DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, jabatan dan eselonisasi, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada UPT RSUD Undata Provinsi Sulawesi Tengah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN www.Jdih.sultengprov.go.id 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNDATA PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
4.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan.
5.Direktur adalah pimpinan UPT yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
6.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. www.Jdih.sultengprov.go.id 3

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan.

Pasal 3

(1)UPT merupakan UPT Dinas berupa unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)UPT bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)UPT dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas.

Pasal 4

(1)Susunan organisasi UPT terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahi:
  1. 1.Bagian Keuangan;
  2. 2.Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
  3. 3.Bagian Kepegawaian;
3. c.Wakil Direktur Pelayanan membawahi:
  1. 1.Bidang Pelayanan Medik;
  2. 2.Bidang Keperawatan; dan
  3. 3.Bidang Penunjang Medik;
4. d.Wakil Direktur Program, Pendidikan, Latihan dan Penelitian membawahi:
  1. 1.Bidang Program dan Evaluasi;
  2. 2.Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian; dan
  3. 3.Bidang Rekam Medik dan Informasi;
5. e.Bagian Keuangan membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana; dan
  2. 2.Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi; www.Jdih.sultengprov.go.id 4
6. f.Bagian Perlengkapan dan Umum membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum; dan
  2. 2.Sub Bagian Perlengkapan;
7. g.Bagian Kepegawaian membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Pengembangan Karier dan Mutasi; dan
  2. 2.Sub Bagian Penerimaan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
8. h.Bidang Pelayanan Medik membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Fasilitasi dan Rujukan; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
9. i.Bidang Keperawatan membawahi:
  1. 1.Seksi Keperawatan dan Kebidanan; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan Fasilitas Keperawatan;
10. j.Bidang Penunjang Medik membawahi:
  1. 1.Seksi Pengendalian Mutu Penunjang Medik; dan
  2. 2.Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Medik;
11. k.Bidang Program dan Evaluasi membawahi:
  1. 1.Seksi Penyusunan Program; dan
  2. 2.Seksi Monitoring dan Evaluasi;
12. l.Bidang Pendidikan, Latihan dan Penelitian, membawahi:
  1. 1.Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
  2. 2.Seksi Penelitian;
13. m.Bidang Rekam Medik dan Informasi membawahi:
  1. 1.Seksi Rekam Medik;
  2. 2.Seksi Informasi dan Pemasaran; dan
14. n.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

JABATAN DAN ESELONISASI

Pasal 5

(1)Direktur merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(2)Wakil Direktur merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
(3)Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada UPT merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
(4)Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada UPT merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas. www.Jdih.sultengprov.go.id 5

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 7

(1)Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
(2)Kelompok jabatan fungsional dipimpin seorang tenaga senior diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Direktur.
(3)Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan daerah.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur berdasarkan usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pejabat yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Undata Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah menduduki jabatannya sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pejabat di lingkungan UPT yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur ini mulai menjalankan tugasnya terhitung sejak tanggal pelantikan.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…