DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 24 Tahun 2016

Nomor: 24
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur, tata kerja, sarana dan prasarana untuk menjalankan perizinan: a. Bidang Pendidikan; b. Bidang Kesehatan; c. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman; d. Bidang Tenaga Kerja; e. Bidang Lingkungan Hidup; f. Bidang Perhubungan; g. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; h. Bidang Penanaman Modal; i. Bidang Kebudayaan; j. Bidang Perpustakaan; k. Bidang Perikanan dan Kelautan; l. Bidang Pariwisata; m. Bidang Pertanian; n. Bidang Kehutanan; o. Bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral; p. Bidang Perindustrian dan Perdagangan; q. Bidang Komunikasi dan Informatika; r. Bidang Tata Ruang; s. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; t. Bidang Sosial; u. Bidang Pemerintahan; v. Bidang Perkebunan; w. Bidang Sumber Daya Air.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dibutuhkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pegawai pada perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan;
c.bahwa untuk menberikan kepastian hukum mengenai Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur perizinan dan non perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha penanaman modal di daerah.
2.Perizinan Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan administrasi, dukungan, fasilitas, dan informasi berkaitan dengan usaha penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3
3.Pelayanan Perizinan adalah segala bentuk pelayanan dokumen legalitas untuk melakukan usaha penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota.
5.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah, yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
6.Penanaman Modal Asing adalah Kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh Penanaman Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
7.Penanam Modal adalah Perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan/atau penanaman modal asing.
8.Penanam Modal Dalam Negeri adalah Perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Penanam Modal Asing adalah Perseorangan Warga Negara Asing dan/atau badan usaha asing atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki perseorangan Warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12.Pemohon adalah perorangan yang berwenang dan/atau diberikan kewenangan untuk mengurus dan bertindak atas nama badan usaha untuk memohon izin dan/atau non perizinan penanaman modal.
13.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat dengan SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai substansi atau jenis pelayanan.
14.Pendaftaran Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah sebagai dasar memulai rencana penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. 4
15.Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
16.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana perluasan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
17.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
18.Izin Usaha adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan hukum untk melakukan kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal.
19.Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi terkait setelah diterbitkannya izin usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya.
20.Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial atas penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan, sebagai pelaksanaan Izin Prinsip Perluasan/Persetujuan Perluasan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
21.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara BKPM dan kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM.
22.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
25.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

(1)Pemohon mencari informasi ke loket informasi dan mengambil formulir dan mengisi informasi yang diperlukan sesuai format yang tersedia. 5
(2)Formulir yang telah diisi dan dilengkapi dengan informasi yang diperlukan diserahkan kepada Petugas Loket Pendaftaran bersama-sama dengan berkas permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, sesuai dengan jenis Pelayanan Perizinan/Non Perizinan yang dimohon.

Pasal 3

Jenis Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebagai berikut :

