DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 53 Tahun 2016

Nomor: 53
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset Inspektorat Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rupublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Rupublik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Inspektorat Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan. 3

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas:

a.Inspektur;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Inspektur Pembantu Wilayah I;
d.Inspektur Pembantu Wilayah II;
e.Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
2. b.pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
3. c.pengkoordinasian pelaksaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;;
4. d.pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada wilayah I, wilayah II, dan wilayah III;
5. e.pelaksaanaan administrasi Inspektorat; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Inspektorat Daerah. 4
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian,rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan penyusunan dan pengelolaan urusan program, dan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.mengelola tata usaha keuangan dan aset serta penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
8. h.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
9. i.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
10. j.melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
11. k.melaksanakan penyusunan Lakip di lingkungan instansi terkait; 5
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
13. m.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, Korpri, rumah tangga, dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan umum;
3. c.melaksanakan koordinasi penyelenggaran kegiatan administrasi kepegawaian dan Korpri dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait;
4. d.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, urusan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum di lingkungan Inspektorat Daerah;
5. e.melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan dan mengelola surat masuk dan surat keluar;
7. g.melaksanakan penyiapan rapat pertemuan;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan penyiapan penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat pertemuan;
10. j.menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. a.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat dan petunjuk Gubernur pada unit kerja Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota pada Pemeriksaan Wilayah I. 6
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana pengawasan dalam lingkup wilayah I;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam lingkup wilayah I;
3. c.pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan dalam lingkup wilayah I;
4. d.pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan dalam lingkup wilayah I;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pengawasan di lingkup wilayah I;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. g.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah I.

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat dan petunjuk Gubernur pada unit kerja Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota pada Pemeriksaan Wilayah II.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana pengawasan dalam lingkup wilayah II;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam lingkup wilayah II;
3. c.pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan dalam lingkup wilayah II;
4. d.pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan dalam lingkup wilayah II;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pengawasan di lingkup wilayah II;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. g.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah II. 7

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan daerah dan kemasyarakatan, pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengaduan masyarakat dan petunjuk Gubernur pada unit kerja Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota pada Pemeriksaan Wilayah III.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana pengawasan dalam lingkup wilayah III;
2. b.pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dalam lingkup wilayah III;
3. c.pelaksanaan pengawasan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pengawasan dalam lingkup wilayah III;
4. d.pelaksanaan urusan ketatausahaan administrasi pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan dalam lingkup wilayah III;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan pengawasan di lingkup wilayah III;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
7. g.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah III.

Pasal 10

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

(1)Untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
(2)Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 8

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…