DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 60 Tahun 2016

Nomor: 60
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset Satuan Polisi Pamong Praja

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomGubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Satuan Polisi Pamong Prajayang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Satpol PP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ataukegiatan teknis penunjang tertentu.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satpol PP, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Satpol PP sebagai berikut:

a.Kepala Satuan;
b.Sekretaris membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan 3
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
1. 1.Seksi Kewaspadaan Dini; dan
2. 2.Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman membawahi:
1. 1.Seksi OPSDAL; dan
2. 2.Seksi Ketertiban Umum;
e.Bidang Penegakan Perda membawahi:
1. 1.Seksi Penegakan; dan
2. 2.Seksi Hubungan Antar Lembaga;
f.Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
1. 1.Seksi Data dan Informasi; dan
2. 2.Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
g.Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan membawahi:
1. 1.Seksi Pencegahan, Operasi dan Peningkatan Kapasitas SDM; dan
2. 2.Seksi Penyelamatan;
h.UPT ; dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakarandan penyelamatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kasatpol PP mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan bidangPembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidangPembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; 4
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
4. d.pelaksanaan administrasi Satpol PP di bidangPembinaan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Satpol PP.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan program, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan program, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional program, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kasatpol PP; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program; 5
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan Satpol PP;
9. i.melaksanakan peyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Satpol PP.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset; 6
10. j.melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Satpol PP.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Satpol PP;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Satpol PP. 7

Pasal 8

(1)Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Kewaspadaan Dini dan Bimbingan dan Penyuluhan;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Masyarakat, mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini dan Bimbingan dan Penyuluhan;
2. b.pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan Bimbingan dan Penyuluhan;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan Bimbingan dan Penyuluhan;
4. d.pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Kewaspadaan Dini dan Bimbingan dan Penyuluhan;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang yang diberikan oleh Kasatpol PP; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Masyarakat.

Pasal 9

(1)Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporanterkait penyelenggaraan kegiatan Kewaspadaan Dini.
(2)Uraian Tugas Seksi Kewaspadaan Dinisebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Kewaspadaan Dini;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini;
3. c.melaksanakanpenyiapan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan Kewaspadaan Dini dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan Kewaspadaan Dini;
5. e.melaksanakan tugas Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat.
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas seksi Kewaspadaan Dini; 8
7. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
8. h.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Kewaspadaan Dini.

Pasal 10

(1)Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring, evaluasi dan pelaporan, terkait urusan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan.
(2)Uraian Tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Penyuluhan dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan tugas Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat.
5. e.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
6. f.menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Bimbingan Penyuluhan.

Pasal 11

(1)Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terkait urusan penyelenggaraan fungsi operasi dan pengendalian serta ketertiban umum.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
2. b.pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum;
4. d.pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang operasi dan pengendalian serta ketertiban umum; 9
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kasatpol PP; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…