DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 47 Tahun 2017

Nomor: 47
Tahun: 2017
Ditetapkan: 8 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengelolaan kas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah: a. jenis-jenis rekening; b. bendahara umum daerah; c. kewenangan pengelolaan rekening; d. pembukaan rekening; e. pengoperasian rekening; f. pelaporan dan pengendalian saldo rekening; g. blokir rekening dan penutupan rekening; dan h. pengelolaan kas non anggaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai Pengelolaan Kas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kas; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 9 tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 64); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENGELOLAAN KAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
2.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditunjuk dan/atau ditetapkan.
3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 3
6.Pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
7.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13.Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
15.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
16.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan.
17.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran.
18.Pembantu Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokumen penerimaan.
19.Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan yang melaksanakan fungsi sebagai kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang atau pengurusan gaji. 4
20.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
21.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.
22.Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
23.Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah.
24.Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1 (satu) Tahun Anggaran.
25.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
26.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnyadisingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
27.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
28.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
29.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi.
30.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
31.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.

BAB II

Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan kas yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini adalah:

a.jenis-jenis rekening;
b.bendahara umum daerah;
c.kewenangan pengelolaan rekening;
d.pembukaan rekening;
e.pengoperasian rekening;
f.pelaporan dan pengendalian saldo rekening;
g.blokir rekening dan penutupan rekening; dan
h.pengelolaan kas non anggaran. 5

Pasal 3

Rekening Milik Pemerintah Daerah terdiri dari:

a.rekening milik BUD;
b.rekening milik Perangkat Daerah; dan
c.rekening milik BLUD.

Pasal 4

(1)Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan menjadi:
1. a.rekening Kas Umum Daerah;
2. b.rekening penerimaan;
3. c.rekening pengeluaran; dan
4. d.rekening lainnya.
(2)Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.rekening penampung deposito;
2. b.rekening penampung penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga;
3. c.rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.
(3)Rekening milik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dikelompokkan menjadi:
1. a.rekening penerimaan;
2. b.rekening pengeluaran; dan
3. c.rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(4)Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.rekening pengelolaan kas BLUD;
2. b.rekening operasional BLUD; dan
3. c.rekening dana kelolaan.

Pasal 5

(1)Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.
(2)Saldo rekening penerimaan setiap hari wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah.

Pasal 6

(1)Rekening pengeluaran pada Bank diisi yang bersumber dari rekening kas umum daerah.
(2)Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengeluaran disesuaikan dengan rencana pengeluaran untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 7

(1)Kepala SKPKD bertindak sebagai BUD.
(2)BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. 6
(3)Kepala SKPKD selaku BUD dibantu oleh Kuasa BUD untuk melaksanakan tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah dan surat berharga.

Pasal 8

(1)PPKD selaku BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Rekening Milik Pemerintah Daerah;
(2)Pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.membuka rekening kas umum daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
2. b.membuka rekening milik BUD;
3. c.pengoperasian rekening milik BUD;
4. d.pemberian izin pembukaan rekening PD dan BLUD;
5. e.melakukan blokir rekening PD dan BLUD;
6. f.penutupan rekening PD dan BLUD; dan
7. g.memperoleh informasi atas rekening PD dan BLUD.
(3)Kewenangan pengelolaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kuasa BUD.
(4)Pejabat yang diberi kuasa oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebut Kuasa BUD.
(5)Penunjukan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(6)Kuasa BUD bertugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas; dan
2. b.menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.
(7)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(6)Kuasa BUD mempunyai wewenang:
1. a.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
2. b.mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
3. c.menyimpan Uang Daerah;
4. d.melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
5. e.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;
6. f.melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. g.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
8. h.melakukan penagihan piutang daerah.
(8)Pelaksanaan tugas dan wewenang Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(9)Penarikan dana dari Rekening Kas Umum Daerah di Bank Umum dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD.
(10)Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD/Kuasa BUD. 7

Pasal 9

(1)Kepala PD selaku Pengguna Anggaran berwenang mengelola Rekening PD dan Rekening BLUD yang dimilikinya;
(2)Pengelolaan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pembukaan rekening pada Bank Umum/Kantor Pos;
2. b.pengoperasian rekening; dan
3. c.penutupan rekening.

Pasal 10

(1)Gubernur menunjuk Bank Umum yang sehat sebagai pemegang rekening Kas Umum Daerah untuk menyimpan Uang Daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah;
(2)Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank umum yang berfungsi/melaksanakan tugas sebagai Bank Persepsi;
(3)Penunjukan Bank yang sehat sebagai pemegang rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRD;
(4)Kepala SKPKD selaku BUD membuka rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(5)Pembukaan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang ditunjuk;
(6)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat:
1. a.jenis pelayanan yang diberikan;
2. b.mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
3. c.pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah;
4. d.pemberian bunga/jasa giro/bagi hasil atas saldo rekening;
5. e.pemberian imbalan atas jasa pelayanan;
6. f.kewajiban menyampaikan laporan; dan
7. g.sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tata cara penyelesaian perselisihan.
(7)Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disesuaikan dengan ketentuan pada Bank umum Pemegang Rekening Kas Daerah.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…