DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah No. 64 Tahun 2016

Nomor: 64
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Organisasi, uraian tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor dan aset pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.
7.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksanaan operasional teknis Dinas Lingkungan Hidup Daerah di lapangan.
8.Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

(1)Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yakni Bidang Lingkungan Hidup Provinsi;
(2)Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi RPPLH provinsi;
(3)Sub Bidang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk KRP provinsi; 3
(4)Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara;
(5)Sub Bidang Keanekaragaman Hayati (Kehati), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pengelolaan Kehati provinsi;
(6)Sub Bidang Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
(7)Sub Bidang Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
(8)Sub Bidang Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Urusan Penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
2. b.Urusan Peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
(9)Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan,dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah Provinsi;
(10)Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah Provinsi;
(11)Sub Bidang Pengaduan Lingkungan Hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap:
1. a.usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan 4
2. b.usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.
(12)Sub Bidang Persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penanganan sampah di TPA/TPST regional.

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a.Kepala Dinas.
b.Sekretaris membawahi:
1. 1.Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. 2.Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c.Bidang Tata Lingkungan membawahi:
1. 1.Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. 2.Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Lingkungan; dan
3. 3.Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
d.Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan Sampah;
2. 2.Seksi Pengelolaan Limbah B3; dan
3. 3.Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkugan Hidup;
e.Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
1. 1.Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
2. 2.Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
3. 3.Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
f.UPT Dinas; dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
1. a.perumusan kebijakan Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 5
2. b.pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
5. e.pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup di bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah Limbah B3, Peningkatan Kapasitas dan Data Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

(1)Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
(2)Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
2. b.penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
3. c.penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
4. d.pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
5. e.pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
7. g.penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 6

(1)Sub Bagian Program, Keungan dan Aset mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyiapan bahan penyusunan program, keuangan dan aset.
(2)Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program, meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Program; 6
2. b.melaksanakan penghimpunan Peraturan Perundang- undangan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program, keuangan dan aset yang meliputi pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan, penyajian informasi, dan pengelolaan administrasi keuangan dan aset;
5. e.melaksanakan penyiapan tugas teknis perbendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pengolahan dan penyajian informasi;
6. f.memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
7. g.melakanakan penyiapan laporan seluruh proses perencanaan program;
8. h.melaksanakan penyusunan RENJA, LAKIP, LKPJ, LPPD,RPJMD dan Renstra di lingkungan instansi terkait;
9. i.melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai dan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
10. j.melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah (BMD);
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis urusan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat;
(2)Uraian tugas sub bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. b.menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan Kepegawaian, Rumah Tangga, Umum, dan Korpri;
3. c.melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
5. e.melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penetapan status kepegawaian, pembuatan kartu Pegawai, kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, SKP, persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan Hukum ;
6. f.melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu; 7
7. g.melaksanakan/menyusun penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
8. h.melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan Upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan Dinas;
9. i.melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
10. j.melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan Pimpinan ;dan
11. k.melaksanakan penyiapan bahan dan data, serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 8

(1)Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas peyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, dan pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
(2)Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
2. b.pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
4. d.pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, dan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
6. f.penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tata Lingkungan. 8

Pasal 9

(1)Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan.
(2)Uraian Tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
2. b.menghimpun peraturan perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
3. c.melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka melaksanakan koordinasi dan pembinaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan evaluasi Sistem Kajian Dampak Limgkungan, penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
5. e.melaksanakan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
6. f.melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. g.memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
8. h.melaksanakan poordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan;
9. i.melaksanakan penilaian dokumen lingkungan Amdal, pemeriksaan formulir UKL-UPL dan proses izin lingkungan;
10. j.melaksanakan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan.

Pasal 10

(1)Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan. 9
(2)Uraian Tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang – undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
5. e.melaksanakan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
6. f.memfasilitasi pengaduan atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sosialisasi tata cara pengaduan;
7. g.melakukan verifikasi dan penyusunan rekomendasi hasil pengaduan;
8. h.melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
9. i.melaksanakan Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ijin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
11. k.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Pasal 11

(1)Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, terhadap penyelenggaraan kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.
(2)Uraian tugas Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
2. b.menghimpun Peraturan Perundang–undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan; 10
3. c.melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan dengan pihak dan unit terkait;
4. d.melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan;
5. e.melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan
6. f.melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
7. g.melaksanakan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup;
8. h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja Komisi Penilai Amdal daerah;
9. i.melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pencegahan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
10. j.melaksanakan inventarisai perusahaan wajib Amdal, UKL-UPL dan SPPL terhadap perusahaan yang telah memiliki izin lingkungan dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
11. k.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
12. l.menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…