DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2016

Nomor: 26
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok BBN II dan seterusnya diberikan, dengan syarat dan ketentuan berlaku, dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi tunggakan Pajak Daerah dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang ke 71.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat masyarakat Sulawesi Tengah memiliki kendaraan yang telah jatuh tempo pelunasan bertahun-tahun dan berpotensi untuk digali melalui penghapusan dan pengurangan sanksi denda keterlambatan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Gubernur diberikan kewenangan untuk memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan dan Pengurangan Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
5.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pajak Daerah adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua Pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, Hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
4.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disebut BBNKB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.
5.Kantor Bersama Samsat adalah adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
8.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Penghapusan dan pengurangan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok BBN II dan seterusnya diberikan dalam rangka intensifikasi dan eksentifikasi tunggakan Pajak Daerah dan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang ke 71.

BAB II

PEMBERIAN PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

(1)Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak daerah yaitu PKB diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor. 4
(2)Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.Kendaraan bermotor roda 2 (dua) :
  1. 1.Kendaraan bermotor atas kepemilikan Pribadi; dan
  2. 2.Kendaraan bermotor milik dinas;
2. b.Kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
  1. 1.Kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi; dan
  2. 2.Kendaraan bermotor milik dinas;
  3. 3.Kendaraan bermotor angkutan umum; dan
  4. 4.Kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
(3)Pemberian penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.untuk PKB yang terutang dengan masa pajak 3 (tiga) tahun ke atas diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus persen);
2. b.untuk PKB yang terutang dengan masa pajak 2 (dua) tahun diberikan pembebasan sanksi administrasi berupa denda sebesar 50 % (lima puluh persen);
3. c.untuk PKB tahun berjalan, apabila pada saat tanggal jatuh tempo berakhir belum melakukan pelunasan atas kendaraan yang dimilikinya maka pembayaran tetap dikenakan denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembebasan Pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya diberikan bagi :

a.Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang beroperasi di wilayah Provinsi; dan
b.Kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi di seluruh wilayah Provinsi.

Pasal 5

(1)Pemberian Penghapusan dan Pembebasan dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat menunjukkan dokumen/data administrasi.
(2)Dokumen/data administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kartu identitas wajib pajak ;
2. b.dokumen Asli/ data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB) ;
3. c.Surat Keterangan Fiskal bagi kendaraan luar Provinsi;
4. d.Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir;
5. e.kwitansi pembelian Kendaraan Bermotor (Bukti jual beli); dan
6. f.persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

Pemberian Penghapusan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku di semua Kantor Bersama Samsat se Provinsi. 5

Pasal 7

Gubernur menugaskan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Rahardja Cabang Sulawesi Tengah.

Pasal 8

Pemberian Penghapusan dan Pembebasan PKB dan BBNKB ini, berlaku selama 1(satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1(satu) bulan sesuai dengan kebutuhan dan terhitung sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pokok BBNKB kepada Gubernur sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Agustus 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundang di Palu pada tanggal 8 Agustus 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 469Y DJANGGOLA Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 26 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBERIAN PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PEMBERIAN PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011