DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 48 Tahun 2016

Nomor: 48
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan setiap tahunnya mengacu kepada RPJMD dan Renstra masing-masing Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan prioritas. Program dan kegiatan prioritas ditetapkan oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah membutuhkan panduan dalam penyusunan dan perancangan dokumen perencanaan pembangunan terkait penentuan program dan kegiatan prioritas perangkat daerah sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kriteria yang jelas dalam mencapai visi, misi dan program;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. 3
3.Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
4.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang dan jasa.
5.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.

Pasal 2

(1)Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan setiap tahunnya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra masing-masing Perangkat Daerah memperhatikan program dan kegiatan prioritas.
(2)Penetapan program dan kegiatan prioritas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Penetapan program dan kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin efisiensi dan kesesuaian kebutuhan penganggaran berdasarkan dana yang tersedia.
(4)Tata Cara Penetapan Program dan Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

Pasal 3

(1)Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan asistensi perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berdasarkan hasil penetapan program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama Bappeda.
(2)Penetapan program dan kegiatan prioritas dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
(3)Waktu penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni :
1. a.sebelum pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.sebelum pembahasan perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Desember 2016 GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Desember 2016 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, ttd DERRY. B. DJANGGOLA BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2016 NOMOR : 491 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ABD. HARIS YOTOLEMBAH, SH. M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19610421 198401 1 004 1 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

