DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 61 Tahun 2016

Nomor: 61
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Urusan dan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah.
8.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di lapangan.
9.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

URUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas adalah sebagian urusan pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu. 3
(2)Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja meliputi :
1. a.Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja meliputi:
  1. 1.Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi;
  2. 2.Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  3. 3.Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah; dan
  4. 4.Pengukuran produktivitas tingkat Daerah Provinsi;
2. b.Penempatan Tenaga Kerja meliputi:
  1. 1.Pelayanan antar kerja lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  2. 2.Penerbitan izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  3. 3.Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  4. 4.Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi;
  5. 5.Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
  6. 6.Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
3. c.Hubungan Industrial meliputi:
  1. 1.Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  2. 2.Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi; dan
  3. 3.Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
4. d.Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan;
(3)Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi :
1. a.Perencanaan Kawasan Transmigrasi yaitu Pencadangan dan Pengendalian tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
2. b.Pembinaan Kawasan Transmigrasi yaitu Pembinaan transmigran pada tahap pengembangan;
3. c.Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan 4
4. d.Pengembangan Kawasan Transmigrasi yaitu Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan;
(4)Urusan Pemerintahan Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu meliputi:
1. a.Kebijakan, Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan;
2. b.Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. c.Peningkatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; dan
4. d.Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Lokal.

Pasal 3

Susunan Organisasi Dinas sebagai berikut:

a.Kepala Dinas
b.Sekretaris Membawahi :
1. 1.Sub Bagian Program;
2. 2.Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
3. 3.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. 2.Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; dan
3. 3.Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
d.Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan membawahi :
1. 1.Seksi Pembinaan Organisasi Hubungan Industrial;
2. 2.Seksi Pengembangan Ketenagakerjaan; dan
3. 3.Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
e.Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangungan Permukiman Transmigrasi membawahi :
1. 1.Seksi Penyediaan dan Pengendalian Areal;
2. 2.Seksi Pembinaan Pembangunan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi; dan
3. 3.Seksi Fasilitasi dan Penataan Persebaran Penduduk;
f.Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi :
1. 1.Seksi Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi;
2. 2.Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi, Promosi dan Kemitraan Transmigrasi; dan
3. 3.Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
g.Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu membawahi :
1. 1.Seksi Identifikasi dan Peningkatan Sarana Prasarana; 5
2. 2.Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
3. 3.Seksi Pengembangan Ekonomi Lokal;
h.UPT Dinas; dan
i.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penyiapan Kawasan, Pembangungan Permukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu;
2. b.pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penyiapan Kawasan, Pembangungan Permukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penyiapan Kawasan, Pembangungan Permukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu;
4. d.pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan, Produktivitas Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan, Penyiapan Kawasan, Pembangungan Permukiman Transmigrasi, Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. 6

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi dalam rangka penyiapan bahan penyusunan program, dan melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. b.melaksanakan penghimpunan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana kerja meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; 7
7. g.melaksanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD, RPJMD dan Renstra di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja di lingkungan Sub Bagian Program;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Dinas.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
5. e.melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. f.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
7. g.melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
8. h.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
9. i.melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Pasal 8

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
(2)Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; 8
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pension, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu;
7. g.melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Pasal 9

(1)Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.
(2)Dalam menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Pelatihan, Perluasan Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing; 9
2. b.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
3. c.penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
4. d.penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang pembinaan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja, pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri, perluasan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembinaan Pelatihan Produktivitas dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 10

(1)Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
(2)Uraian tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan dan menyiapkan pedaman, petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan pelatihan pemagangan dan produktivitas Tenaga Kerja dengan unit kerja terkait;
5. e.melaksanakan kebijakan dan menyiapkan bahan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan tenaga pelatih, pelatihan pemagangan, pelatihan berdasarkan klaster kompetensi; 10
6. f.melaksanakan pembinaan instruktur, akreditasi, sertifikasi, monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga pelatihan kerja swasta dan penyuluhan produktivitas tenaga kerja;
7. g.melakukan pengumpulan database kegiatan lembaga pelatihan kerja;
8. h.memberikan rekomendasi sebagai bahan proses perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
9. i.melaksanakan pembinaan pengukuran produktivitas dan konsultansi produktivitas;
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas tenaga kerja;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;dan
12. l.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pelatihan Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pasal 11

(1)Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan peyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
(2)Uraian tugas Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mengelola administrasi dan menyusun program kerja Seksi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
2. b.menghimpun peraturan perundang undangan dan menyiapkan pedoman teknis, petunjuk teknis kegiatan Seksi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
3. c.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri;
4. d.menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dengan instansi terkait;
5. e.melaksanakan kegiatan pelayanan informasi pasar kerja dan perencanaan tenaga kerja daerah;
6. f.memberikan bimbingan teknis bursa kerja khusus, bursa kerja online dan menyelenggarakan bursa kerja/job fair;
7. g.menyusun sistem penyebarluasan informasi pasar kerja skala provinsi, penyuluhan dan bimbingan jabatan, analisis jabatan tenaga kerja dan pemberdayaan pengantar kerja,
8. h.melakukan penempatan tenaga kerja khusus sesuai aturan perundang-undangan;
9. i.melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pendataan tenaga kerja tingkat provinsi; 11
10. j.melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…