DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 28 Tahun 2017

Nomor: 28
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Perbenihan Perikanan, UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I, UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II, UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III, UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT Perbenihan Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis perbenihan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
9.Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. 3
10.Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
11.Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
12.Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
13.Unit Pelaksana Teknis Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yang selanjutnya disebut UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
14.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksan Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Perbenihan Perikanan yakni menyelenggarakan perbenihan perikanan.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan yakni menyelenggarakan pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.
(3)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah I, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Toli Toli dan Kabupaten Buol.
(4)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah II, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una Una. 4
(5)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah III, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Laut.
(6)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV yakni menyelenggarakan pengelolaan kelautan dan pelabuhan perikanan wilayah IV dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara.
(7)Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Perbenihan Perikanan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar ;
4. d.Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut ; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Susunan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Perekayasa Pengelolaan Hasil Perikanan ;
4. d.Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan ; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional;
(3)Susunan Organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaraan Perikanan ;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Ketentuan susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara mutatis mutandis terhadap susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV. 5

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Perbenihan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas, di bidang Perbenihan Perikanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi:
1. a.melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Perbenihan Perikanan;
2. b.melaksanakan pelayanan dan pengkajian teknologi di bidang Perbenihan dan Budidaya Perikanan;
3. c.melaksanakan tugas teknis operasional/penunjang Dinas di bidang Perbenihan perikanan;
4. d.melaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana perbenihan perikanan.

Pasal 5

(1)Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Perbenihan Perikanan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dan pembinaan teknis operasional atas penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan air laut dan payau serta perbenihan ikan air tawar;
2. b.pengendalian dan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Perbenihan Perikanan;
3. c.pembinaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 6

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha UPT Perbenihan Perikanan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Perbenihan Perikanan;
3. c.melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana dan prasarana Perbenihan Perikanan;
4. d.memberikan pelayanan Teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Perbenihan Perikanan;
5. e.melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Perbenihan Perikanan;
6. f.melaksanakan pengelolaan urusan keuangan dan aset, meliputi penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
7. g.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Diklat, rumah tangga, kebersihan dan keamanan;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. i.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Perbenihan Perikanan. 7

Pasal 7

(1)Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang Perbenihan dan Budidaya ikan air tawar.
(2)Uraian tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar UPT Perbenihan Perikanan;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar UPT Perbenihan Perikanan;
3. c.melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air tawar;
4. d.melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
5. e.melaksanakan kajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air tawar;
6. f.melaksanakan pengelolaan induk unggul di bidang perbenihan ikan air tawar;
7. g.melaksanakan produksi perbenihan dan pembudidayaan ikan air tawar;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas seksi perbenihan ikan air tawar dengan unit kerja terkait;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air tawar;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar. 8

Pasal 8

(1)Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melaksanakan pembinaan operasional, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, kajian teknologi dan tata laksana produksi serta bimbingan, penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut.
(2)Uraian tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan program Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut;
3. c.melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana perbenihan ikan air payau dan laut;
4. d.melaksanakan kajian teknologi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
5. e.melaksanakan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
6. f.melaksanakan penerapan teknologi anjuran di bidang perbenihan ikan air payau dan laut;
7. g.melaksanakan pengelolaan induk unggul serta produksi perbenihan dan budidaya ikan air payau dan laut;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut dengan unit kerja terkait;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tata laksana produksi benih ikan air payau dan laut;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut. 9

Pasal 9

(1)UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai tugas sebagai unsur penunjang sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. b.pelaksanaan Tugas teknis oprasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
3. c.pelaksanaan Pelayanan Tugas teknis administrasi ketatausahaan pada UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
4. d.pelaksanakan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.

Pasal 10

(1)Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis dan oprasional, mengkoordinasi dan melakukan pengawasan serta merumuskan kebijakan penyelenggaraan kegiatan di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan dan pembinaan teknis oprasional atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
2. b.pelaksanaan koordinasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan; 10
3. c.pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data, melakukan pembinaan operasional, mengkoordinasikan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang ketatausahaan yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset dan umum serta pengelolaan naskah Dinas.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan penyusunan program Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
2. b.melaksanakan pengelolaan administrasi Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
3. c.melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
4. d.memberikanan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkunan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
5. e.melaksanakan publikasi data dan informasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
6. f.melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan anggaran Sub Bagian Tata Usaha;
7. g.melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan umum yang meliputi bahan pengusulan mutasi kepegawaian, pembuatan Karpeg, Kartu BPJS, Taspen, Karis/Karsu, menyusun DUK, Rumah Tangga, Kebersihan dan Keamanan;
8. h.melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja terkait;
9. i.melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan. 11

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…