a.Bidang Pendidikan terdiri atas :
1. 1.Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan
2. 2.Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
b.Bidang Kesehatan terdiri atas :
1. 1.Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
2. 2.Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B, Rumah Sakit Khusus, Rumah Sakit Swasta serta Sarana Kesehatan Penunjang yang setara;
3. 3.Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan dan Non Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta;
4. 4.Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang
5. 5.Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
6. 6.Izin Penerbitan Usaha Kecil Obat Tradisional;
7. 7.Rekomendasi Izin Sarana Kesehatan tertentu yang diberikan Pemerintah;
8. 8.Rekomendasi Izin Tenaga Kesehatan Asing;
9. 9.Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan;
10. 10.Rekomendasi Izin Industri Komoditi Kesehatan;
11. 11.Rekomendasi Izin Produksi Kosmetika;
12. 12.Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan; dan
13. 13.Rekomendasi Izin Pedagang Besar Bahan Baku Farmasi;
c.Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman meliputi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang pelaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasaranan dan Ultilitas Umum tingkat kemampuan menengah;
d.Bidang Tenaga Kerja terdiri atas :
1. 1.Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
2. 2.Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
3. 3.Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Asing;
4. 4.Izin Pendirian Lembaga Bursa Tenaga Kerja;
5. 5.Izin Pendirian Kantor Cabang di Wilayah Provinsi dan Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta/Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta; dan
6. 6.Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah; 6
e.Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas :
1. 1.Izin lingkungan /Persetujuan Kelayakan Lingkungan;
2. 2.Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah;
3. 3.Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. 4.Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
f.Bidang Perhubungan terdiri atas :
1. 1.Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek;
2. 2.Izin Perpanjangan Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
3. 3.Izin Perubahan Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek;
4. 4.Moda Pariwisata yang Wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
5. 5.Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi, Angkutan Sewa dan Angkutan;
6. 6.Izin Operasi Sarana Perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
7. 7.Izin Pengadaan atau Pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
8. 8.Penerbit Izin Usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah Kabupaten/Kota;
9. 9.Rekomendasi Asal/tujuan untuk Angkutan Antar Kota Antar Provinsi;
10. 10.Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan Yang Berdomisili dan Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Setempat;
11. 11.Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat;
12. 12.Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut;
13. 13.Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT. 300 yang Berlayar di Perairan Sungai dan Danau;
14. 14.Izin Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Terminal Khusus Regional;
15. 15.Izin Kegiatan Pengerukan di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Pengumpan Laut Regional;
16. 16.Izin Reklamasi di Dalam Daerah Lingkungan Kerja/Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Laut Regional;
17. 17.Izin Pengerukan di Wilayah Daerah Lingkungan Kerja/ Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Regional;
18. 18.Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara;
19. 19.Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Utama dan Pelabuhan Pengumpan;
20. 20.Rekomendasi penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;
21. 21.Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus; 7
22. 22.Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Bagi Perusahaan Yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam wilayah Daerah, dan Pelabuhan Internasional;
23. 23.Penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
24. 24.Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
25. 25.Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
26. 26.Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional;
27. 27.Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan Pengumpan Regional;
28. 28.Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan laut regional;
29. 29.Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri di dalam Daerah Lingkungan Kerja / Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan pengumpan laut regional;
30. 30.Izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah yang bersangkutan; dan
31. 31.Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
g.Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
1. 1.Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan Kantor Kas Operasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
2. 2.Izin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
3. 3.Pembentukan Kantor Cabang Koperasi;
4. 4.Pembentukan Koperasi;
5. 5.Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; dan
6. 6.Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
h.Bidang Penanaman Modal terdiri atas :
1. 1.Izin Pendaftaran Penanaman Modal;
2. 2.Izin Prinsip Penanaman Modal;
3. 3.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
4. 4.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
5. 5.Izin Usaha Penanaman Modal;
6. 6.Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
7. 7.Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
8. 8.Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
9. 9.Izin Usaha Penanaman Modal Asing; dan
10. 10.Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
i.Bidang Kebudayaan meliputi Izin membawa cagar budaya ke luar Daerah; 8
j.Bidang Perpustakaan meliputi Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah;
k.Bidang Perikanan dan Kelautan terdiri atas :
1. 1.Izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
2. 2.Izin Usaha Perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT terdiri atas Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
3. 3.Izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
4. 4.Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
5. 5.Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
6. 6.Izin usaha Pemasaran dan Pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam1 (satu) Daerah; dan
7. 7.Rekomendasi/Tanda Daftar Usaha Kapal di atas 30 GT dan Usaha yang menggunakan Tenaga Kerja Asing;
l.Bidang Pariwisata terdiri atas :
1. 1.Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
2. 2.Izin Usaha Pariwisata Skala Provinsi;
3. 3.Izin Usaha Operasional Pramuwisata;
4. 4.Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel; dan
5. 5.Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan;
m.Bidang Pertanian terdiri atas :
1. 1.Izin Perubahan Luas Lahan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
2. 2.Izin Perubahan Jenis Tanaman Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah; dan
3. 3.Penerbitan Izin Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
n.Bidang Kehutanan terdiri atas :
1. 1.Izin pemanfaatan kawasan hutan;
2. 2.Izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu skala menengah dan besar;
3. 3.Izin pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
4. 4.Izin pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun; dan
5. 5.izin pembuatan dan penggunaan koridor;
o.Bidang Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri atas :
1. 1.Izin Pengeboran Air Tanah, Penggalian Air Tanah, Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Dalam Provinsi;
2. 2.Izin Pertambangan Rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat; 9
3. 3.Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan Terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam1 (satu) Daerah;
4. 4.Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
5. 5.Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Energi yang terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah;
6. 6.Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah;
7. 7.Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
8. 8.Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
9. 9.Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
p.Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
1. 1.Izin Usaha Industri yang Skala Investasinya di atas Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah bangunan dan tempat usaha;
2. 2.Izin Usaha Industri Besar;
3. 3.Penerbitan Angka Pengenal Importir;
4. 4.Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Bagi Pengecer Terdaftar;
5. 5.Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Untuk Distributor;
6. 6.Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea;
7. 7.Rekomendasi Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat;
8. 8.Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk distributor;
9. 9.Rekomendasi Penerbitan/Perpanjangan Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau;
10. 10.Izin Perubahan Nama, Alamat dan Pindah Lokasi Pabrik;
11. 11.Penerbitan Surat Keterangan Asal bagi Daerah yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal;
12. 12.Penerbitan Izin Prinsip Usaha Industri bagi Industri Besar; dan
13. 13.Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin prinsip Kawasan Industri yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah;
q.Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
1. 1.Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Cabang;
2. 2.Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang tidak menggunakan Spectrum Frekuensi Radio;
3. 3.Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator;
4. 4.Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi; 10
5. 5.Izin Pendirian Antena Telekomunikasi;
6. 6.Rekomendasi Izin Penyelenggaran Jaringan Tetap lokal Wirenline (end to end) cakupan Provinsi;
7. 7.Rekomendasi Izin Jasa Titipan Untuk Kantor Pusat.
r.Bidang Tata Ruang meliputi Rekomendasi peruntukan dan pemanfaatan ruang;
s.Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :
1. 1.Izin Praktek Kerja Dokter Hewan Swasta;
2. 2.Izin Distribusi Pakan Ternak Antar Provinsi;
3. 3.Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan;
4. 4.Izin Distribusi Alat dan Mesin Peternakan;
5. 5.Izin Pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah; dan
6. 6.Izin Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan (Pangan dan Non Pangan) Lintas Daerah;
t.Bidang Sosial terdiri atas :
1. 1.Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
2. 2.Surat Tanda Pendaftaran Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat Usaha Kesejahteraan Sosial yang ruang lingkup kegiatannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
3. 3.Izin Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
4. 4.Rekomendasi Orang Tua Angkat untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Asing dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; dan
5. 5.Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah;
u.Bidang Pemerintahan terdiri atas :
1. 1.Rekomendasi Kegiatan Penelitian dan Survey; dan
2. 2.Rekomendasi Kegiatan Orang Asing;
v.Bidang Perkebunan terdiri atas :
1. 1.Izin Perubahan Luas Lahan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
2. 2.Izin Perubahan Jenis Tanaman yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
3. 3.Izin Perubahan Kapasitas Pengolahan Hasil Perkebunan yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
4. 4.Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
5. 5.Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah; dan
6. 6.Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang kegiatan usahanya lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah;
w.Bidang Sumber Daya Air terdiri atas :
1. 1.Izin Kegiatan pada Ruang Sungai dan Sumber Air lainnya;
2. 2.Izin Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
3. 3.Izin Hak Guna Air dan Jaringan Irigasi. 11

