DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016

Nomor: 43
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan organisasi, eselon, dan kepegawaian pada: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi; b. Dinas Kesehatan Provinsi; c. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi; d. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi; e. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi; f. Dinas Sosial Provinsi; g. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi; i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi; j. Dinas Pangan Provinsi; k. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi; n. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi; o. Dinas Perhubungan Provinsi; p. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi; q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi; r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; s. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi; t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi; u. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi; v. Dinas Pariwisata Provinsi; w. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi; x. Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi; y. Dinas Kehutanan Provinsi; z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tin gkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 3

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Dinas Daerah terdiri atas:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi;
b.Dinas Kesehatan Provinsi;
c.Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi;
d.Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi;
e.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi;
f.Dinas Sosial Provinsi;
g.Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
h.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi;
i.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi;
j.Dinas Pangan Provinsi;
k.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;
l.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
m.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
n.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi;
o.Dinas Perhubungan Provinsi;
p.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi;
q.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi;
r.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;
s.Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi;
t.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi;
u.Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
v.Dinas Pariwisata Provinsi;
w.Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi;
x.Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi;
y.Dinas Kehutanan Provinsi;
z.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi; dan aa. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi.

Pasal 4

(1)Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 4
3. c.Bidang Pembinaan SMA membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Peserta Didik SMA;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
4. d.Bidang Pembinaan SMK membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Peserta Didik SMK;
  2. 2.Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana SMK;
5. e.Bidang Pembinaan PKPLK membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Peserta Didik PKPLK;
  2. 2.Seksi Kelembagaan Kurikulum PKPLK; dan
  3. 3.Seksi Sarana dan Prasarana PKPLK;
6. f.Bidang PTK dan Fasilitasi Tugas Pembantuan membawahi:
  1. 1.Seksi PTK SMA;
  2. 2.Seksi PTK, SMK dan PKPLK; dan
  3. 3.Seksi Fasilitasi Tugas Pembantuan;
7. g.Bidang Kebudayaan membawahi :
  1. 1.Seksi Pembinaan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  2. 2.Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya; dan
  3. 3.Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman;
8. h.UPT Dinas;
9. i.Cabang Dinas;
10. j.Satuan Pendidikan Formal; dan
11. k.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

(1)Dinas Kesehatan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi :
3. a.Sub Bagian Program;
4. b.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
5. c.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
6. c.Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahi:
  1. 1.Seksi Bimdal Kesehatan Keluarga;
  2. 2.Seksi Bimdal Gizi Masyarakat; dan
  3. 3.Seksi Bimdal Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga;
7. d.Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahi:
  1. 1.Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Menular dan Imunisasi;
  2. 2.Seksi Bimdal Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza; dan
  3. 3.Seksi Bimdal Penyehatan Lingkungan; 5
8. e.Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi :
  1. 1.Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Primer;
  2. 2.Seksi Bimdal Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
  3. 3.Seksi Bimdal Kesehatan Tradisional dan Pelayanan Transfusi Darah;
9. f.Bidang Bina Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :
  1. 1.Seksi Bimdal Kefarmasian;
  2. 2.Seksi Bimdal Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
  3. 3.Seksi Bimdal Sumber Daya Manusia Kesehatan;
10. g.UPT Dinas; dan
11. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Bina Teknik membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
  2. 2.Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
  3. 3.Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan Kabupaten/Kota;
4. d.Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:
  1. 1.Seksi Jalan;
  2. 2.Seksi Jembatan; dan
  3. 3.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
5. e.Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi :
  1. 1.Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
  3. 3.Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
6. f.Bidang Penataan Ruang membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Tata Ruang;
  2. 2.Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
  3. 3.Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional. 6
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis SPAM dan PLP;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
  3. 3.Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman;
4. d.Bidang Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis Penataan Lingkungan dan Bangunan Gedung;
  2. 2.Seksi Penataan Lingkungan Permukiman; dan
  3. 3.Seksi Bangunan Gedung;
5. c.Bidang Irigasi dan Rawa membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanan Teknis Irigasi dan Rawa;
  2. 2.Seksi Pengembangan Irigasi dan Rawa; dan
  3. 3.Seksi Tata Kelola Irigasi dan Rawa;
6. d.Bidang Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku membawahi:
  1. 1.Seksi Perencanaan Teknis Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
  2. 2.Seksi Pengendalian Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku; dan
  3. 3.Seksi Tata Kelola Sungai, Pantai, Danau dan Air Baku;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A. 7
(2)Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
3. c.Bidang Perumahan membawahi:
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
  2. 2.Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
  3. 3.Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perumahan;
4. d.Bidang Kawasan Permukiman membawahi:
  1. 1.Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
  2. 2.Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
  3. 3.Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;
5. e.Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Sertifikasi, membawahi :
  1. 1.Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
  2. 2.Seksi Penyediaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman; dan
  3. 3.Seksi Pemantauan dan Evaluasi Prasarana, Sarana Utilitas Umum Permukiman dan Sertifikasi;
6. f.Bidang Pertanahan membawahi:
  1. 1.Seksi Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa Tanah;
  2. 2.Seksi Penetapan Tanah dan Penertiban Izin Lokasi; dan
  3. 3.Seksi Penyediaan Tanah;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Dinas Sosial Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Penanganan Fakir Miskin membawahi:
  1. 1.Seksi Fakir Miskin Kota;
  2. 2.Seksi Fakir Miskin Desa; dan
  3. 3.Seksi Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau; 8
4. d.Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi:
  1. 1.Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
  2. 2.Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial; dan
  3. 3.Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan PSDS;
5. e.Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi :
  1. 1.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
  2. 2.Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
  3. 3.Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga;
6. f.Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi:
  1. 1.Seksi Yanrehsos Anak dan Lansia;
  2. 2.Seksi Yanrehsos Tuna Sosial, Kpo dan Napsa; dan
  3. 3.Seksi Yanrehsos Penyandang Disabilitas;
7. g.UPT Dinas; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretaris membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
  1. 1.Seksi Kewaspadaan Dini; dan
  2. 2.Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
4. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi:
  1. 1.Seksi OPSDAL; dan
  2. 2.Seksi Ketertiban Umum;
5. e.Bidang Penegakan Perda membawahi:
  1. 1.Seksi Penegakan; dan
  2. 2.Seksi Hubungan Antar Lembaga;
6. f.Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
  1. 1.Seksi Data dan Informasi; dan
  2. 2.Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
7. g.Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
  1. 1.Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
  2. 2.Seksi Penyelamatan;
8. h.UPT Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional. 9
(3)Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
  2. 2.Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
  3. 3.Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
4. d.Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi:
  1. 1.Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
  2. 2.Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
  3. 3.Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
5. e.Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangungan Permukiman Transmigrasi membawahi:
  1. 1.Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal;
  2. 2.Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan
  3. 3.Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
6. f.Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi:
  1. 1.Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
  2. 2.Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Promosi dan Kemitraan Transmigrasi; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
7. g.Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi :
  1. 1.Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana;
  2. 2.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; dan
  3. 3.Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal;
8. h.UPT Dinas; dan
9. i.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 10

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 43 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEDUDUKAN

Pasal 2

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 19 Tahun 2020