DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 46 Tahun 2017

Nomor: 46
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang SOP pengakuan utang jangka pendek, utang jangka pendek lainnya, utang jangka panjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Utang jangka pendek terdiri dari: a. utang PFK; b. utang bunga; c. bagian lancar utang jangka panjang; d. pendapatan diterima dimuka; e. utang belanja; dan f. utang pembayaran transfer antar Pemerintah Provinsi. Utang jangka pendek lainnya terdiri dari: a. kelebihan pembayaran PAD; b. kelebihan pembayaran transfer; dan c. utang jangka pendek lainnya. Utang jangka panjang terdiri dari: a. utang dalam negeri; dan b. utang jangka panjang lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas akuntansi dan pelaporan Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu

Menetapkan

menetapkan Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Utang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
5. 6.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UTANG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
2.Utang adalah adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Utang Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4.Utang Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (duabelas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5.Utang Perhitungan Fihak Ketiga yang selanjutnya disingkat PFK adalah kewajiban Pemerintah Provinsi kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah Provinsi sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
6.Utang bunga adalah beban bunga yang timbul yang berasal dari utang Pemerintah Provinsi baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. 3
7.Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/ realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.
8.Utang Pembayaran Transfer Antar Pemerintah adalah kewajiban yang timbul karena pembayaran transfer antar pemerintahan belum direalisasikan/kurang salur sampai dengan tanggal pelaporan keuangan.
9.Bagian lancar utang jangka panjang adalah kewajiban Pemerintah Provinsi yang berasal dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
10.Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi dan sudah disetor ke Kas Umum Daerah, namun wajib pajak dan/atau wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari Pemerintah Provinsi.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Perangkat Daerah yang selanjunya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi.
13.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
15.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

Pasal 2

Utang Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

a.utang PFK;
b.utang bunga;
c.bagian lancar utang jangka panjang;
d.pendapatan diterima dimuka;
e.utang belanja; dan
f.utang pembayaran transfer antar Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

SOP Pengakuan Utang PFK meliputi:

a.pada tanggal pelaporan, BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi PFK pajak Pemerintah Pusat, Iuran Taspen, BAPERTARUM, BPJS dan potongan lainnya yang telah dipotong namun belum disetor ke pihak terkait; 4
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan kepada PPK-PD tentang jumlah PFK yang belum disetorkan;.
c.unit akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan utang PFK kepada Kepala SKPKD/KEPALA PD;
d.Kepala SKPD menyetujui pengakuan utang PFK; dan
e.unit akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat utang PFK dalam neraca.

Pasal 4

SOP Pengakuan Utang Bunga meliputi:

a.BUD/Bendahara mengidentifikasi jumlah beban bunga yang timbul yang berasal dari Utang Pemerintah Provinsi;
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD tentang jumlah Beban Bunga yang timbul yang berasal dari Utang Pemerintah Provinsi;
c.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Bunga kepada Kepala SKPKD/Kepala PD;
d.Kepala SKPKD/Kepala PD menyetujui pengakuan Utang Bunga yang berasal dari Utang Pemerintah Provinsi; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Bunga dalam Neraca PD.

Pasal 5

SOP Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang meliputi:

a.Pada akhir periode pelaporan. BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi bagian Utang Jangka Panjang Pemerintah Provinsi yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan;
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD jumlah bagian Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dan akan dibayar dalam waktu 12 (duabelas) bulan;
c.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Kepala SKPKD/Kepala PD;
d.Kepala SKPKD/PD menyetujui usulan pengakuan Utang Bagian Lancar Utang Jangka Panjang; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD melakukan reklasifikasi Utang Jangka Panjang untuk mencatat Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di Neraca.

Pasal 6

SOP Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka meliputi:

a.BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi penerimaan pendapatan dari Pihak Ketiga namun oleh Pihak Pemerintah Provinsi belum dilakukan penyerahan barang/jasa;
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD jumlah penerimaan pendapatan dari Pihak Ketiga namun oleh Pihak Pemerintah Provinsi belum dilakukan penyerahan barang/jasa;
c.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Pendapatan Diterima Dimuka;
d.Kepala SKPKD/PD menyetujui Usulan pengakuan Utang Pendapatan Diterima Dimuka; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat pengakuan Utang Pendapatan Diterima Dimuka di Neraca. 5

Pasal 7

SOP Pengakuan Utang Belanja meliputi:

a.BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi seluruh transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa yang telah diterima barang dan/jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan;
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada PPK-PD seluruh transaksi pembelian/ pengadaan barang dan/jasa yang telah diterima barang dan/jasanya dengan bukti pendukung Berita Acara Serah Terima Barang dan dokumen pendukung lainnya yang sah, namun sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan;
c.Jika sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilakukan pelunasan atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan pengakuan Utang Belanja kepada Kepala PD;
d.Kepala SKPKD/SKPD menyetujui pengakuan Utang Belanja atas transaksi pembelian/pengadaan barang dan/jasa yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan keuangan; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Belanja dalam Neraca.

Pasal 8

SOP Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya terdiri dari:

a.SOP Kelebihan Pembayaran PAD;
b.SOP Kelebihan Pembayaran Transfer; dan
c.SOP Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pasal 9

SOP Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran PAD meliputi:

a.BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi adanya kelebihan pembayaran PAD pada tanggal pelaporan keuangan;
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD kelebihan pembayaran PAD yang telah teridentifikasi;
c.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-SD mengusulkan kepada Kepala SKPKD/PD pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran PAD;
d.Kepala SKPKD/PD menyetujui pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran PAD; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Kelebihan Pembayaran PAD ke dalam Neraca.

Pasal 10

SOP Pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer meliputi:

a.BUD/Bendahara Pengeluaran mengidentifikasi jika terdapat kelebihan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya pada tanggal pelaporan keuangan; 6
b.BUD/Bendahara Pengeluaran menyampaikan kepada Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD kelebihan pembayaran transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi Lainnya yang telah teridentifikasi;
c.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mengusulkan kepada Kepala SKPKD/SKPD pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer;
d.Kepala SKPKD/PD menyetujui pengakuan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer; dan
e.Unit Akuntansi SKPKD/PPK-PD mencatat Utang Kelebihan Pembayaran Transfer ke dalam Neraca..

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…