DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 45 Tahun 2017

Nomor: 45
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai SOP Piutang Pajak Daerah, SOP Piutang Retribusi Daerah, SOP Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, SOP Piutang lain-lain PAD yang Sah, SOP Piutang Transfer Antar Pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan piutang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Piutang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara– Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelola Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 3
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167); 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. 12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PIUTANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
2.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4.PPK-PD adalah Pejabat yang melaksanakn fungsi tata 4 usaha keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanakan APBD pada Perangkat Daerah.
6.Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keputusan yang memberitahukan besarnya pajak terutang termasuk denda administrasi kepada wajib pajak.
7.Surat ketetapan Retribusi yang selanjutnya disingkat SKR adalah surat keputusan yang memberitahukan besarnya retribusi terutang termasuk denda administrasi kepada wajib retribusi
8.Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
9.Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab atau kerugian negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negara yang dimaksud.
10.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Gubernur/Kepala Perangkat Daerah dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
11.Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain untuk memulihkan kerugian Negara/Daerah.
12.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah proses pengembalian kekurangan perbendaharaan terhadap pegawai negeri selaku bendaharawan (uang atau barang), yang karena kesalahan/kelalaian/kealpaanya, langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi negara/daerah.
13.Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
14.Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasi kepada setiap daerah otonomi (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. 5
15.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
16.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Piutang Pajak Daerah terdiri atas :

a.Piutang Pajak Kendaraan Bermotor;
b.Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c.Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
d.Piutang Pajak Rokok; dan
e.Piutang Pajak Air Permukaan.

Pasal 3

SOP Piutang Pajak Daerah meliputi:

a.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengumpulkan data SKP, STP, daftar realisasi pembayaran pajak dan dokumen lainnya yang sah yang terkait dengan Pendapatan Pajak Daerah;
b.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengidentifikasi adanya Tunggakan Pajak Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan berdasarkan data SKP, STP, realisasi pembayaran dan dokumen lainnya yang sah;
c.Jika sampai dengan akhir periode pelaporan masih terdapat tunggakan Pajak, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah membuat usulan Daftar Rekapitulasi Tunggakan Pajak Daerah untuk diajukan ke Kepala Perangkat Daerah;
d.Kepala Perangkat Daerah meneliti dan menyetujui usulan Daftar Rekapitulasi Tunggakan Pajak Daerah dan meneruskan Daftar tersebut ke PPK-PD;
e.PPK-PD menganalisa apakah tunggakan pajak daerah memenuhi kriteria pengakuan untuk disajikan sebagai piutang dalam neraca;
f.Jika memenuhi kriteria pengakuan piutang, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat ketetapan tentang piutang pajak daerah; 6
g.Berdasarkan Surat Ketetapan tentang Piutang Pajak Daerah, PPK-PD mencatat piutang tersebut dalam neraca; dan
h.Jika tidak memenuhi kriteria Piutang, PPK-PD hanya mengungkapkan jumlah tunggakan Pajak Daerah, dan penyebab tidak terpenuhinya kriteria pengakuan piutang dalam catatan atas laporan keuangan.

Pasal 4

Piutang Retribusi Daerah terdiri atas:

a.Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
b.Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
c.Piutang Retribusi Pemberian Izin Trayek Kepada Badan;
d.Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan Kepada Badan;
e.Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
f.Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
g.Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
h.Piutang Retribusi Pelayanan Penyeberangan Barang; dan
i.Piutang Retribusi Pelayanan Perpustakaan.

Pasal 5

SOP Piutang Retribusi Daerah meliputi:

