DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 50 Tahun 2014

Nomor: 50
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman untuk melaksanakan penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan. Ruang lingkup penilaian meliputi: a) penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; b) penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah; c) penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat; d) kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan– Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); SALINAN 2
3.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA KECAMATAN PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Evaluasi Kinerja Kecamatan yang selanjutnya disingkat EKK adalah suatu penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja camat beserta staf yang merupakan kinerja kecamatan yang terukur dengan indikator kinerja kecamatan.
2.Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan;
5.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota;
6.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS PENILAIAN

Pasal 2

Ruang lingkup nilai EKK meliputi :

a.penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
b.penyelenggaran sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah perlu urusan ini ditetapkan;
c.penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
d.kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. 3

Pasal 3

Pelaksanaan penilaian EKK berpedoman pada asas :

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.partisipasi;
d.sinergi;
e.inovatif;
f.kreativitas; dan
g.adil.

Pasal 4

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah penilaian kinerja dilakukan dengan melibatkan unsur aparatur pemerintahan yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja kecamatan.

Pasal 5

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penilaian evaluasi kinerja berdasarkan pada capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.

Pasal 6

Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya keterlibatan stakeholder untuk mengembangkan efektivitas kinerja kecamatan.

Pasal 7

Sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah penilain evaluasi kinerja diselenggarakan secara terpadu antara pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Inovatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah penilaian evaluasi kinerja mendorong tumbuhnya pengembangan kemampuan kinerja kecamatan.

Pasal 9

Kreatifitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah penilaian evaluasi kinerja menghargai pengembangan proses pencapaian kinerja berdasarkan kondisi kinerja yang dihadapi kecamatan.

Pasal 10

Adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah penilaian kinerja kecamatan tidak memihak pada salah satu pihak yang menjadi objek penilaian. 4

BAB III

PELAKSANAAN EKK DI PROVINSI

Pasal 11

(1)Untuk melaksanakan EKK di Provinsi dibentuk tim penilai EKK.
(2)Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Gubernur sebagai pembina;
2. b.Wakil Gubernur sebagai pengarah;
3. c.Sekretaris Daerah sebagai penanggung jawab;
4. d.Asisten Sekretaris Daerah yang Membidangi Bidang Pemerintahan sebagai ketua;
5. e.Kepala Biro yang membidangi pemerintahan sebagai sekretaris;
6. f.Inspektur Inspektorat Daerah atau sebutan lain selaku anggota;
7. g.Pejabat Daerah lainnya yang terkait selaku anggota; dan
8. h.unsur perguruan tinggi selaku anggota.
(3)Untuk mendukung kegiatan Tim Penilai EKK Provinsi dibantu Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai EKK dibantu Tim teknis penilaian.
(5)Susunan Tim Penilai EKK Provinsi, Sekretariat, dan Tim Teknis Penilai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…