DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 60 Tahun 2017

Nomor: 60
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 89 Tahun 2016 diubah sebagai berikut : (1) Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah; (2) Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah; (3) Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a); (4) Ketentuan Pasal 5 diubah; (5) Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A; (6) Ketentuan Pasal 6 diubah; (7) Ketentuan Pasal 7 diubah; (8) Ketentuan Pasal 8 diubah; (9) Lampiran diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 termasuk Daerah penghasil cukai tembakau dan mendapatkan alokasi sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sejumlah Rp 7.692.369.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5948); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembagian dan Penggunaan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 532) diubah sebagai berikut : 3
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah menerima Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara dari Cukai Hasil Hasil Tembakau pada Tahun Anggaran 2017.
(2)Besarnya dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp 7.692.369.000,- (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Pendapatan daerah dari Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan masing-masing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017 dan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.
(3)Silpa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun sebelumnya agar dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017.
(4)Apabila anggaran sisa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan kembali pada tahun anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau belum dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 maka dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

3.Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat

(2)disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program kegiatan :
  1. 1.peningkatan kualitas bahan baku;
  2. 2.pembinaan industri;
  3. 3.pembinaan lingkungan sosial;
  4. 4.sosialisasi ketentuan di bidang cukai;
  5. 5.pemberantasan barang kena cukai illegal; dan 4
2. b.paling banyak 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.
(1a)Penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendanai program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari penerimaan pajak rokok, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dana bagi hasil lainnya dan Belanja Murni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing bertanggung jawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.
(3)Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.

4.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 digunakan untuk meningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi :

a.standarisasi kualitas bahan baku;
b.pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah;
c.penyediaan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian;
d.penanganan panen dan pasca panen bahan baku;
e.pembinaan dan fasilitasi pembentukan dan/atau pengesahan badan hukum kelompok petani tembakau; dan/atau
f.pengembangan bahan baku alternatif untuk tembakau virginia.
1. 5.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 2 meliputi kegiatan :
1. a.pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikasi/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
2. b.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
3. c.pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
4. d.pemetaan industri hasil tembakau;
5. e.fasilitasi pelaksanaan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Usaha Besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau; 5
6. f.pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil; dan/atau
7. g.pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, dan penerapan Good Manufacturing Practises bagi industri hasil tembakau.
(2)Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok sigaret dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok sigaret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling kurang mencakup data sebagai berikut :
1. a.jumlah mesin pelinting rokok sigaret di setiap pabrik atau tempat lainnya;
2. b.identitas mesin pelinting rokok sigaret terdiri atas merk, tipe, kapasitas, asal negara pembuat;
3. c.identitas kepemilikan mesin pelinting rokok sigaret terdiri atas lokasi keberadaan dan asal mesin; dan
4. d.perpindahan kepemilikan mesin pelinting rokok sigaret.
(3)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari pembinaan industri berupa kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan industri hasil tembakau disuatu daerah.
(4)Pemetaan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
1. a.nama perusahaan;
2. b.lokasi/alamat kantor dan pabrik (nomor telepon, jalan/desa, kota/kabupaten dan provinsi);
3. c.nomor izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri;
4. d.kapasitas terpasang (sigaret kretek mesin, sigaret ktretek tangan, sigaret putih mesin dan lain-lain);
5. e.realisasi produksi selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.jumlah tenaga kerja linting/giling, tenaga kerja pengemasan dan tenaga kerja lainnya;
7. g.Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai;
8. h.realisasi pembelian pita cukai;
9. i.wilayah pemasaran (dalam negeri dan/atau luar negeri);
10. j.jumlah, merk, type, dan kapasitas mesin pelinting rokok sigaret sertifikat registrasi mesin pelinting rokok sigaret;
11. k.jumlah alat linting;
12. l.asal daerah bahan baku dan bahan baku penolong (dalam negeri/luar negeri), jumlah yang dibutuhkan; dan
13. m.hasil pengujian tar dan nikotin dari laboratorium penguji yang terakreditasi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 digunakan untuk kegiatan sebagai berikut : 6
1. a.pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, serta pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja;
2. b.penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya;
3. c.pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan, saluran limbah, sanitasi dan air bersih;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri hasil tembakau;
5. e.penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau penghasil bahan baku industri tembakau; dan/atau
6. f.penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
(2)Kegiatan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.pelatihan berbasis kompetensi, termasuk uji/sertifikasi;
2. b.pemberdayaan masyarakat melalui kewirausahaan, termasuk pembentukan dan pembinaan usaha mandiri sektor informal, pembinaan tenaga kerja mandiri, pembinaan padat karya produktif, pembinaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional, pendayagunaan tenaga kerja sarjana; dan/atau
3. c.bantuan sarana produksi dan fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat.
(3)Kegiatan penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.pembangunan atau revitalisasi balai latihan kerja; dan/atau
2. b.revitalisasi atau pengadaan sarana/peralatan pendukung pelatihan di balai latihan kerja dan/atau lembaga pelatihan kerja.
(4)Kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
1. a.pemberian informasi lowongan kerja;
2. b.penyuluhan kerja;
3. c.penempatan eks siswa balai latihan kerja; dan
4. d.magang kerja dalam negeri.
(5)Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
1. a.pengadaan;
2. b.pembangunan baru;
3. c.penambahan ruangan;
4. d.rehabilitasi bangunan;
5. e.renovasi; 7
6. f.pemeliharaan bangunan;
7. g.kalibrasi/sertifikasi; dan/atau
8. h.pembelian suku cadang.
(6)Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan kuratif dan rehabilitatif yang berada di puskesmas dan jaringannya, rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain milik pemerintah daerah berupa:
1. a.bangunan/gedung/ruang;
2. b.alat kesehatan;
3. c.obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia dan reagen;
4. d.sarana transportasi rujukan; dan
5. e.mobile unit untuk pelayanan kuratif dan rehabilitatif penderita penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya.
(7)Kegiatan penerapan sistem manajemen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai berikut :
1. a.uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambient dilingkungan sekitar industri hasil tembakau; dan/atau
2. b.pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana/alat uji kualitas air, tanah dan udara emisi, dan ambient dilingkungan sekitar industri hasil tembakau.
(8)Kegiatan penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6)mengacu kepada pedoman/kriteria teknis yang ditetapkan oleh Menteri/pimpinan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 4 meliputi :

a.peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan; dan
b.pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
1. 8.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemberantasan barang kena cukai illegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi :

a.pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu diperedaran atau tempat penjual eceran;
b.pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atau tempat penjual eceran; 9 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 89 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 No Pemerintah Daerah Jumlah Besaran (Rp) Persentase 1 Provinsi Sulawesi Tengah 2.307.709.000 30% 2 Kota Palu (Penghasil Cukai) 1.846.169.000 40% 3 Kabupaten Banggai (Penghasil Cukai) 1.230.779.000 4 Kabupaten Sigi 209.792.000 30% 5 Kabupaten Donggala 209.792.000 6 Kabupaten Parigi 209.792.000 7 Kabupaten Poso 209.792.000 8 Kabupaten Tojo Una-Una 209.792.000 9 Kabupaten Toli –Toli 209.792.000 10 Kabupaten Buol 209.792.000 11 Kabupaten Bangkep 209.792.000 12 Kabupaten Balut 209.792.000 13 Kabupaten Morowali 209.792.000 14 Kabupaten Morowali Utara 209.792.000 JUMLAH 7.692.369.000 100% GUBERNUR SULAWESI TENGAH, ttd LONGKI DJANGGOLA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…