a.Sebagai panduan dalam penyusunan dan perancangan Dokumen Perencanaan Pembangunan khususnya dalam penentuan program dan kegiatan prioritas SKPD; dan
b.Untuk memberi kriteria yang jelas bagi penyusunan rencana pembangunan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanannya sebagai wujud dari pencapaian visi, maupun misi serta program pembangunan. 2
a.Faktor Pendapatan Tambahan Setiap program dan kegiatan diharapkan mampu memberi tambahan pendapatan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap wilayah, atau masyarakat yang ada pada wilayah di mana suatu program dan kegiatan akan diimplementasikan;
b.Faktor Jumlah Orang yang Diuntungkan Makin banyak anggota masyarakat yang mampu mendapatkan keuntungan dengan adanya suatu program dan kegiatan, makin layak suatu program/kegiatan pembangunan untuk dilaksanakan;
c.Faktor Keberlanjutan Kriteria ini menekankan kepada keberlanjutan suatu program/ kegiatan agar pada akhir pelaksanaan program/kegiatan tidak ditemukan adanya hasil pembangunan yang mubasir, tidak menyentuh kepentingan masyarakat di masa depan, dan sifatnya hanya sesaat. Ini artinya, pertimbangan keuntungan sesaat yang diperoleh dari suatu program/kegiatan, hendaknya dihindarkan. Terlebih bila masyarakat yang menerima pembangunan tidak merasa memiliki dan tak mampu dipelihara pasca pelaksanaan pembangunan; dan
d.Ketersediaan Sumber daya Lokal dan Faktor Partispasi Masyarakat Suatu program/kegiatan, terutama yang memerlukan bahan baku kiranya mempertimbangkan sumber bahan baku yang dibutuhkan. Bila ada rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka pertimbangan bahan baku yang tersedia di lokasi itu dianggap lebih prioritas dibandingkan dengan program pembangunan yang bahan bakunya hanya tersedia di tempat lain. Jika bahan baku tersebut berasal dari masyarakat lokal, maka masyarakat merasa terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dalam proses selanjutnya, termasuk pada pasca implementasi suatu program/kegiatan, masyarakat tetap merasa ada keterikatan dan tanggung jawab moral atas program dan kegiatan tersebut. Selain keempat kriteria tersebut, dalam menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas Provinsi Sulawesi Tengah juga menggunakan kriteria/indikator tambahan sebagai usaha dalam mewujudkan visi maupun misi pembangunan daerah Sulawesi Tengah. Kriteria/indikator tambahan tersebut yaitu :
e.Penurunan Kemiskinan Agenda utama pemerintah Sulawesi Tengah lima tahun kedepan (2017- 2021) adalah menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Jumlah penduduk miskin Sulawesi Tengah berdasarkan Berita Resmi Statistik bulan Maret 2016 adalah 14,45 persen dan masih berada di atas angka rata-rata nasional yang hanya sebesar 10,86 persen. Oleh karena itu kriteria ini sangat diperlukan agar program dan kegiatan pembangunan apa saja yang dicanangkan di Sulawesi Tengah sedapat mungkin dapat menurunkan angka kemiskinan sehingga pada akhir RPJMD (2021) nantinya, persentase penduduk miskin Sulawesi Tengah sudah berada di bawah rata-rata nasional; 3
f.Faktor Daya Saing Sampai saat ini daya saing Provinsi Sulawesi Tengah yang diterbitkan oleh Lee Kuan Yew Shool of Public Policy, National University of Singapore, daya saing Sulawesi Tengah secara Umum pada tahun 2015 masih berada di urutan ke 20 dari 34 provinsi di Indonesia. Pemerintah daerah bertekad agar pada akhir periode RPJMD (2021) peringkat daya saing Sulawesi Tengah bisa berada pada urutan ke 15. Oleh karena itu program/kegiatan yang dapat meningkatkan daya saing daerah ke depannya perlu mendapat perhatian untuk dibiayai;
g.Ketimpangan Pendapatan Program/kegiatan harus mampu memberi rasa keadilan dan pemerataan pendapatan kepada masyarakat. Sampai saat ini indeks gini Sulawesi Tengah terus mengalami peningkatan dari 0,35 pada tahun 2014 menjadi 0,37 pada tahun 2016 artinya terjadi ketimpangan yang semakin parah. Oleh karena itu program/kegiatan pemerintah yang akan dibiayai nantinya harus sedapat mungkin mengeleminir kesenjangan pendapatan di masyarakat;
h.Peningkatan Kesempatan Kerja Program/kegiatan mendukung terciptanya lapangan kerja baru di masyarakat juga perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan suatu program/kegiatan pembangunan. Program/kegiatan yang dapat mengurangi pengangguran, merupakan faktor yang harus dipertimbangkan;
i.Faktor Peningkatan Angka Harapan Hidup Sampai saat ini Angka Harapan Hidup (AHH) Sulawesi Tengah masih berada dibawah AHH nasional. Pada tahun 2015 AHH Sulawesi Tengah sebesar 67,26 Tahun lebih rendah dibandingkan dengan AHH nasional yaitu sebesar 70,78 tahun, padahal AHH tersebut adalah satu dari tiga faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia (IPM) di suatu daerah. Oleh karena itu Program/kegiatan yang memiliki daya dukung terhadap peningkatan AHH perlu mendapat perhatian serius untuk dibiayai agar pada akhir priode RPJMD (2021) AHH Sulawesi Tengah sudah berada di atas rata-rata nasional; dan
