DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 4 Tahun 2018

Nomor: 4
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: 1) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 7.316.960.000,00; 2) Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau 30% untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 40% untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil, dan 30% untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah; 3) Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur untuk mendanai program kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara DBH CHT sejumlah Rp 7.316.960.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2 www.jdih.sultengprov.go.id

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2018.
(2)Besarnya Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.316.960.000,- (tujuh milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 2

(1)Pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut :
1. a.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
2. b.40% (empat puluh persen) untuk Kota Palu sebagai daerah penghasil; dan
3. c.30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Tengah.
(2)Alokasi bagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan 3 www.jdih.sultengprov.go.id Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1)Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
(2)Pendapatan daerah dari bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
(3)Silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun sebelumnya dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2018.
(4)Apabila silpa dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

(1)Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur untuk mendanai program kegiatan sebagai berikut:
1. a.peningkatan kualitas bahan baku;
2. b.pembinaan lingkungan industri;
3. c.pembinaan lingkungan sosial;
4. d.sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
5. e.pemberantasan barang kena cukai illegal;
(2)Penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan mengenai cukai, dengan Prioritas pada Bidang Kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.
(3)Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan Pajak Rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau lainnya dan Belanja Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prioritas dan karateristik daerah masing- masing. 4 www.jdih.sultengprov.go.id

Pasal 5

Peningkatkan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a digunakan untuk meningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

a.standarisasi kualitas bahan baku;
b.pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
c.penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
d.penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
e.pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
f.pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virginia.

Pasal 6

(1)Pembinaan lingkungan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan :
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikasi/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
2. b.fasilitasi kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/atau
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan Good Manufacturing Practises bagi industri hasil tembakau.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data sebagai berikut :
1. a.jumlah mesin pelinting rokok sigaret di setiap pabrik atau tempat lainnya;
2. b.identitas mesin pelinting rokok sigaret terdiri atas merk, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesin pelinting rokok sigaret terdiri atas lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok sigaret.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau disuatu daerah.
(4)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kota/kabupaten dan provinsi);
3. c.nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri; 5 www.jdih.sultengprov.go.id
4. d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesin, sigaret ktretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
7. g.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri);
10. j.jumlah, merk, type, dan kapasitas mesin pelinting rokok sigaret sertifikat registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
11. k.jumlah alat linting;
12. l.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan
13. m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.

Pasal 7

(1)Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diprioritaskan pada Bidang Kesehatan untuk mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional meliputi :
1. a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
2. b.penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya;
3. c.pembangunan/rehabilitas/pemeliharaan jalan, saluran limbah, sanitasi dan air bersih;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau;
5. e.penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat dilingkungan indsutri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku indsutri tembakau;
6. f.penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan ,mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
7. g.penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan baik promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan JKN;
8. h.pelatihan tenaga administratif dan/atau tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan JKN; dan
9. i.pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat selain Penerima Bantuan Iuran (peserta mandiri).
(2)Kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut : 6 www.jdih.sultengprov.go.id
1. a.pelatihan berbasis kompetensi, termasuk uji/sertifikasi;
2. b.pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, termasuk pembentukan dan pembinaan usaha mandiri sektor informal, pembinaan tenaga kerja mandiri, pembinaan padat karya produktif, pembinaan tenaga kerja pemuda mandiri professional, pendayagunaan tenaga kerja sarjana;
3. c.bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
4. d.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat;
5. e.penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan; dan/atau
6. f.pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.
(3)Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.Pembangunan atau revitalisasi balai latihan kerja; dan/atau
2. b.Revitalisasi atau pengadaan sarana/peralatan pendukung pelatihan dibalai latihan kerja dan/atau lembaga pelatihan kerja;
3. c.penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. d.bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat;
5. e.bantuan modal usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah.
(4)Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.pemberian informasi lowongan kerja;
2. b.penyuluhan kerja;
3. c.penempatan eks siswa balai latihan kerja; dan
4. d.magang kerja dalam negeri.
(5)Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.penambahan ruangan;
4. d.rehabilitasi bangunan;
5. e.renovasi;
6. f.pemeliharaan bangunan;
7. g.kalibrasi/sertifikasi;
8. h.pembelian suku cadang;
9. i.pembangunan /rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan/atau jembatan; dan
10. j.penyediaan/pemeliharaan saluran air limbah,sanitasi dan air bersih.
(6)Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup sebagai berikut : 7 www.jdih.sultengprov.go.id
1. a.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau di lingkungan industri hasil tembakau; dan
2. b.penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
(7)Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan baik kuratif maupun rehabilitative yang berada di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain milik pemerintah daerah, sebagai berikut :
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; dan
5. e.mobile unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitative penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.
(8)Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu kepada pedoman/kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
(9)Kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambient di lingkungan sekitar industri hasil tembakau; dan/atau
2. b.pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana/alat uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambient di lingkungan sekitar industri hasil tembakau.

Pasal 8

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi :

a.peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 9

Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi :

a.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu diperedaran atau tempat penjual eceran;
b.pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjual eceran;
c.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang bukan haknya (salah personalisasi) diperedaran atau tempat penjual eceran;
d.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai yang salah peruntukkan diperedaran atau tempat penjual eceran; dan 9 www.jdih.sultengprov.go.id LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2018 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018 No Pemerintah Daerah Jumlah Besaran (Rp) Persentase 1 Provinsi Sulawesi Tengah 2.195.088.000 30% 2 Kota Palu (Penghasil Cukai) 1.756.070.000 40% 3 Kabupaten Banggai (Penghasil Tembakau) 803.621.000 4 Kabupaten Parigi (Penghasil Tembakau) 367.092.000 5 Kabupaten Donggala 219.509.000 30% 6 Kabupaten Sigi 219.509.000 7 Kabupaten Poso 219.509.000 8 Kabupaten Tojo Una-Una 219.509.000 9 Kabupaten Tolitoli 219.509.000 10 Kabupaten Buol 219.509.000 11 Kabupaten Banggai Kepulauan 219.509.000 12 Kabupaten Banggai Laut 219.509.000 13 Kabupaten Morowali 219.509.000 14 Kabupaten Morowali Utara 219.509.000 JUMLAH 7.316.960.000 100% GUBERNUR SULAWESI TENGAH, LONGKI DJANGGOLA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…