DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 40 Tahun 2016

Nomor: 40
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Gubernur mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan. Rincian kewenangan meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangi dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan. Selain itu, Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai kewajiban Kepala BPM-P2TSPD, pungutan retribus perizinan, penerbitan perizinan, serta pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan serta penyesuaian kewenangan Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan perlu diganti;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
2.Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
3.Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
4.Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5.Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11.Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah atau nama lain sesuai pembentukan Perangkat Daerah yang baru yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSPD adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur. 4
12.Kepala BPM-P2TSPD adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
13.Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

(1)Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan proses pelayanan administrasi, menandatangi dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.
(2)Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan BPM- P2TSPD mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan.
(2)Penambahan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPM-P2TSPD wajib :
1. a.menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
2. b.menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
3. c.menyampaikan tembusan Perizinan kepada SKPD teknis terkait; dan 5
4. d.menyampaikan laporan pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
(2)Standard Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
1. a.jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. b.pengertian;
3. c.dasar hukum;
4. d.persyaratan;
5. e.biaya atau tarif;
6. f.masa berlaku;
7. g.waktu proses; dan
8. h.kewenangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

BPM-P2TSPD wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam pengelolaan Perizinan, BPM-P2TSPD dapat menerapkan pelayanan secara Online atau dengan sistem teknologi informasi.

Pasal 8

BPM-P2TSPD dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III

PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

SKPD teknis memungut Retribusi dari setiap Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 10

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…