j.Faktor Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah Faktor lain yang menentukan pembangunan manusia (IPM) di suatu wilayah adalah angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Faktor ini juga perlu mendapat perhatian agar pada akhir peride Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021) nantinya, angka ini sudah berada di atas rata-rata nasional. Setelah indikator UNDP maupun indikator yang mengacu kepada Visi dan misi pembangunan daerah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat hirarki atau bobot/skor dari semua indikator-indator tersebut dengan membandingkan secara berpasangan dari unsur-unsur atau kriteria-kriteria yang ada. Pembandingan dilakukan setelah masing-masing indikator disusun dalam matriks bujur sangkar dengan ukuran yang sesuai dengan jumlah kriteria yang diperbandingkan pada jenjang tersebut. Pembobotan masing-masing kriteria dilakukan dengan skala rasio, yang telah disusun oleh Saaty (lihat tabel di bawah ini) : 4 Tabel Skala Tingkat Kepentingan Intensitas pentingnya indikator (Numerik) Definisi Verbal Keterangan 1 Kedua variabel sama pentingnya Kedua indikator mempunyai pengaruh yang sama pentingnya terhadap tujuan. 3 Suatu indikator lebih lemah tingkat kepentingannya dibanding indikator lainnya Pengalaman dan judgement sedikit memihak pada indikator lain. 5 Suatu indikator mempunyai kepentingan yang kuat dibandingkan dengan indikator lainnya. Pengalaman dan judgement lebih kuat memihak kepada suatu indikator dari pada yang lainnya. 7 Menunjukkan jelasnya tingkat kepentingan suatu indikator dibandingkan indikator lainnya. Suatu indikator secara kuat disukai atau dominasinya tampak dalam praktek. 9Menunjukkantingkat kepentingan yang mutlak dari suatu indikator. Bukti bahwa suatu indikator mutlak lebih penting dari pada indikator lainnya 2,4,6,8,Nilai tengah diantara dua judgement yang berdampingan Nilai ini diberikan jika diperlukan ada kompromi. Sumber: The Analytic Hirarchy Process. (Saaty, 1980:54) Berdasarkan hasil perhitungan Nilai Konsistensi Acak maka urutan kepentingan kesepuluh indikator diatas pada semua SKPD Provinsi Sulawesi Tengah (Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayan, Dinas Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) sama dengan urutan hirarki sebagai berikut : Tabel Nilai Hirarki No Indikator Nilai Hirarki 1 Daya Saing 10 2 Penurunan Kemiskinan 9 3 Keberlanjutan 8 4 Jumlah orang yang Diuntungkan 7 5 Meredam Ketimpangan Pendapatan 6 6 Faktor Pendapatan Tambahan 5 7 Ketersediaan Sumberdaya Lokal dan Faktor Partispasi Masyarakat 4 8 Peningkatan Kesempatan Kerja 3 9 Peningkatan Angka Harapan Hidup 2 10 Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 1 5 Sedangkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nilai hiraki dari indikator tersebut adalah: No Indikator Nilai Hirarki 1 Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 10 2 Daya Saing 9 3 Penurunan Kemiskinan 8 4 Peningkatan Kesempatan Kerja 7 5 Jumlah Orang yang Diuntungkan 6 6 Meredam Ketimpangan Pendapatan 5 7 Pendapatan tambahan 4 8 Ketersediaan Sumberdaya Lokal dan Faktor Partispasi Masyarakat 3 9 Keberlanjutan 2 10 Peningkatan Angka Harapan Hidup 1 Nilai Hirarki Pada Dinas Dinas Kesehatan : No Indikator Nilai Hirarki 1 Peningkatan Angka Harapan Hidup 10 2 Daya Saing 9 3 Penurunan Kemiskinan 8 4 Keberlanjutan 7 5 Jumlah Orang yang Diuntungkan 6 6 Meredam Ketimpangan Pendapatan 5 7 Pendapatan Tambahan 4 8 Ketersediaan Sumberdaya Lokal dan Faktor partispasi Masyarakat 3 9 Peningkatan Kesempatan Kerja 2 10 Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 1 Nilai Hirarki Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : No Indikator Nilai Hirarki 1 Peningkatan Kesempatan Kerja 10 2 Penurunan Kemiskinan 9 3 Keberlanjutan 8 4 Jumlah orang yang Diuntungkan 7 5 Meredam Ketimpangan Pendapatan 6 6 Faktor Pendapatan Tambahan 5 7 Ketersediaan Sumberdaya Lokal dan Faktor Partispasi Masyarakat 4 8 Daya Saing 3 9 Peningkatan Angka Harapan Hidup 2 10 Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 1 Nilai hirarki di atas yang diurut berdasarkan bobot akan dihitung pengaruhnya dalam tiga kategori yakni (i) rendah dengan nilai satu, (ii) sedang dengan nilai 2, dan (iii) tinggi dengan nilai 3. Dari hasil perkalian antara bobot hirarki dengan pengaruhnya akan diperoleh skor manfaat dari setiap program/kegiatan yang akan dilaksanakan. 6 Penentuan Prioritas Program/Kegiatan Tingkat Kepentingan 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Indikator Kegiatan Daya SaingPenurunan KemiskinanKeberlanjutanJumlah orang yang diuntungkanMeredam Ketimpangan pendapatanPendapatan tambahanKetersediaan Sumberdaya Lokaldan Faktor Partispasi MasyarakatPeningkatan Kesempatan kerjaPeningkatan Angka Harapan HidupPeningkatan Rata-Rata LamaSekolah dan Angka Harapan LamaSekolahTotal Skor Manfaatperingkat/prioritasprogam/kegiatanPeringkat Bidang Bidang A Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 dst. Bidang B Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 dst. Prioritas program dan kegiatan diukur melalui kemampuan setiap usulan program untuk memperoleh nilai manfaat yang tinggi. Program prioritas yang memperoleh skor manfaat tertinggi adalah yang paling prioritas untuk didanai, dan diurut berdasarkan hasil skor manfaat sehingga pendanaannya akan dilakukan mulai dari skor tertinggi. GUBERNUR SULAWESI TENGAH, LONGKI DJANGGOLA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…