DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 40 Tahun 2017

Nomor: 40
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Sasaran pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Provinsi terdiri atas : a. Kegiatan Keagamaan Islam; b. Kegiatan Keagamaan Kristen; c. Kegiatan Keagamaan Katolik; d. Kegiatan Keagamaan Hindu; e. Kegiatan Keagamaan Budha; dan f. Kegiatan Keagamaan Konghucu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu di Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 70); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN FASILITASI KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEAGAMAAN TERTENTU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Kesejahteran Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2.Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara penganut agama yang diakui oleh Negara sebagai wujud fasilitasi Pemerintah Daerah dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera secara pribadi dan bertoleransi dalam kehidupan beragama.
3.Agama adalah agama yang diakui oleh Negara meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. 3
4.Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat baik rohani, jasmani maupun sosial.
5.Transportasi adalah pengangkutan haji udara dan darat yang disediakan untuk jamaah haji asal Provinsi Sulawesi Tengah di Palu dan Balikpapan selama penyelenggaraan ibadah haji.
6.Pesta Paduan Suara Gerejawi yang selanjutnya disebut Pesparawi adalah sarana untuk meningkatkan mutu pesta paduan suara gerejawi yang berarti pula salah satu sarana untuk meningkatkan kesadaran beragama dan kehidupan beriman sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
7.Pesta Paduan Suara Gerejani yang selanjutnya disebut Pesparani merupakan ajang untuk meningkatkan kualitas peribadatan dalam hal nyanyian, termasuk juga menjalin persaudaraan dan persekutuan umat Katolik seluruh Indonesia.
8.Utsawa Dharma Gita adalah kegiatan lomba pembacaan kitab suci umat Hindu.
9.Swayamvara Tripitaka Gatha adalah adalah event nasional berupa kegiatan ketangkasan atau keahlian dalam pemahaman Kitab Suci Tripitaka untuk merebutkan suatu kejuaraan.
10.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah merupakan tugas nasional dan pemerintah melibatkan instansi dan lembaga yang berkaitan dengan aspek pelayanan antara lain bimbingan, transporatsi, kesehatan, akomodasi dan keamanan.
11.Jamaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan berasal dari Sulawesi Tengah yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
12.Embarkasi Haji adalah Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggan Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan jamaah calon haji Sulawesi Tengah ke Arab Saudi.
13.Debarkasi adalah Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhamad Sulaiman Sepinggan Balikpapan atau Bandar Udara yang ditunjuk sebagai tempat pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah dari Arab Saudi. 4
14.Tim Pemandu Haji Daerah selanjutnya disingkat TPHD adalah Petugas Haji Provinsi Sulawesi Tengah yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan umum dan bimbingan ibadah haji.
15.Tim Kesehatan Haji Daerah selanjutnya disingkat TKHD adalah Petugas Haji Provinsi Sulawesi Tengah yang menyertai jamaah calon haji atau jamaah haji yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh jamaah calon haji atau jamaah haji.
16.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia penyelenggara ibadah haji daerah yang bertugas melakukan pembinan, pelayanaan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan opersional ibadah haji di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
17.Peringatan Hari Raya Besar Islam yang selanjutnya disingkat PHBI adalah Perayaan Hari Hari Besar Islam yang diselenggarakan pada bertepatan dengan Hari Raya Besar Islam.
18.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
19.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20.Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas- tugas Pemerintah Daerah.
21.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24.Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan terkait di bidang sosial dan keagamaan tertentu.
25.Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang membidangi tugas koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan. 5

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan Tertentu tingkat Provinsi dan Nasional yang diselenggarakan di Provinsi terdiri atas :

a.Kegiatan Keagamaan Islam;
b.Kegiatan Keagamaan Kristen;
c.Kegiatan Keagamaan Katolik;
d.Kegiatan Keagamaan Hindu;
e.Kegiatan Keagamaan Budha; dan
f.Kegiatan Keagamaan Konghucu.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :
1. a.Transportasi Haji;
2. b.Musabaqah Tilawatil Qur’an;
3. c.Seleksi Tilawatil Qur’an;
4. d.Festival Maulid Nusantara;
5. e.Musabaqah Qira’atul Kutub;
6. f.Festival Anak Saleh Indonesia;
7. g.Safari Ramadhan;
8. h.Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Nasional;
9. i.Festival Lembaga Seni Qasidah Indonesia;
10. j.Kemah Santri Nusantara Indonesia;
11. k.Perayaan Hari-Hari Besar Islam; dan
12. l.Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.
(2)Penyelenggaraan Fasilitasi Kegiatan Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan selama penyelenggaraan ibadah haji.
(3)Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan pelayanan Ibadah Haji yang disediakan Pemerintah Daerah kepada Jamaah Haji asal Provinsi selama berada di Asrama Haji Transit Palu dan Embarkasi Haji atau Debarkasi Haji Sepinggan Balikpapan. 6

Pasal 4

(1)Komponen biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.biaya transportasi udara;
2. b.biaya transportasi darat;
3. c.biaya pengangkutan barang Jamaah Haji;
4. d.biaya konsumsi Jamaah Haji dan Petugas Haji;
5. e.upah buruh; dan
6. f.honor PPIH Daerah.
(2)Besaran dan rincian biaya Transportasi Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi : a) Pesparawi; b) Badan Musyawarah Antar Gereja; c) Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah; d) Persatuan Wanita Kristen Indonesia; e) Perkantas; f) Persekutuan Wanita Berpendidikan; g) Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia; h) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia; dan i) Kegiatan Keagamaan Kristen lainnya.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Kristen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi : a) Pesparani; dan b) Kegiatan Keagamaan Katolik Lainnya. 7
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Katolik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi : a) Utsawa Dharma Gita; b) Seni Sakral Keagamaan; c) Jambore Pasraman; d) Festival Kitab Suci; dan e) Kegiatan Keagamaan Hindu lainnya.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Hindu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Budha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi : a) Swayamvara Tripitaka Gatha; b) Sippa Dhamma Samajja; c) Yobbana Dhamma Samaya; dan d) Kegiatan Keagamaan Islam Lainnya.
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial untuk Kegiatan Keagamaan Budha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f diperuntukkan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial keagaman Konghucu. 8
(2)Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 10

(1)Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab pembiayaan transportasi Jamaah Haji dari Kabupaten/Kota asal ke Asrama Haji Transit Palu dan dari Asrama Haji Transit Palu ke Kabupaten/Kota asal.
(2)Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggung jawab pembiayaan transportasi udara dari Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu ke Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan dan dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan ke Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu sebesar 30 % (tiga puluh perseratus).
(3)Pembiayaan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten/Kota mendukung kegiatan fasilitasi keagamaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…