DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 44 Tahun 2016

Nomor: 44
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan organisasi, eselon, dan kepegawaian pada: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; b. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi; c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi; d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi; e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi; f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; dan h. Badan Penghubung Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. 3
(4)Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi dipimpin oleh Kepala Pelaksana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Badan Daerah terdiri atas:

a.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
b.Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi;
c.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi;
d.Badan Pendapatan Daerah Provinsi;
e.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
f.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
g.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; dan
h.Badan Penghubung Provinsi.

Pasal 4

(1)Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program,
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Perencanaan Ekonomi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi I;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi II; dan
  3. 3.Sub Bidang Perencanaan Ekonomi III;
4. d.Bidang Perencanaan Sosial Budaya membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya I;
  2. 2.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya II; dan
  3. 3.Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya III;
5. e.Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
  2. 2.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
  3. 3.Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III; 4
6. f.Bidang Perencanaan Pembangunan Makro dan Pengendalian Monitoring Evaluasi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Makro;
  2. 2.Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBD; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengendalian Monitoring Evaluasi APBN;
7. g.UPT Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Wilayah kerja Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
  2. 2.Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
  3. 3.Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan;
4. d.Bidang Sosial dan Kependudukan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Sosial dan Budaya;
  2. 2.Sub Bidang Kependudukan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. e.Bidang Ekonomi dan Pembangunan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Ekonomi;
  2. 2.Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembangunan;
6. f.Bidang Inovasi dan Teknologi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
  2. 2.Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
  3. 3.Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
7. g.UPT Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 5

Pasal 6

(1)Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Anggaran membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. 2.Sub Bidang Manajemen Anggaran; dan
  3. 3.Sub Bidang Evaluasi APBD;
4. d.Bidang Akuntansi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
  2. 2.Sub Bidang Akuntansi Manajemen; dan
  3. 3.Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban;
5. e.Bidang Perbendaharaan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;
  2. 2.Sub Bidang Belanja Langsung; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengelolaan Kas;
6. f.Bidang Pengelolaan Aset Daerah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan Aset Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Daerah; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengawasan Aset Daerah;
7. g.UPT Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Badan Pendapatan Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe A.
(2)Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pajak Daerah membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penetapan dan Keberatan Pajak Daerah;
  2. 2.Sub Bidang Pajak Daerah; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah; 6
4. d.Bidang Bukan Pajak dan DBH Pusat membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Retribusi Daerah PAD Lainnya;
  2. 2.Sub Bidang Dana Bagi Hasil Pusat; dan
  3. 3.Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Retribusi dan PLL;
5. e.Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Pengolahan Data membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan dan Penetapan Pendapatan;
  2. 2.Sub Bidang Sistem Informasi dan Pengolahan Data; dan
  3. 3.Sub Bidang Hukum dan Perundang-undangan;
6. f.Bidang Pengawasan dan Pembinaan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengawasan Keuangan, Aset dan Personil;
  2. 2.Sub Bidang Pembinaan Teknis Administrasi dan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
  3. 3.Sub Bidang Penertiban dan Penegakan Hukum;
7. g.UPT Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Badan Kepegawaian Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe B.
(2)Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Jabatan Struktural;
  2. 2.Sub Bidang Jabatan Fungsional; dan
  3. 3.Sub Bidang Disiplin;
4. d.Bidang Mutasi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Kepangkatan;
  2. 2.Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja; dan
  3. 3.Sub Bidang Pensiun;
5. e.Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengadaan;
  2. 2.Sub Bidang Penghargaan; dan
  3. 3.Sub Bidang Informasi Kepegawaian;
6. f.UPT Badan; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 7

Pasal 9

(1)Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi merupakan Badan Daerah tipe B.
(2)Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
  2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
3. c.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
  2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama;
4. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Administrasi; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
5. e.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Kompetensi Pemerintah Daerah Bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Kepemimpinan Tingkat Menengah;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional; dan
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan;
6. g.UPT Badan; dan
7. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Kepala Pelaksana;
3. c.Sekretaris membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 8
4. d.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Pencegahan; dan
  2. 2.Sub Bidang Kesiapsiagaan;
5. e.Bidang Kedaruratan Logistik membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penanganan Kedaruratan; dan
  2. 2.Sub Bidang Penyaluran Logistik;
6. f.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
  1. 1.Sub Bidang Penyelenggaraan Rehabilitasi; dan
  2. 2.Sub Bidang Penyelenggaraan Rekonstruksi;
7. g.UPT Badan; dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1)Susunan o rganisasi Badan Penghubung Provinsi terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
4. d.Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
5. e.Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Badan Penghubung Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…