DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 41 Tahun 2016

Nomor: 41
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah; 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah; 3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah; 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah; 5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 72);
6.Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 452) diubah sebagai berikut: 3
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Besaran bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2016 sebesar Rp 13.221.779.544,- (tiga belas milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus empat puluh empat rupiah).
(2)Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
(3)Rincian Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenis bantuan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan pertimbangan celah fiskal dalam rangka membantu capaian program pemerintah Kabupaten/Kota dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah.
(2)Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Kawasan Ekonomi Khusus.

3.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Pemerintah Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Substansi kegiatan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membiayai kegiatan:
1. a.Bantuan Operasional Sekolah;
2. b.Kelurahan;
3. c.Pendidikan;
4. d.Kecamatan;
5. e.Infrastruktur; dan
6. f.Pendidikan PAUD. 4
(3)Petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh :
1. a.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi untuk Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Pendidikan dan Bantuan Pendidikan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf f;
2. b.Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi untuk Bantuan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
3. c.Sekretaris Daerah Provinsi untuk Bantuan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; dan
4. d.Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi untuk Bantuan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dianggarkan pada DPPA-PPKD Provinsi.
(2)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(3)Besaran, alokasi dan rincian daerah Kabupaten/Kota penerima dana bantuan keuangan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
(4)Alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan jumlah pengeluaran paling tinggi yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan.

