DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 49 Tahun 2016

Nomor: 49
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah Sulawesi Tengah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global. Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai perencanaan, komoditi, pemasaran, kemitraan dan penghargaan, pengembangan, serta pembinaan, pengendalian dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengembangan produk unggulan daerah di Sulawesi Tengah perlu didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang mandiri dan tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah secara luas;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan ke dalam dokumen perencanaan daerah mengenai produk unggulan daerah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Produk Unggulan Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
5.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD adalah produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki oleh daerah Sulawesi Tengah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi Sulawesi Tengah dan masyarakat Sulawesi Tengah sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
2.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan produk unggulan daerah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing PUD. 3
3.Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk unggulan daerah dengan tujuan menarik minat konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi diharapkan Produk unggulan daerah berkembang maju dan menjadi lokomotif kemajuan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota.
4.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
7.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)PUD disusun dan ditetapkan sesuai dengan kriteria PUD.
(2)Gubernur melalui Perangkat Daerah menyusun rencana pengembangan PUD.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan PUD.
(4)Rencana pengembangan PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.pengembangan PUD jangka panjang Daerah; dan
2. b.pengembangan PUD jangka menengah Daerah.
(5)Perencanaan pengembangan PUD jangka panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
(6)Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Perencanaan pengembangan PUD jangka menengah Daerah dapat dilakukan dengan model:
1. a.inkubator;
2. b.klaster;
3. c.one village one product; dan
4. d.kompetensi inti.
(2)Model pengembangan PUD jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
1. a.peningkatan kualitas daya tarik PUD;
2. b.peningkatan kualitas infrastruktur; 4
3. c.peningkatan promosi dan investasi PUD;
4. d.peningkatan kerjasama;
5. e.peningkatan peran serta masyarakat; dan
6. f.peningkatan perlindungan terhadap PUD.

Pasal 4

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan pengembangan PUD melaksanakan pengembangan PUD.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan PUD mengacu pada perencanaan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan PUD setiap tahun mengacu pada perencanaan pengembangan PUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

KOMODITI

Pasal 6

(1)Pengembangan PUD dilakukan terhadap komoditi yang ditetapkan menjadi PUD.
(2)Komoditi PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
1. a.sektor pertanian dan tanaman pangan meliputi :
  1. 1.padi sawah; dan
  2. 2.jagung;
2. b.sektor perkebunan meliputi :
  1. 1.kakao; dan
  2. 2.kelapa dalam;
3. c.sektor peternakan yakni sapi potong;
4. d.sektor kelautan dan perikanan meliputi :
  1. 1.budidaya rumput laut;
  2. 2.udang;
  3. 3.ikan bandeng;
  4. 4.ikan tuna;
  5. 5.ikan tongkol; dan
  6. 6.ikan cakalang;
5. e.sektor kehutanan meliputi :
  1. 1.rotan; dan
  2. 2.getah pinus;
6. f.sektor pariwisata meliputi:
  1. 1.wisata alam yakni: a) Kepulauan Togean; b) Taman Nasional Lore Lindu; dan c) Tanjung Karang; d) Danau Poso; dan e) Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah; 5
  2. 2.wisata budaya yakni: a) situs megalit; dan b) adat suku Wana;
  3. 3.wisata buatan yakni Anjungan Pantai Talise;
7. g.sektor industri kecil/lokal khas Daerah meliputi :
  1. 1.olahan berbahan baku cokelat;
  2. 2.bawang goreng;
  3. 3.sarung Donggala atau batik bomba;
  4. 4.souvenir kayu ebony;
  5. 5.meubel rotan; dan
  6. 6.olahan pangan dari hasil laut.

BAB IV

PEMASARAN

Pasal 7

(1)Pemasaran PUD diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani, nelayan, dan pelaku usaha melalui gerakan penggunaan PUD.
(2)Pemasaran PUD berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
(3)Pemasaran PUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mendorong peran serta hotel, rumah makan, cafe dan sejenisnya menggunakan bahan baku utama dan memfasilitasi pajangan pemasaran PUD di tempat yang strategis.
(2)Supermarket dan hypermarket dapat memfasilitasi pemasaran PUD pada outlet atau gerai berdasarkan standar produk yang telah disepakati.
(3)Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat strategis dalam bentuk makanan segar atau produk olahan.

Pasal 9

Produsen penyedia PUD wajib:

a.menjamin dan bertanggung jawab terhadap kualitas komoditas dan/atau produk yang dihasilkan; dan
b.memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEMITRAAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 6
(2)Kemitraan antara Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan melalui pola pendampingan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…