DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 56 Tahun 2016

Nomor: 56
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

a.Kepala Dinas;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 3
c.Bidang Bina Teknik membawahi :
1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
2. 2.Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan
3. 3.Seksi Pembinaan dan Fasilitasi Jalan Kabupaten/Kota;
d.Bidang Jalan dan Jembatan membawahi:
1. 1.Seksi Jalan;
2. 2.Seksi Jembatan; dan
3. 3.Seksi Peralatan dan Perbekalan;
e.Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi :
1. 1.Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
2. 2.Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan
3. 3.Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
f.Bidang Penataan Ruang membawahi :
a.Seksi Perencanaan Tata Ruang;
b.Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
c.Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
g.UPT Dinas; dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di bidang Bina Teknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Teknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Bina Teknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di bidang Bina Teknik, Jalan, Jembatan, Bina Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang;
5. e.penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional; dan
6. f.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. 4

Pasal 4

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusuna rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program; 5
7. g.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
8. h.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset;
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sub bagian keuangan dan aset meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
10. j.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 6
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 8

(1)Bidang Bina Teknik Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Teknik mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota; 7
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
5. e.penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Bina Teknik.

Pasal 9

(1)Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan.
(2)Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
4. d.melaksanakan penyusunan kerangka acuan kerja, spesifikasi teknik serta petunjuk teknik lainnya;
5. e.melakukan koordinasi kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
6. f.melakukan pengawasan kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
7. g.melakukan evaluasi kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
8. h.melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
9. i.melaksanakan pengelolaan sistem manajemen penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang jalan dan jembatan antar kabupaten/kota;
10. j.memberikan bahan pertimbangan teknik dan operasional pembinaan dan penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten/perkotaan dan desa;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknik Jalan dan Jembatan. 8

Pasal 10

(1)Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melakukan bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan.
(2)Uraian Tugas Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
2. b.menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
3. c.menghimpun bahan dan data usulan rencana kegiatan seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
5. e.melakukan urusan verifikasi dan administrasi Pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
6. f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
7. g.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan keselamatan jalan;
8. h.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Lingkungan dan Keselamatan Jalan;
9. i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan.

Pasal 11

(1)Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota.
(2)Uraian tugas Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
2. b.menghimpun peraturan Perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
3. c.menghimpun bahan dan data usulan rencana kegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis kegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
5. e.melakukan verifikasi atas usulan perubahan status jalan; 9
6. f.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi kegiatan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
7. g.melakukan pembinaan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota;
8. h.melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dibidang Jalan dan Jembatan;
9. i.melakukan pemantauan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…