DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 42 Tahun 2017

Nomor: 42
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pemungutan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, kecuali pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau permanfaatan Air Permukaan. Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Pajak Air Permukaan terutang sejak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan, serta dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pajak Air Permukaan; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAJAK AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur, ini yang dimaksud dengan:

1.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
2.Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
3.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
4.Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, tahun pajak, atau bagian tahun pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
5.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
6.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
7.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
8.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersemakan adalah surat ketetapan pajak yang menetapkan besarnya jumlah pajak. 3
9.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang
10.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
11.Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
12.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku.
13.Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
14.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
15.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
16.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
20.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

NAMA DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Permukaan dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. 4

Pasal 3

(1)Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
(2)Dikecualikan dari Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan, pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau permanfaatan Air Permukaan.
(2)Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Pasal 5

(1)Pajak Air Permukaan terutang sejak pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan.
(2)Pajak Air Permukaan terutang dipungut di wilayah daerah tempat Air Permukaan berada.
(3)Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagian Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK, PENETAPAN PAJAK, SANKSI ADMINISTRATIF, TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 6

(1)Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
(2)Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan pertimbangan sebagian atau seluruh faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; 5
6. f.luas areal tempat pengambilan dan pemamfaatan air; dan/atau
7. g.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan pemanfaatan air.

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).
(2)Besarnya pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

(1)Besarnya pokok Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan dengan menerbitkan SKPD oleh pihak UPTB.
(2)Berdasarkan SKPD yang telah ditetapkan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, Wajib Pajak harus segera melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan.
(3)Apabila dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran atas pajak Air Permukaan maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dengan cara menerbitkan STPD.

Pasal 9

(1)Pembayaran Pajak Air Permukaan diterima oleh Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPTB atau tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
(2)Penyetoran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Tanda Setoran.
(3)SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan, dihitung dari Pajak Air Permukaan terutang. 6
(4)Khusus untuk pembangkit listrik, pembayaran Pajak Air Permukaan dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan apabila secara teknis mengalami kesulitan dapat dilaksanakan setiap triwulan tanpa mengurangi sanksi administratif.

Pasal 10

(1)Kepala Badan dapat menerbitkan STPD dalam hal :
1. a.Pajak Air Permukaan dalam suatu masa pajak tidak atau kurang bayar; dan
2. b.Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda/bunga.
(2)Jumlah kekurangan Pajak Air Permukaan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan, dihitung dari pajak terutang untuk paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 11

(1)SKPD, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah Pajak Air Permukaan yang harus dibayar bertambah, wajib dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
(2)Keterlambatan pembayaran Pajak Air Permukaan yang tercantum dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dihitung dari pokok pajak yang harus dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak saat terutangnya pajak.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…