DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2016

Nomor: 45
Tahun: 2016
Ditetapkan: 17 November 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pembentukan, susunan organisasi, eselon, kelompok jabatan fungsional, pengangkatan dalam jabatan pada 62 UPT Dinas, 13 UPT Badan, dan 6 Cabang Dinas.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
4.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7.Cabang Dinas adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan/atau urusan pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada daerah Provinsi.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk:

a.UPT Dinas;
b.UPT Badan; dan
c.Cabang Dinas.

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 62 (enam puluh dua) UPT Dinas sebagai berikut:

a.UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra;
2. 2.UPT Laboratorium Kesehatan;
3. 3.UPT Surveilans, Data dan Informasi;
4. 4.UPT Promosi Kesehatan; dan
5. 5.UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
b.UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
c.UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Pengujian sertifikasi Mutu Barang; dan
2. 2.UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah;
d.UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas;
2. 2.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube;
3. 3.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung;
4. 4.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul;
5. 5.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso;
6. 6.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju;
7. 7.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak;
8. 8.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso;
9. 9.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling;
10. 10.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa;
11. 11.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu;
12. 12.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi;
13. 13.UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako; dan
14. 14.UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah;
e.UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan;
2. 2.UPT Penilaian Pendidikan;
3. 3.UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah; dan
4. 4.UPT Museum Sulawesi Tengah;
f.UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Perbenihan Perikanan;
2. 2.UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
3. 3.UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I; 4
4. 4.UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II;
5. 5.UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III; dan
6. 6.UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV;
g.UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah;
2. 2.UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I; dan
3. 3.UPT Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah II;
h.UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Terminal dan Kepelabuhan;
i.UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Panti Sosial Anak dan Karya Wanita; dan
2. 2.UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena;
j.UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Pengembangan Produktivitas Daerah;
2. 2.UPT Pelatihan dan Pemberdayaan Transmigrasi;
3. 3.UPT Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; dan
4. 4.UPT Pengawasan Ketenagakerjaan;
k.UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Perbenihan TPH;
2. 2.UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH;
3. 3.UPT Proteksi TPH;
4. 4.UPT Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. 5.UPT Mekanisasi Pertanian;
l.UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Proteksi Tanaman Perkebunan;
2. 2.UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan;
3. 3.UPT Pembibitan Ternak;
4. 4.UPT Veteriner; dan
5. 5.UPT Penyuluhan Perkebunan dan Peternakan;
m.UPT Dinas Pariwisata Provinsi yakni UPT Anjungan Taman Mini Indonesia Indah;
n.UPT Dinas Pangan Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Cadangan Pangan; dan
2. 2.UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan;
o.UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup;
p.UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan;
q.UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Pelayanan Teknis Laboratorium;
2. 2.UPT Pertambangan dan Energi Wilayah I, meliputi Kabupaten Buol dan Kabupaten Tolitoli;
3. 3.UPT Pertambangan dan Energi Wilayah II, meliputi Kabupaten Poso dan Kabupaten TojoUna-Una;
4. 4.UPT Pertambangan dan Energi Wilayah III, meliputi Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara; dan 5
5. 5.UPT Pertambangan dan Energi Wilayah IV, meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Laut dan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi 13 (tiga belas) UPT Badan sebagai berikut:

a.UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi terdiri atas:
1. 1.UPT Badan Pendapatan Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
2. 2.UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah II berkedudukan di Kabupaten Parigi Moutong;
3. 3.UPT Badan Pendapatan Wilayah III berkedudukan di Kabupaten Poso;
4. 4.UPT Badan Pendapatan Wilayah IV berkedudukan di Kabupaten Morowali;
5. 5.UPT Badan Pendapatan Wilayah V berkedudukan di Kabupaten Banggai;
6. 6.UPT Badan Pendapatan Wilayah VI berkedudukan di Banggai Kepulauan;
7. 7.UPT Badan Pendapatan Wilayah VII berkedudukan di Kabupaten Tolitoli;
8. 8.UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII berkedudukan di Kabupaten Buol;
9. 9.UPT Badan Pendapatan Wilayah IX berkedudukan di Kabupaten Tojo Una-Una;
10. 10.UPT Badan Pendapatan Wilayah X berkedudukan di Kabupaten Donggala; dan
11. 11.UPT Badan Pendapatan Wilayah XI berkedudukan di Kabupaten Sigi;
b.UPT Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi yakni UPT Pusat Analisis dan Visualisasi Data Daerah; dan
c.UPT Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yakni UPT Penilaian Kompetensi Pegawai.

Pasal 5

(1)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Cabang Dinas Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi.
(2)Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) Cabang Dinas sebagai berikut:
1. a.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah I berkedudukan di Kota Palu;
2. b.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah II yakni wilayah Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala;
3. c.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III yakni wilayah Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Poso dan Kabupaten Tojo Una-Una;
4. d.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV yakni wilayah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara;
5. e.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah V yakni wilayah Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut; dan 6
6. f.Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah VI yakni Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol.
(3)Kedudukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi UPT Penanggulangan Krisis Kesehatan dan Matra sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Penanggulangan Krisis Kesehatan;
4. d.Seksi Kesehatan Matra; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan organisasi UPT Surveilans, Data dan Informasi sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Surveilans Evidermiologi;
4. d.Seksi Data Informasi dan Penelitian Pengembangan Kesehatan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi UPT Promosi Kesehatan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan;
4. d.Seksi Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan organisasi UPT Pendidikan Pelatihan Tenaga Kerja Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional. 7

Pasal 7

Susunan organisasi UPT Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a.Kepala;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Seksi Kurikulum Silabi;
d.Seksi Penyelenggaraan Pelatihan; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Administrasi;
4. d.Seksi Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Pengembangan Produksi Industri Pangan dan Kerajinan Daerah sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengembangan Produk Pangan dan Kemasan;
4. d.Seksi Pengembangan Tenun dan Batik; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

(1)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube sebagai berikut :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 8
(3)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung sebagai berikut :
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(8)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Maroso sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional..
(9)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional. 9
(10)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Topeasa Roa sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(11)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(12)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(13)Susunan organisasi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(14)Susunan organisasi UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
4. d.Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Penilaian Pendidikan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional. 10
(3)Susunan organisasi UPT Taman Budaya Sulawesi Tengah sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
4. d.Seksi Pengkajian dan Pengembangan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi UPT Museum Sulawesi Tengah sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan;
4. d.Seksi Pelestarian dan Pengembangan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 11

(1)Susunan organisasi UPT Perbenihan Perikanan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perbenihan Ikan Air Tawar;
4. d.Seksi Perbenihan Ikan Air Payau dan Laut; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Perekayasa Pengolahan Hasil Perikanan;
4. d.Seksi Penerapan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(3)Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan ;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(4)Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah II sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(5)Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah III sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha; 11
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(6)Susunan organisasi UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV sebagai berikut:
1. a.Kepala;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan;
4. d.Seksi Pembinaan dan Pengendalian Pengelolaan SDKP; dan
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional.
(7)Wilayah kerja dan kedudukan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah I sampai dengan UPT Kelautan dan Pelabuhan Perikanan Wilayah IV ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…