DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 32 Tahun 2017

Nomor: 32
Tahun: 2017
Ditetapkan: 19 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan aset, serta pengangkatan dalam jabatan pada UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam Unit Pelaksana Teknis yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Urusan yang menjadi kewenangan UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah yakni menyelenggarakan analisis dan visualisasi data daerah.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah terdiri atas :

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha; 3
c.Seksi Pengumpulan Data dan Analisa;
d.Seksi Persebaran Visualisasi dan Publikasi Data; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan ketatausahaan, analisis dan visualisasi data daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah;
2. b.penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana kegiatan di UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan analisis dan visualisasi data daerah di UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah;
4. d.penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pada UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah dengan pihak dan unit terkait; dan
5. e.pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan administrasi umum.
(2)Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Tata Usaha;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketatausahaan; 4
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketatausahaan dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan kepegawaian serta melakukan upaya kesejahteraan pegawai;
6. f.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan mengelola keuangan;
7. g.melaksanakan pengumpulan dan menyiapkan bahan penentuan kebutuhan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, penyusutan dan penghapusan perlengkapan kantor;
8. h.melaksanakan penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan di lingkungan UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah.

Pasal 6

(1)Seksi Pengumpulan Data dan Analisa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengumpulan data dan analisa.
(2)Uraian tugas Seksi Pengumpulan Data dan Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan penyusunan bahan standar pengelolaan data pembangunan Daerah;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengumpulan Data dan Analisa;
3. c.melaksanakan penyusunan kebutuhan data dan informasi pembangunan daerah;
4. d.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan analisa data pembangunan daerah.
5. e.melaksanakan pengelolaan website dan sarana sistem informasi serta insfrastruktur jaringan informatika yang terdapat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
6. f.melaksanakan penyelenggaraan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Bappeda serta unit kerja terkait;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengumpulan Data dan Analisa. 5

Pasal 7

(1)Seksi Persebaran Visualisasi dan Publikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pada seksi persebaran, visualisasi dan Publikasi Data
(2)Uraian tugas Seksi Persebaran Visualisasi dan Publikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Persebaran,Visualisasi dan Publikasi Data;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Persebaran, Visualisasi dan Publikasi Data;
3. c.melaksanakan pelayanan penyebaran hasil analisis data pembangunan daerah kepada pengambil kebijakan, stakeholder berupa penyampaian bahan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah;
4. d.melaksanakan pelayanan visualisasi data pembangunan daerah kepada publik secara langsung dan tidak langsung dan melakukan publikasi data pembangunan daerah;
5. e.melaksanakan penyusunan dan publikasi data geospasial dan potensi sumberdaya alam Provinsi Sulawesi Tengah;
6. f.melaksanakan koordinasi dengan bidang lain dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta unit kerja terkait;
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Persebaran, Visualisasi dan Publikasi Data.

Pasal 8

Uraian Tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar operasional (SOP) prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM). 6
(2)Ketentuan mengenai standar operasional prosedur (SOP) kerja atau manual dan standar kerja pelayanan minimal (SPM) sebagimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Setiap Pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplikasi di dalam lingkungan masing-masing dan antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara.
(2)Asas umum penyelenggaran Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.kepastian hukum;
2. b.tertib penyelenggara negara;
3. c.kepentingan umum;
4. d.keterbukaan;
5. e.proporsionalitas;
6. f.profesionalitas;
7. g.akuntabilitas;
8. h.efisiensi;
9. i.efektivitas; dan
10. j.keadilan.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT wajib mengawasi, memeimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan peundang-undangan.
(4)Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan pertanggung jawaban kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan oraganisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5)Setiap laporan diterimah oleh pimpinan satuan oraganisasi dari bawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebai bahan penysunan laporan lebih lanjut dan untuk memeberikan petunjuk kepeda bawahan.
(6)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
(7)Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat bawahannya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar kepangkatan. 7

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

(1)Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
(2)Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…