DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 31 Tahun 2017

Nomor: 31
Tahun: 2017
Ditetapkan: 18 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, dan UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang yakni menyelenggarakan pengujian setifikasi mutu barang.
(2)Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah yakni menyelenggarakan upaya pengembangan produksi industri pangan dan kerajinan daerah. 3

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
4. d.Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan Organisasi UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah terdiri atas:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Produk Pangan dan Kemasan;
4. d.Seksi Pengembangan Tenun dan Batik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang pengujian sertifikasi mutu barang.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT pengujian sertifikasi mutu barang menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian sertifikasi mutu barang;
b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas sesuai dengan bidang pengujian sertifikasi mutu barang;
c.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. 4

Pasal 6

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha meliputi penyusunan program, kepegawaian dan umum, keuangan aset, perlengkapan serta pengelolaan naskah dinas.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pengusulan mutasi pegawai, pembuatan KARPEG, KARTU ASKES, TASPEN, KARSI/KARSU, menyusun DUK, DIKLAT serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan serta pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang.

Pasal 7

(1)Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kalibrasi. 5
(2)Uraian tugas Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi sebagai pedoman pelaksanaaan tugas UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
4. d.melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur pada kegiatan Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengkajian dan pemeliharaan Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi.

Pasal 8

(1)Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang.
(2)Uraian tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagai pedoman pelaksanaaan tugas UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
4. d.melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang;
5. e.melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengkajian dan pemeliharaan pengujian dan sertifikasi mutu barang;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan; dan 6
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

Pasal 9

Kepala UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas di bidang pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah;
b.penyiapan pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang pengembangan produk industri pangan dan kerajinan daerah;
c.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
d.penyiapan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan tugas dan uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis bagi Sub Bagian tata Usaha UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah 7

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…