a.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengumpulkan data SKR, STP, daftar realisasi pembayaran retribusi dan dokumen lainnya yang sah yang terkait dengan Pendapatan Retribusi Daerah;
b.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengidentifikasi adanya tunggakan Retribusi Daerah sampai dengan akhir periode pelaporan berdasarkan data SKR, STR, realisasi pembayaran dan dokumen lainnya yang sah;
c.Jika sampai dengan akhir periode pelaporan masih terdapat tunggakan retribusi, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah membuat usulan daftar rekapitulasi tunggakan Retribusi Daerah untuk diajukan ke Kepala Perangkat Daerah;
d.Kepala Perangkat Daerah meneliti dan menyetujui usulan daftar rekapitulasi tunggakan Retribusi Daerah dan meneruskan Daftar tersebut ke PPK-PD;
e.PPK-PD menganalisa apakah tunggakan Retribusi Daerah memenuhi kriteria pengakuan untuk disajikan sebagai piutang dalam neraca;
f.Jika memenuhi kriteria pengakuan piutang, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat ketetapan tentang piutang Retribusi Daerah;
g.Berdasarkan Surat Ketetapan Tentang Piutang Retribusi Daerah, PPK-PD mencatat piutang tersebut dalam neraca; dan
h.Jika tidak memenuhi kriteria Piutang, PPK-PD hanya mengungkapkan jumlah tunggakan Retribusi Daerah, dan penyebab tidak terpenuhinya kriteria pengakuan piutang dalam catatan atas laporan keuangan. 7

Pasal 6

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas:

a.Piutang Dividen dari Bank Sulteng; dan
b.Piutang Dividen dari PT. Bangun Askrida.

Pasal 7

SOP Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan meliputi:

a.PPK-PD mengumpulkan data Berita Acara hasil RUPS perusahaan/badan usaha terkait dan dokumen lainnya yang sah;
b.PPK-PD mencatat piutang dividen berdasarkan berita acara RUPS;
c.Pada akhir periode pelaporan bendahara penerimaan Perangkat Daerah membandingkan data realisasi penerimaan dividen dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan berita acara RUPS;
d.Jika sampai dengan periode pelaporan masih terdapat bagian laba (dividen) yang belum diterima, bendahara penerimaan membuat usulan penetapan dividen;
e.Kepala Perangkat Daerah menyetujui usulan penetapan piutang dividen; dan
f.PPK-PD mencapat piutang dividen di neraca berdasarkan surat ketetapan piutang dividen.

Pasal 8

Piutang lain-lain PAD yang Sah terdiri atas:

a.Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat;
b.Piutang Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas;
c.Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
d.Piutang Pendapatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan;
e.Piutang Denda Retribusi Daerah;
f.Piutang Denda Retribusi Daerah; dan
g.Piutang Jasa Giro.

Pasal 9

SOP Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Piutang Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas meliputi:

a.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengumpulkan data daftar penjualan kendaraan dinas roda empat dan rumah jabatan/rumah dinas, realisasi pembayaran dan dokumen lainnya yang sah yang terkait dengan penjualan tersebut pada akhir periode pelaporan;
b.Bendahara penerimaan menginventarisasi tunggakan pembayaran hasil penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas yang belum terbayarkan sampai dengan periode pelaporan; 8
c.Jika sampai dengan akhir periode pelaporan masih terdapat tunggakan penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas yang belum diterima, bendahara penerimaan Perangkat Daerah membuat daftar rekapitulasi tunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas;
d.Kepala Perangkat Daerah menandatangani daftar tunggakan pembayaran penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas;
e.Berdasarkan daftar tunggakan, PPK-PD mengajukan usulan penetapan piutang penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas;
f.Kepala Perangkat Daerah menyetujui usulan penetapan piutang kendaraan dinas dan rumah dinas; dan
g.Berdasarkan penetapan piutang penjualan kendaraan dinas dan rumah dinas, PPK-PD mencatat piutang di neraca.

Pasal 10

SOP Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:

a.Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah mengumpulkan bukti SK Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara, dokumen yang dipersamakan, dan data realisasi pembayaran TP/TGR;
b.Bendahara penerimaan menginventarisasi tunggakan pembayaran TP/TGR berdasarkan data dan bukti terkait, dan jika sampai dengan akhir periode pelaporan masih terdapat tunggakan TP/TGR, Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah membuat daftar rekapitulasi tunggakan pembayaran TP/TGR;
c.Kepala Perangkat Daerah menandatangani daftar tunggakan pembayaran TP/TGR;
d.Berdasarkan daftar tunggakan pembayaran TP/TGR, PPK-PD mengusulkan penetapan piutang TP/TGR;
e.Kepala Perangkat Daerah menyetujui usulan penetapan piutang TP/TGR; dan
f.Berdasarkan daftar usulan penetapan piutang TP/TGR, PPK-PD mencatat piutang di neraca.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…