5.Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum daerah Provinsi kepada rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota dan wajib masuk dalam APBD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
(2)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan non fisik dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau bertahap.
(3)Jenis Bantuan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
1. a.Bantuan Operasional Sekolah;
2. b.Bantuan Kelurahan;
3. c.Bantuan Kecamatan;
4. d.Bantuan Pendidikan kecuali Rehabilitasi; dan
5. e.Bantuan Pendidikan PAUD. 5
(4)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. a.pencairan dilakukan secara langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi pada triwulan I Tahun 2016;
2. b.jumlah dana yang dicairkan sebagaimana dimaksud huruf a didasarkan pada besaran alokasi dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) yang tersedia pada rekening berkenaan; dan
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai realisasi penyaluran bantuan keuangan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
(5)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis bantuan fisik dilakukan secara bertahap pada Bantuan Pendidikan khusus Rehabilitasi dan Infrastruktur.
(6)Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan 2 (dua) tahap, meliputi :
1. a.tahap I sebesar 50% (lima puluh perseratus) ; dan
2. b.tahap II sebesar 50% (lima puluh perseratus).
(7)Penyaluran Bantuan Keuangan tahap II dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan tahap I.
(8)Syarat pencairan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.Surat Permohonan Pencairan Dana dari Bupati/Walikota;
2. b.Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota;
3. c.Kuitansi rangkap 6 (enam) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup;
4. d.Rencana Kerja Operasional yang telah diverifikasi;
5. e.Untuk kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa :
  1. 1.pencairan tahap pertama dilampiri Kontrak Kerja (surat perkembangan pekerjaan); dan 6
  2. 2.pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah capaian fisik mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 14 November 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Diundangkan di Palu pada tanggal 14 November 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY .B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 484 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004 LAMPIRAN I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Palu 1,274,368,875Rp 562,500,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7,000,000,000Rp -Rp 1,350,000,000Rp -Rp 2 Donggala 1,244,785,625Rp 2,087,500,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 400,000,000Rp -Rp -Rp 3 Poso 876,547,375Rp 2,125,000,000Rp 2,000,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 4,100,000,000Rp -Rp 4 Banggai 1,403,630,750Rp 4,212,500,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 5 Tolitoli 906,193,250Rp 1,300,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7,600,000,000Rp -Rp 1,900,000,000Rp -Rp 6 Morowali 473,885,875Rp 1,662,500,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,600,000,000Rp -Rp -Rp -Rp 7 Tojo Una-Una 628,368,750Rp 1,800,000,000Rp 2,000,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,000,000,000Rp -Rp 8 Parigi Moutong 1,644,826,125Rp 3,212,500,000Rp -Rp -Rp -Rp 2,000,000,000Rp -Rp 520,000,000Rp 2,000,000,000Rp -Rp 9 Banggai Kepulauan 566,586,125Rp 1,800,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 3,800,000,000Rp -Rp -Rp -Rp 10 Buol 763,219,750Rp 1,437,500,000Rp -Rp -Rp 500,000,000Rp -Rp 5,000,000,000Rp -Rp -Rp -Rp 11 Sigi 830,845,000Rp 2,200,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 7,800,000,000Rp 1,950,000,000Rp -Rp 2,000,000,000Rp 12 Banggai Laut 303,482,500Rp 825,000,000Rp -Rp 3,000,000,000Rp -Rp -Rp 2,000,000,000Rp 680,000,000Rp -Rp -Rp 13 Morowali Utara 403,300,000Rp 1,562,500,000Rp -Rp 3,000,000,000Rp -Rp -Rp 3,200,000,000Rp -Rp 2,400,000,000Rp -Rp 0Rp . 11,320,040,000Rp 24,787,500,000Rp 4,000,000,000Rp 6,000,000,000Rp 500,000,000Rp 2,000,000,000Rp 40,000,000,000Rp 3,550,000,000Rp 14,750,000,000Rp 2,000,000,000Rp PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR : ..................... TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI APBD PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015 NO KABUPATEN / KOTA Jumlah BANTUAN DESA/KELURAHAN DANA BOSDA JENIS BANTUAN DOB INFRASTRUKTUR PENDIDIKANBANDARA PERTANIAN/KEHUTAN AN GUBERNU LON STQ PASAR PTPKB-BK 13 15 200,000,000Rp 10,386,868,875Rp 400,000,000Rp 4,132,285,625Rp 475,000,000Rp 9,576,547,375Rp 575,000,000Rp 6,191,130,750Rp 250,000,000Rp 11,956,193,250Rp 225,000,000Rp 5,961,385,875Rp 300,000,000Rp 7,728,368,750Rp 575,000,000Rp 9,952,326,125Rp 300,000,000Rp 6,466,586,125Rp 275,000,000Rp 7,975,719,750Rp 375,000,000Rp 15,155,845,000Rp 175,000,000Rp 6,983,482,500Rp 225,000,000Rp 10,790,800,000Rp 4,350,000,000Rp 113,257,540,000Rp JUMLAH TOTAL KECAMATAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, LONGKI DJANGGOLA NO 1 2 3 4 7 11 13 14 1 Palu 765,144,877Rp 230,000,000Rp -Rp -Rp 100,000,000Rp -Rp 171,500,000Rp 120,000,000Rp 1,386,644,877Rp 2 Donggala 718,623,842Rp 45,000,000Rp -Rp -Rp 50,000,000Rp -Rp -Rp 240,000,000Rp 1,053,623,842Rp 3 Poso 523,466,761Rp 140,000,000Rp -Rp -Rp 100,000,000Rp -Rp -Rp 285,000,000Rp 1,048,466,761Rp 4 Banggai 802,807,794Rp 230,000,000Rp -Rp -Rp 100,000,000Rp -Rp -Rp 345,000,000Rp 1,477,807,794Rp 5 Tolitoli 539,178,334Rp 30,000,000Rp -Rp -Rp 50,000,000Rp -Rp -Rp 150,000,000Rp 769,178,334Rp 6 Morowali 310,066,216Rp 35,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 135,000,000Rp 480,066,216Rp 7 Tojo Una-Una 391,938,284Rp 60,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 180,000,000Rp 631,938,284Rp 8 Parigi Moutong 930,635,322Rp 25,000,000Rp -Rp 500,000,000Rp 300,000,000Rp 285,000,000Rp -Rp 345,000,000Rp 2,385,635,322Rp 9 Banggai Kepulauan 359,195,034Rp 15,000,000Rp -Rp -Rp 50,000,000Rp -Rp -Rp 180,000,000Rp 604,195,034Rp 10 Buol 463,405,948Rp 35,000,000Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 165,000,000Rp 663,405,948Rp 11 Sigi 499,245,642Rp -Rp -Rp -Rp 100,000,000Rp -Rp -Rp 225,000,000Rp 824,245,642Rp 12 Banggai Laut 219,756,680Rp 15,000,000Rp -Rp -Rp 100,000,000Rp -Rp -Rp 105,000,000Rp 439,756,680Rp 13 Morowali Utara 241,814,810Rp 15,000,000Rp 1,000,000,000Rp -Rp 50,000,000Rp -Rp -Rp 150,000,000Rp 1,456,814,810Rp JUMLAH TOTAL 6,765,279,544Rp 875,000,000Rp 1,000,000,000Rp 500,000,000Rp 1,000,000,000Rp 285,000,000Rp 171,500,000Rp 2,625,000,000Rp 13,221,779,544Rp DANA BOSDA KABUPATEN / KOTA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, JENIS BANTUAN KECAMATAN LONGKI DJANGGOLA KEKPENDIDIKAN PAUDINFRASTRUKTURKELURAHAN MTQ PENDIDIKAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG JUMLAH TOTAL

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…