DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 27 Tahun 2017

Nomor: 27
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi Pegawai, yang selanjutnya disebut UPT Penilaian Kompetensi Pegawai adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT Penilaian Kompetensi Pegawai yakni menyelenggarakan penilaian kompetensi pegawai. 3

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Penilaian Kompetensi Pegawai terdiri dari :

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Pengujian dan Penilaian;
d.Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

UPT Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai serta kerjasama pengembangan kompetensi pegawai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4), UPT Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan penyusunan program Kerja UPT Penilaian Kompetensi Pegawai;
b.penyiapan bahan perumusan kebijakan pengujian, penilaian dan hubungan antar lembaga;
c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengujian, penilaian dan hubungan antar lembaga;
d.penyiapan bahan pembinaan pada UPT Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan naskah dinas, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha; 4
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengelolaan naskah dinas, kearsipan dan tata usaha;
6. f.melaksanakan pengumpulan data, menyiapkan bahan dan mengelola kepegawaian serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
8. h.melaksanakan pengelolaan barang dan perlengkapan UPT;
9. i.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT.

Pasal 7

(1)Seksi Pengujian dan Penilaian mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara.
(2)Uraian tugas Seksi Pengujian dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Penilaian;
2. b.melaksanakan penyusunan kebutuhan assessor sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. c.melaksanakan dan melakukan analisis, penilaian, serta evaluasi terhadap assessor sumber daya aparatur;
4. d.melaksanakan dan mengidentifikasi standar kompetensi yang akan diukur;
5. e.melaksanakan pengujian dan penilaian kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara dan mitra kerjasama;
6. f.melaksanakan pengolahan hasil pengujian dan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara dan mitra kerjasama; 5
7. g.melaksanakan penyusunan rekomendasi pengembangan bagi Aparatur Sipil Negara dan mitra kerjasama;
8. h.melaksanakan penyusunan laporan dan penyajian hasil pengukuran kompetensi Aparatur Sipil Negara dan mitra kerjasama;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanakan tugas Seksi Pengujian dan Penilaian.

Pasal 8

(1)Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyelenggarakan dan pengembangan kerjasama UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.
(2)Uraian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
2. b.melaksanakan penyelenggaraan pemasaran dan promosi penyelenggaraan kerjasama dalam pengukuran kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan kerjasama, pengukuran kompetensi Aparatur Sipil Negara;
4. d.melaksanakan koordinasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan seleksi, pendidikan dan pelatihan calon assessor sumber daya manusia aparatur;
5. e.melaksanakan dan memfasilitasi peserta seleksi, pendidikan dan pelatihan assessor sumber daya manusia aparatur;
6. f.melaksanakan pengembangan kerjasama antar lembaga penyelenggara pengukuran kompetensi;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan pengembangan assessor dan petugas penyelenggara pengukuran kompetensi dan potensi Aparatur Sipil Negara;
8. h.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
9. i.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanakan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga. 6

Pasal 9

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah atau dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
(2)Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…