DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 52 Tahun 2016

Nomor: 52
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset Sekretariat DPRD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengahsebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Sekretariat DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD yakni sebagian urusan pemerintahan di bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Otonomi Daerah dan Sub-Sub Bagian Pejabat Negara.
(2)Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tata tertib DPRD terdiri atas :
  1. 1.kebijakan yakni memfasilitasi penetapan pedoman tata tertib DPRD;
  2. 2.pembinaan sebagai berikut: a) memfasilitasi penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan b) memonitoring dan evaluasi tata tertib DPRD Kabupaten/Kota;
2. b.peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
3. c.pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi :
  1. 1.fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
  2. 2.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan Bupati/walikota dan wakil Bupati/Wakil Wali Kota;
4. d.kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
  1. 1.kebijakan yakni pelaksanaan pedoman kedudukan, protokoler dan keuangan DPRD;
  2. 2.pembinaan terdiri atas: a) fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota; dan b) monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a.Sekretaris DPRD;
b.Bagian Umum dan Keuangan membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c.Bagian Perundang-undangan membawahi:
1. 1.Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum; dan
2. 2.Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
d.Bagian Persidangan dan Risalah membawahi;
1. 1.Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Alat Kelengkapan; 4
2. 2.Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
e.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang umum dan keuangan, perundang-undangan, serta persidangan dan risalah;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang umum dan keuangan, perundang-undangan, serta persidangan dan risalah;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan keuangan, perundang-undangan, serta persidangan dan risalah;
4. d.pelaksanaan administrasi Sekretariat DPRD; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 5

(1)Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum di lingkungan Sekretariat DPRD.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan. 5

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan program, keuangan dan asset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan rencana kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan program, keuangan, aset, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.melakanakan penyiapan laporan seluruh proses program, keuangan dan aset;
7. g.melaksanakan penyusunan Lakip, SAKIP, RPJMD dan Renstra di lingkungan Sekretariat DPRD;
8. h.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi, administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
9. i.mengelola tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
10. j.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, Korpri, rumah tangga, dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Umum dan Kepegawaian;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
3. c.melaksanakan koordinasi penyelenggaran kegiatan administrasi kepegawaian dan Korpri dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait; 6
4. d.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, urusan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum di lingkungan Sekretariat DPRD;
5. e.melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepegawaian;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
7. g.melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
10. j.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

(1)Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang kajian dan dokumentasi Hukum dan rancangan peraturan daerah.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kajian dan dokumentasi hukum dan rancangan peraturan daerah;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kajian dan dokumentasi hukum dan rancangan peraturan daerah;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kajian dan dokumentasi hukum dan rancangan peraturan daerah;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kajian dan dokumentasi hukum dan rancangan peraturan daerah;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Perundang-undangan. 7

Pasal 9

(1)Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang kajian dan dokumentasi hukum.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
3. c.melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kegiatan di bidang kajian dan dokumentasi hukum dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kajian dan dokumentasi hukum;
5. e.melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum;
6. f.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. g.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kajian dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 10

(1)Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di bidang rancangan peraturan daerah.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis di bidang rancangan peraturan daerah dengan pihak dan unit terkait;
4. d.menyiapkan bahan penyusunan serta mendampingi Anggota Panitia Khusus dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
5. e.menyiapkan bahan untuk penyusunan rancangan Produk Hukum DPRD, Keputusan Gubernur, dan Keputusan Sekretaris DPRD;
6. f.menyiapkan bahan untuk kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD dan mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait di Kabupaten/Kota;
7. g.menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan DPRD; 8
8. h.menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan dan penetapan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi;
9. i.melakukan monitoring dan evaluasi hasil kegiatan Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang persidangan, risalah, alat kelengkapan, hubungan masyarakat dan protokol;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Bagian Persidangan dan Risalah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…