DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 23 Tahun 2016

Nomor: 23
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang besarnya Iuran KORPRI mulai dari Rp3.000,00 hingga Rp15.000,00 per bulan. Iuran tersebut dipungut oleh Bendaharawan Gaji pada masing- masing Instansi. Iuran KORPRI digunakan untuk : a. penghargaan kepada PNS yang berprestasi dan PNS yang pensiun; b. biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia; c. bantuan duka bagi keluarga PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia dan PNS yang pensiun dimaksud adalah PNS yang sudah pensiun 10 tahun PNS yang pensiun lebih dari 10 tahun diberikan sumbangan duka sebesar Rp 1.000.000,- dan bantuan duka bagi PNS aktif dan pensiunan sebesar Rp 3.000.000,-; d. biaya operasional kedewanan sebesar 0,02 % dari jumlah nominal iuran yang terkumpul dalam setahun; e. sebagai modal usaha KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membantu pembangunan sarana dan prasarana KORPRI; dan g. membantu pemberian bea siswa bagi putra dan putri anggota KORPRI yang berprestasi dan/atau kurang mampu.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, penggunaan dan pengelolaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan peraturan perundang-undang sehinga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian Iuran anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, penggunaan dan pengelolanya perlu mengganti Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG IURAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN ROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Repulik Indonesia yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha milik Daerah, adan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan di Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DP KORPRI adalah Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Repulik Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Sekretariat DP KORPRI adalah Sekretariat DP KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah atau nama lain pada Perangkat Daerah baru yang membidangi tugas KORPRI.
4.Iuran KORPRI adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan diberikan oleh Anggota KORPRI kepada Organisasi KORPRI.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah. 3
6.Anggota KORPRI adalah seluruh Pegawai Republik Indonesia meliputi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan/atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai Badan Hukum Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Pegawai Lembaga, Pegawai Publik, Pegawai Badan Layanan Umum, Pegawai Badan Asuransi dan/atau Kawasan Ekonomi Khusus di Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Instansi adalah Perangkat Daerah dan Lembaga Pemerintah Pusat di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

(1)Besarnya Iuran KORPRI sebagai berikut :
1. a.Golongan IV sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/bulan;
2. b.Golongan III sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/bulan;
3. c.Golongan II sebesar Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)/bulan; dan
4. d.Golongan I sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)/bulan.
(2)Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
1. a.penghargaan kepada PNS yang berprestasi dan PNS yang pensiun;
2. b.biaya operasional persemayaman dan pemakaman bagi PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia;
3. c.bantuan duka bagi keluarga PNS aktif atau pensiunan yang meninggal dunia dan PNS yang pensiun dimaksud adalah PNS yang sudah pensiun 10 tahun PNS yang pensiun lebih dari 10 tahun diberikan sumbangan duka sebesar Rp 1.000.000,- dan bantuan duka bagi PNS aktif dan pensiunan sebesar Rp 3.000.000,-;
4. d.biaya operasional kedewanan sebesar 0,02 % dari jumlah nominal iuran yang terkumpul dalam setahun;
5. e.sebagai modal usaha KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.membantu pembangunan sarana dan prasarana KORPRI; dan
7. g.membantu pemberian bea siswa bagi putra dan putri anggota KORPRI yang berprestasi dan/atau kurang mampu.
(3)Penggunaan Iuran KORPRI wajib mendapat persetujuan Pimpinan DP KORPRI.
(4)Tata cara penggunaan iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh DP KORPRI. 4

Pasal 3

(1)Iuran KORPRI dipungut oleh Bendaharawan Gaji pada masing- masing Instansi.
(2)Iuran KORPRI yang telah terkumpul di Instansi disetor setiap bulan berjalan oleh Bendaharawan Gaji.
(3)Penyetoran Iuran KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dalam bentuk :
1. a.setoran tunai melalui nomor rekening Iuran KORPRI pada PT. Bank Sulteng; atau
2. b.dipotong langsung melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 4

(1)Iuran KORPRI yang disetorkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) ke Sekretariat DP KORPRI dan 5% (lima persen) untuk Instansi sebagai biaya operasional pemungutan.
(2)Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim 1 (satu) rangkap kepada Kepala Instansi sebagai pemberitahuan atas setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

(1)Penggunaan Iuran KORPRI wajib dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris DP KORPRI pada setiap akhir tahun anggaran.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Iuran KORPRI kepada Ketua DP KORPRI dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

(1)Sekretaris DP KORPRI wajib memberitahukan penggunaan iuran KORPRI kepada publik melalui media massa lokal.
(2)Pemberitahuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7

Semua peraturan dan keputusan yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkan yang baru menurut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Sekretariat DP KORPRI atau Perangkat Daerah baru yang melaksanakan fungsi KORPRI. 5

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 03 tahun 2012 tentang Iuran Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 20 Juni 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 466 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…