DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 23 Tahun 2017

Nomor: 23
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pelayanan Teknis Laboratorium, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, dan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium yakni menyelenggarakan pelayanan teknis laboratorium. 3
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah I dengan wilayah meliputi Kabupaten Toli-toli dan Kabupaten Buol berkedudukan di Kabupaten Toli-toli.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah II dengan wilayah meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-una berkedudukan di Kabupaten Poso.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah III dengan wilayah meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara berkedudukan di Bungku Kabupaten Morowali.
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV yakni menyelenggarakan pengelolaan pertambangan dan energi wilayah IV dengan wilayah meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut bertempat di Luwuk Kabupaten Banggai.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Pelayanan Teknis Laboratorium terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I terdiri atas :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pertambangan;
4. d.Seksi Air Tanah dan Energi ; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Ketentuan susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis bagi susunan organisasi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III dan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV. 4

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala UPT Pelayanan Teknis Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas pada bidang pelayanan teknis laboratorium.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Pelayanan Teknis Laboratorium mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat bidang pelayanan teknis laboratorium;
2. b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pelayanan teknis laboratorium;
3. c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
4. d.penyiapan pelaksanaan pengawasan dan pengordinasian pelaksanaan teknis bidang UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
5. e.penyiapan bahan dan data pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium; dan
6. f.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Teknis Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pelayanan Teknis Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait; 5
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan dilingkungan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
9. i.melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada semua unsur di lingkungan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pelayanan Teknis Laboratorium.

Pasal 6

(1)Kepala UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang Dinas pada bidang pertambangan dan energi wilayah I.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan rencana teknis dan program UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I;
2. b.penyiapan bahan pembantuan proses perizinan pengusahaan di bidang energi dan sumber daya mineral;
3. c.penyiapan pembantuan, pembinaan dan pengawasan izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral;
4. d.penyiapan pelaksanaan koordinasi dengan Dinas terkait;
5. e.penyiapan pengelolaan ketatausahaan;
6. f.penyiapan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I; dan
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6

Pasal 7

(1)Sub Bagian Tata Usaha UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU BPJS, TASPEN, KARIS/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan, menyusun dan menyiapkan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pertambangan dan Energi wilayah I sampai dengan IV; dan
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1)Seksi Pertambangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sektor mineral dan batubara di wilayah I.
(2)Uraian tugas Seksi Pertambangan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan; 7
2. b.melaksanakan pengawasan produksi mineral dan batubara;
3. c.melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi pertambangan;
4. d.melaksanakan pemeriksaan terkait penerbitan pertimbangan teknis perizinan sektor mineral dan batubara;
5. e.melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sektor pertambangan mineral dan batubara; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

(1)Seksi Air Tanah dan Energi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang sektor air tanah dan energi.
(2)Uraian tugas Seksi Air Tanah dan Energi UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan/pengambilan air tanah;
2. b.melaksanakan pengawasan dan pengendalian produksi energi dan pendistribusian ketenagalistrikan;
3. c.melaksanakan pemeriksaan terkait penerbitan pertimbangan teknis perizinan sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
4. d.melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
5. e.melaksanakan pelaporan sektor air tanah, energi dan ketenagalistrikan; dan
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pertambangan dan Kepala Seksi Air Tanah dan Mineral pada UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis bagi tugas dan fungsi pada UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II sampai dengan UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV.

Pasal 11

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional. 8

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…