DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai: 1) prinsip dan tata cara dalam penetapan tarif retribusi; 2) tata cara pemungutan retribusi; 3) tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; 4) tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; 5) tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa; 6) pemeriksaan retribusi;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 76, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 62); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
3.Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 3
4.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
6.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi daerah.
8.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Dinas adalah Dinas Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.
11.Badan adalah Badan Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi urusan perizinan.
12.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.penetapan tarif retribusi;
b.tata cara pemungutan retribusi;
c.tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
d.tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
e.tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa; dan
f.tata cara pemeriksaan retribusi.

BAB II

PRINSIP DAN TATA CARA DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA. 4

Pasal 4

Struktur tarif retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa yang diukur berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu Perpanjangan IMTA.

Pasal 5

(1)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan perubahan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian di Bidang Ketenagakerjaan.
(2)Ketentuan mengenai perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Pelaksanaan pungutan retribusi menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas.
(2)Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melakukan inventarisasi objek retribusi;
2. b.mengusulkan bendahara penerima dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ditetapkan dengan keputusan gubernur;
3. c.melaksanakan pemungutan retribusi;
4. d.melaksanakan koordinasi dalam melakukan pemungutan retribusi; dan
5. e.menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur.

Pasal 7

(1)Wajib retribusi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Badan dengan disertai berkas dan syarat.
(2)Wajib retribusi mengambil Surat Tanda Setoran kepada Badan dan melakukan penyetoran retribusi melaui Bank yang telah ditunjuk langsung.
(3)Bukti penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib divalidasi oleh Bank yang bersangkutan.
(4)Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti setoran.
(5)Wajib retribusi menyerahkan bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Badan.

Pasal 8

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus sesuai dengan masa perpanjangan IMTA. 5

BAB IV

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang bersangkutan.
(2)Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan.
(3)Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 10

(1)Apabila terjadi kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
(2)Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Keputusan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan Kepala Dinas.
(3)Pemberian pembebasan retribusi dilakukan dengan memperhatikan fungsi objek retribusi.
(4)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…