DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 54 Tahun 2017

Nomor: 54
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang: a. asal usul pangan segar; b. tata cara penerbitan sertifikasi pangan segar; c. tata cara pendaftaran sertifikasi pangan segar; d. penyimpanan pangan segar; e. fasilitasi pemasaran pangan segar; dan f. pembinaan teknis dan pengawasan pangan segar.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah nomor 4 Tahun 2015 Tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
3.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem Pengawasan Keamanan Pangan Segar Terpadu; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 4 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
2.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan pembuatan makanan dan minuman.
3.Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengelolahan pangan.
4.Penjamin mutu dan keamanan pangan adalah upaya terpadu yang meliputi pengaturan, kebijakan pengendalian, pengembangan dan pengawasan keamanan pangan.
5.Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali dan/atau mengubah bentuk pangan.
6.Keterangan asal usul pangan adalah keterangan yang menjelaskan nama pelaku usaha/pengepul, alamat pelaku usaha/pengepul, lokasi produksi/pengumpul, jenis komoditas dan volume pangan yang diedarkan.
7.Sertifikat mutu adalah jaminan tertulis yang diberikan lembaga sertifikasi/laboratorium yang terakreditasi/terverifikasi yang menyatakan bahwa pangan tersebut telah memenuhi kriteria tertentu dalam standar mutu pangan yang bersangkutan.
8.Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. 3
9.Sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis serta yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
10.Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
11.Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukan ke dalam, ditempelkan atau merupakan bagian kemasan pangan.
12.Sarana/tempat usaha adalah ruang atau tempat yang diperdagangkan sebagai tempat usaha perdagangan komoditas pangan.
13.Pengemasan adalah kegiatan untuk melindungi kesegaran pangan saat pengangkutan, pendistribusian/penyimpanan agar mutu pangan tetap terpelihara.
14.Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
15.Pengangkutan pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka memindahkan pangan dari satu tempat ke tempat lain dengan cara sarana angkutan apapun dalam rangka produksi, peredaran/perdagangan pangan.
16.Pengujian mutu dimaksud adalah uji laboratorium yang dilakukan terhadap pangan menggunakan metode tertentu dilaboratorium uji mutu.
17.Sistem informasi adalah sistem informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan penyebarluasan informasi yang mencakup aspek jenis, volume, mutu, harga dan aspek lainnya mengenai komoditas pangan yang masuk, beredar dan keluar dari daerah.
18.Peredaran pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19.Sertifikasi prima adalah peringkat penilaian yang diberikan terhadap pelaksana usaha tani.
20.Mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan dan kriteria sertifikasi prima maupun registrasi produk dalam negeri.
21.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
22.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
23.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4
24.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
25.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan yang diberi tugas dan fungsi melakukan sertifikasi keamanan pangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.asal usul pangan segar;
b.tata cara penerbitan sertifikasi pangan segar;
c.tata cara pendaftaran sertifikasi pangan segar;
d.penyimpanan pangan segar;
e.fasilitasi pemasaran pangan segar; dan
f.pembinaan teknis dan pengawasan pangan segar.

BAB II

ASAL USUL PANGAN SEGAR

Pasal 3

Informasi mengenai Asal-Usul Pangan Segar meliputi :

a.nama pelaku usaha;
b.alamat pelaku usaha;
c.lokasi produksi;
d.jenis komoditi; dan
e.volume.

Pasal 4

Nama Pelaku Usaha yang dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi :

a.perorangan; dan/atau
b.badan hukum.

Pasal 5

Jenis Komoditi yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :

a.sayur-sayuran;
b.buah-buahan;
c.ikan segar;
d.daging segar; dan
e.coklat fermentasi.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SERTIFIKASI

Pasal 6

Kegiatan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar meliputi tahapan sbb :

a.permohonan sertifikasi;
b.registrasi kebun;
c.penilaian lapangan; 5
d.pengambilan sampel;
e.rapat komisi teknis; dan
f.pemberian sertifikasi prima 2 dan 3.

Pasal 7

(1)Permohonan sertifikat diajukan oleh Pelaku Usaha.
(2)Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan permohonan sertifikat oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
(3)Persyaratan pemohon sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
1. a.mengisi formulir pemohon sertifikasi secara lengkap sesuai dengan ruang lingkup pengajuan sertifikasinya;
2. b.melampirkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
3. c.melampirkan peta lahan;
4. d.melampirkan Standar Operation Prosedure budidaya lahan;
5. e.melampirkan copy registrasi kebun; dan
6. f.menandatangani surat pernyataan menyetujui untuk memenuhi persyaratan sertifikasi.

Pasal 8

(1)Registrasi dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan.
(2)Kegiatan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.permohonan pendaftaran pangan segar;
2. b.penerimaan permohonan oleh otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
3. c.pelaksanaan penilaian lapangan oleh tim auditor; dan
4. d.hasil penilaian lapangan yang memenuhi persyaratan ditindaklanjuti dengan pengambilan sampel.
(3)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
(4)Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil sampel di lahan yang akan di registrasi untuk mendapatkan Sertifikat.
(5)Hasil Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)di periksa di laboratorium untuk diketahui kandungan pestisida.

Pasal 9

Struktur Organisasi Komisi Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari :

a.Penanggung jawab : Kepala Dinas Pangan;
b.Sekretaris : Sekretaris Dinas Pangan;
c.Ketua OKKPD : Kepala UPTB PSMKP; dan
d.Anggota yang membidangi : 6
1. 1.Tanaman Pangan dan Hortikultura;
2. 2.Perkebunan;
3. 3.Peternakan;
4. 4.Karantina;
5. 5.Pengawasan Obat dan Makanan; dan
6. 6.Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

Pasal 10

(1)Pemberian Sertifikat Prima 2 dan 3 kepada Pelaku Usaha yang telah Layak memenuhi persyaratan ditentukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
(2)Pelaku Usaha yang tidak layak memperbaiki persyaratan administrasi paling lambat 50 hari kerja.

BAB IV

PENDAFTARAN SERTIFIKASI KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 11

(1)Perorangan dan/atau Badan Hukum yang telah memiliki Sertifikat wajib melakukan pendaftaran sertifikasi mutu beroperasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk dalam daerah dan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun untuk luar daerah;
(2)Sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sertifikasi keamanan pangan atau tidak melaporkan kegiatan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…