Pasal 4

(1)Petugas Loket Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
(2)Berkas yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan, dikembalikan kepada Pemohon.
(3)Berkas yang telah dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan, diregristrasi dalam Buku Agenda Permohonan yang diterima dan diteruskan ke Loket Pemrosesan Izin / Petugas Validasi.

Pasal 5

(1)Petugas Validasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan berkas permohonan perizinan dan/atau non perizinan.
(2)Petugas Validasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang disertai pertimbangan.

Pasal 6

(1)Kepala Bidang mempelajari hasil verifikasi dan pertimbangan dari Petugas Validasi.
(2)Jika berdasarkan hasil verifikasi dan validasi serta pertimbangan permohonan perizinan perlu dilakukan kaji lapang, Kasubbid menyampaikannya kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1)Kepala Badan mempelajari pertimbangan dari Kasubbid.
(2)Jika permohonan perizinan perlu dilakukan kaji lapang, Kepala Badan memerintahkan Tim Teknis SKPD untuk melaksanakan kaji lapang sebagaimana pertimbangan Petugas Validasi dan Kepala Bidang.

Pasal 8

(1)Tim Teknis melaksanakan kaji lapang sesuai dengan substansi permohonan perizinan dan hasil verifikasi dan validasi.
(2)Tim Teknis melaporkan hasil kaji lapang kepada Kepala Bidang.

Pasal 9

(1)Jika berdasarkan laporan hasil kaji lapang permohonan perizinan tidak layak disetujui, Kepala Bidang memerintahkan pemroses izin membuatkan surat penolakan permohonan perizinan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
(2)Jika berdasarkan laporan hasil kaji lapang permohonan perizinan layak untuk mendapat persetujuan, Kepala Bidang memerintahkan pemroses izin untuk menyiapkan persetujuan atas permohonan perizinan tersebut.

Pasal 10

(1)Pemroses Perizinan menyiapkan net surat penolakan bagi permohonan perizinan yang tidak layak untuk mendapat persetujuan.
(2)Pemroses Perizinan menyiapkan net Surat Izin/Non Perizinan bagi permohonan perizinan/non perizinan yang layak untuk mendapatkan persetujuan. 12

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…