokasi, pengamanan dan penegakan hukum pada kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan;
b.penyuluh Kehutanan, melaksanakan tugas penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan; dan
c.pengendali Ekosistem Hutan, melaksanakan tugas pengendalian tumbuhan plasma nutfah, satwa liar dan habitatnya pada kawasan hutan unit Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Pasal 10

(1)Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kelancaran pekerjaan teknis dalam wilayah kerjanya.
(2)Uraian tugas Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja, khususnya tindakan-tindakan kepolisian di wilayah kerjanya;
2. b.membantu Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam hal pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di bidang pembinaan hutan, produksi dan pembinaan lingkungan;
3. c.melaksanakan pembinaan dan perlindungan personil yang diperbantukan kepadanya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. d.membina koordinasi yang harmonis dengan aparat pemerintah dan lembaga masyarakat setempat;
5. e.melakukan penyuluhan dan bimbingan masyarakat sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan;
6. f.menyajikan data dan informasi mengenai semua kegiatan dan kejadian yang ada di wilayah kerjanya secara cepat, tepat dan benar; dan
7. g.melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi UPT KPH Dampelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tugas dan fungsi UPT KPH Toili Baturube, UPT KPH Dolago Tanggunung, UPT KPH Pogogul, UPT KPH Sintuwu Maroso, UPT KPH Sivia Patuju, UPT KPH Balantak, UPT KPH Topeasa Maroso, UPT KPH Pulau 11 Peling, UPT KPH Topeasa Roa, UPT KPH Banawa Lalundu, UPT KPH Kulawi, UPT KPH Gunung Dako, dan UPT TAHURA Sulteng.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…